Daftar Pengajuan Permohonan Perkara Pengujian Undang-Undang
Jumat, 06 November 2020 00:00:00 WIB |
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap UUD 1945 |
Pemohon: Wenro Haloho, S.H. Kuasa Pemohon: Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H., dkk. Pihak Terkait: Keterangan Tertulis Pihak Terkait (Peradi) bertanggal 5 November 2020 Pihak Terkait: Permohonan menjadi PT bertanggal 6 November 2020 |
APPP Nomor : 2028/PAN-PUU.MK/2020 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 83/PUU-XVIII/2020 ( Permohonan Terakhir) |
Ditolak |
Selasa, 29 September 2020 00:00:00 WIB |
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi terhadap UUD 1945 |
Pemohon: Pina Aprilianti Kuasa Pemohon: Asri Vidya Dewi, S.Si., S.H., dkk |
APPP Nomor : 2027/PAN-PUU.MK/2020 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 82/PUU-XVIII/2020 ( Permohonan Terakhir) |
Ditolak |
Selasa, 16 Juni 2020 00:00:00 WIB |
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektonik terhadap UUD 1945 |
Pemohon: 1. Arnoldus Belau; 2. Perkumpulan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), yang diwakili oleh Abdul Manan (Ketua Umum) dan Revolusi Riza Zulverdi (Sekretaris Jenderal) Kuasa Pemohon: Ade Wahyudin, S.H.I., dkk. Pemerintah: Keterangan Presiden bertanggal 13 November 2020 Pemerintah: Keterangan Ahli dan CV an. Dr. Harsanto Nursadi, S.H., M.Si. Pemerintah: Keterangan Ahli dan CV Pemerintah an. Septiaji Eko Nugroho Pemerintah: Keterangan dan CV Ahli a.n Dr. Harsanto Nursadi, S.H., M.Si. dan Septiaji Eko Nugroho (versi revisi) Pemerintah: Keterangan Tambahan Presiden tanggal 30 Juni 2021 (Perkara No 81/PUU-XVIII/2020) dan Daftar Alat Bukti PK-16 Pemerintah: Kesimpulan Pemerintah (tanpa tanggal) bulan Agustus 2021 (Menkominfo belum TTD) untuk Perkara No 81/PUU-XVIII/2020 Pemerintah: Kesimpulan Presiden tanggal 31 Agustus 2021 (Perkara No 81/PUU-XVIII/2020) DPR: Keterangan Tertulis DPR RI bertanggal 23 Agustus 2021 |
APPP Nomor : 2026/PAN-PUU.MK/2020 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 81/PUU-XVIII/2020 ( Permohonan Terakhir) |
Ditolak |
Senin, 09 November 2020 00:00:00 WIB |
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap UUD 1945 |
Pemohon: Benidiktus Papa, Karlianus Poasa, S.H., Felix Martuah Purba, S.H., Oktavianus Alfianus Aha, S.T., Alboin Cristoveri Samosir, S.H., dan Servarius S. Jemorang, S.Pd. Kuasa Pemohon: - |
APPP Nomor : 2025/PAN-PUU.MK/2020 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 80/PUU-XVIII/2020 ( Permohonan Terakhir) |
Ditarik Kembali |
Selasa, 15 September 2020 00:00:00 WIB |
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap UUD 1945 |
Pemohon: Joshua Michael Djami Kuasa Pemohon: 1. Zico Leonard D. Simanjuntak; 2. Almas Rioga Pasca Pratama. Pihak Terkait: Permohonan sebagai Pihak Terkait untuk Perkara No 79/PUU-XVIII/2020 tanggal 10 Oktober 2020 |
APPP Nomor : 2024/PAN-PUU.MK/2020 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 79/PUU-XVIII/2020 ( Permohonan Terakhir) |
Tidak Dapat Diterima |
Kamis, 17 September 2020 00:00:00 WIB |
Pengujian Materiil Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap UUD 1945 |
Pemohon: Zico Leonard Djagardo Simanjuntak Kuasa Pemohon: Bayu Segara, S.H., dkk. |
