Daftar Pengajuan Permohonan Perkara Pengujian Undang-Undang
Senin, 04 Mei 2020 00:00:00 WIB |
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945 |
Pemohon: Putu Bagus Dian Rendragraha (Pemohon I) dan Simon Petrus Simbolon (Pemohon II) Kuasa Pemohon: Eliadi Hulu, S.H., dkk. |
APPP Nomor : 2061/PAN-PUU.MK/2020 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 5/PUU-XIX/2021 ( Permohonan Terakhir) |
Tidak Dapat Diterima |
Rabu, 10 Juni 2020 00:00:00 WIB |
Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945 |
Pemohon: R. Abdullah selaku Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI), Indra Munaswar selaku Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPI), Abdul Hakim selaku Ketua Umum Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia `98, dkk Kuasa Pemohon: Ari Lazuardi, S.H., dkk Pemerintah: Keterangan Presiden tanggal 7 Juni 2021 Pemerintah: Keterangan Ahli a.n Turro Selrits Wongkaren, S.E., M.A., PhD tanggal 7 September 2021 (Perkara No 4/PUU-XIX/2021) |
APPP Nomor : 2060/PAN-PUU.MK/2020 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 4/PUU-XIX/2021 ( Permohonan Terakhir) |
Tidak Dapat Diterima |
Senin, 04 Mei 2020 00:00:00 WIB |
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945 |
Pemohon: Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP RTMM-SPSI) yang diwakili oleh Sudarto (Ketua Umum) dan Yayan Supyan (Sekretaris Umum) Kuasa Pemohon: Andri, S.H., M.H., dkk. |
APPP Nomor : 2059/PAN-PUU.MK/2020 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 3/PUU-XIX/2021 ( Permohonan Terakhir) |
Tidak Dapat Diterima |
Rabu, 20 Mei 2020 00:00:00 WIB |
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap UUD 1945 |
Pemohon: Joshua Michael Djami Kuasa Pemohon: Zico Leonard D. Simanjuntak, S.H. dan Dora Nina Lumban Gaol, S.H. Pihak Terkait: Keterangan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI - Pihak Terkait) bertanggal 4 Mei 2021 |
APPP Nomor : 2058/PAN-PUU.MK/2020 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 2/PUU-XIX/2021 ( Permohonan Terakhir) |
Ditolak |
Senin, 30 November 2020 00:00:00 WIB |
Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) terhadap UUD 1945 |
Pemohon: Wielfried Milano Maitimu, S.H., M.Si Kuasa Pemohon: - |
APPP Nomor : 2057/PAN-PUU.MK/2020 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 1/PUU-XIX/2021 ( Permohonan Terakhir) |
Ditolak |
Minggu, 21 Juni 2020 00:00:00 WIB |
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945 |
Pemohon: Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP-K-SBSI) yang diwakili oleh Johanes Dartha Pakpahan, S.H., M.A., sebagai Ketua Umum dan Vindra Whindalis sebagai Sekretaris Jenderal Kuasa Pemohon: Agus Supriyadi, S.H., M.H., dkk |
APPP Nomor : 2056/PAN-PUU.MK/2020 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 109/PUU-XVIII/2020 ( Permohonan Terakhir) |
Tidak Dapat Diterima |
Kamis, 17 Desember 2020 00:00:00 WIB |
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945 |
Pemohon: Ignatius Supriyadi, S.H., LL.M. (Pemohon I), Sidik, S.HI. (Pemohon II), Janteri, S.H. (Pemohon III) Kuasa Pemohon: tidak ada |
APPP Nomor : 2055/PAN-PUU.MK/2020 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 108/PUU-XVIII/2020 ( Permohonan Terakhir) |
Tidak Dapat Diterima |
Kamis, 19 November 2020 00:00:00 WIB |
Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945 |
Pemohon: Serikat Petani Indonesia (SPI), Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa), Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), dkk Kuasa Pemohon: Janses E. Sihaloho, S.H., dkk Pemerintah: Keterangan Presiden bertanggal 7 Juni 2021 |
APPP Nomor : 2054/PAN-PUU.MK/2020 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 107/PUU-XVIII/2020 ( Permohonan Terakhir) |
Tidak Dapat Diterima |
Kamis, 27 Agustus 2020 00:00:00 WIB |
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap UUD 1945 |
Pemohon: Dwi Pertiwi, Santi Warastuti, Nafiah Murhayanti, A.Md., Perkumpulan Rumah Cemara, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), dan Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat atau Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) Kuasa Pemohon: Erasmus A.T. Napitupulu, S.H., dkk Pemerintah: Keterangan Presiden tanggal 22 Juni 2021 (Perkara No 106/PUU-XVIII/2020) Pemerintah: Keterangan Presiden tanggal 22 Juni 2021 (Perkara No 106/PUU-XVIII/2020) DPR: Keterangan DPR tanggal 10 Agustus 2021 (belum di TTD) DPR: Keterangan DPR tanggal 10 Agustus 2021 (Perkara No 106/PUU-XVIII/2020) Pemerintah: Keterangan Presiden tanggal 22 Juni 2021 (Perkara No 106/PUU-XVIII/2020) Pemerintah: Keterangan Tambahan Presiden tanggal 21 Desember 2021 (Perkara No 106/PUU-XVIII/2020) Pemerintah: Keterangan Tambahan Pemerintah bertanggal 14 Desember 2021 Pemerintah: Keterangan Presiden an. Ahmad Redi dan Mufti Djusnir Pemerintah: Kesimpulan Pemerintah tanggal 21 Maret 2022 (