APPP Nomor : 2023/PAN-PUU.MK/2020 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 77/PUU-XVIII/2020 ( Permohonan Terakhir) |
Ditolak |
Jumat, 11 September 2020 00:00:00 WIB |
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos terhadap UUD 1945 |
Pemohon: 1. PT. Pos Indonesia (Persero); 2. Harry Setya Putra. Kuasa Pemohon: Tegar Yusuf Ardhi Nugraha, S.H., M.H., dkk |
APPP Nomor : 2022/PAN-PUU.MK/2020 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 78/PUU-XVIII/2020 ( Permohonan Terakhir) |
Ditolak |
Jumat, 11 September 2020 00:00:00 WIB |
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terhadap UUD 1945 |
Pemohon: Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H. Kuasa Pemohon: Yohanes Mahatma Pambudianto, S.H. |
APPP Nomor : 2021/PAN-PUU.MK/2020 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 76/PUU-XVIII/2020 ( Permohonan Terakhir) |
Tidak Dapat Diterima |
Senin, 07 September 2020 00:00:00 WIB |
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat terhadap UUD 1945 |
Pemohon: 1. Andrew Sefufan Simamora, S.H.; 2. Chyntia Pinky Jullianti, S.H. Kuasa Pemohon: - |
APPP Nomor : 2020/PAN-PUU.MK/2020 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : (Permohonan Terakhir) |
|
Selasa, 06 Oktober 2020 00:00:00 WIB |
Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945 |
Pemohon: Prof. Dr. M. Sirajuddin Syamsuddin, Prof. Dr. Sri Edi Swasono, Prof. Dr. HM. Amien Rais, MA., dkk. Kuasa Pemohon: Prof. Dr. Syaiful Bakhri, S.H., M.H., dkk |
APPP Nomor : 2019/PAN-PUU.MK/2020 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 75/PUU-XVIII/2020 ( Permohonan Terakhir) |
Ditolak |
Senin, 07 September 2020 00:00:00 WIB |
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
Pemohon: 1. Rizal Ramli 2. Ir. Abdulrachim Kresno Kuasa Pemohon: Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M., dkk |
APPP Nomor : 2018/PAN-PUU.MK/2020 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 74/PUU-XVIII/2020 ( Permohonan Terakhir) |
Tidak Dapat Diterima |
Rabu, 14 Oktober 2020 00:00:00 WIB |
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air terhadap UUD 1945 |
Pemohon: 1. Agus Wibawa; 2. Dewanto Wicaksono, S.E., M.M.; 3. Prihatin Suryo Kuncoro; 4. Andy Wijaya. Kuasa Pemohon: Ari Lazuardi, S.H., dkk |
APPP Nomor : 2017/PAN-PUU.MK/2020 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 73/PUU-XVIII/2020 ( Permohonan Terakhir) |
Tidak Dapat Diterima |
Rabu, 26 Agustus 2020 00:00:00 WIB |
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan terhadap UUD 1945 |
Pemohon: Abu Bakar Kuasa Pemohon: M. Maulana Bungaran, S.H., M.H. dan Munathsir Mustaman, S.H |
APPP Nomor : 2016/PAN-PUU.MK/2020 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 72/PUU-XVIII/2020 ( Permohonan Terakhir) |
Tidak Dapat Diterima |
Selasa, 20 Oktober 2020 00:00:00 WIB |
Pengujian Materiil Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar 1945 |
Pemohon: R.M. Punto Wibisono Kuasa Pemohon: Dr. Bahrul Ilmi Yakup, S.H., M.H., dkk. |
APPP Nomor : 2015/PAN-PUU.MK/2020 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 71/PUU-XVIII/2020 ( Permohonan Terakhir) |
Ditolak |
Rabu, 02 Desember 2020 00:00:00 WIB |
Pengujian Materiil Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945 |
Pemohon: Lembaga Kemasyarakatan Paguyuban Warga Solo Peduli Pemilu (PWSPP) yang diwakili oleh Johan Syafaat Mahanani (selaku Ketua) dan Almas Tsaqibbirru RE A (selaku Sekretaris) Kuasa Pemohon: Arif Sahudi, S.H., M.H., dkk. |
APPP Nomor : 2014/PAN-PUU.MK/2020 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 69/PUU-XVIII/2020 ( Permohonan Terakhir) |
Tidak Dapat Diterima |
Rabu, 05 Agustus 2020 00:00:00 WIB |
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945 |
Pemohon: 1. Lembaga Kemasyarakatan Paguyuban Warga Solo Peduli Pemilu (PWSPP), yang diwakili oleh Ketua dan Sekretaris; 2. Tresno Subagyo; 3. Johan Syafaat Mahanani; 4. Almas Tsaqibbirru, RE A. Kuasa Pemohon: Arif Sahudi, S.H., M.H., dkk. |
APPP Nomor : 2013/PAN-PUU.MK/2020 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 70/PUU-XVIII/2020 ( Permohonan Terakhir) |
Ditarik Kembali |
Rabu, 29 Juli 2020 00:00:00 WIB |
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945 |
Pemohon: Serikat Pekerja PT PLN yang diwakili Eko Sumantri (Ketua Umum) dan Sarwono (Sekretaris Jenderal) Kuasa Pemohon: tidak ada |
APPP Nomor : 2012/PAN-PUU.MK/2020 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 68/PUU-XVIII/2020 ( Permohonan Terakhir) |
Tidak Dapat Diterima |
Senin, 09 November 2020 00:00:00 WIB |
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945 |
Pemohon: 1. Mohammad Kilat Wartabone; 2. Imran Ahmad, S.E., M.M. Kuasa Pemohon: Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum., dkk Pihak Terkait: Permohonan menjadi Pihak Terkait bertanggal 19 Agustus 2020 Pihak Terkait: Keterangan Tertulis bertanggal 18 September 2020 Pemerintah: Keterangan Presiden bertanggal 17 September 2020 Pihak Terkait: Keterangan Pihak Terkait bertanggal 5 Oktober 2020 Pihak Terkait: Kesimpulan PT bertanggal 10 November 2020 DPR: Keterangan DPR tanggal 21 September 2020 (Perkara No 67/PUU-XVIII/2020) Pemerintah: Kesimpulan Pemerintah untuk Perkara No 67/PUU-XVIII/2020 tanggal 11 November 2020 |
APPP Nomor : 2011/PAN-PUU.MK/2020 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 67/PUU-XVIII/2020 ( Permohonan Terakhir) |
Ditolak |
Kamis, 10 Desember 2020 00:00:00 WIB |
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945 |
Pemohon: 1. Slamet Iswanto; 2. Maul Gani, S.E. Kuasa Pemohon: Erdin Tahir, S.H., M.H., dkk Pemerintah: Permohonan Penundaan Jadwal Sidang DPR: Keterangan DPR tanggal 13 Oktober 2020 (Perkara 66/PUU-XVIII/2020) |
APPP Nomor : 2010/PAN-PUU.MK/2020 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 66/PUU-XVIII/2020 ( Permohonan Terakhir) |
Ditarik Kembali |
Selasa, 21 Juli 2020 00:00:00 WIB |
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap UUD 1945 |
Pemohon: Dr. Drs. Helvis, S.Sos., S.H., M.H. dan Muhammad Kholid Syeirazi, M.Si. Kuasa Pemohon: Tezar Yudhistira, S.H., M.H., dkk. |
APPP Nomor : 2009/PAN-PUU.MK/2020 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 64/PUU-XVIII/2020 ( Permohonan Terakhir) |
Dikabulkan Sebagian |
© Copyright 2016 Mahkamah Konstitusi.
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.
Jl. Medan Merdeka Barat No.6 - Jakarta 10110. Telp. +62-21-23529000 Fax: 021-3520177
Jl. Medan Merdeka Barat No.6 - Jakarta 10110. Telp. +62-21-23529000 Fax: 021-3520177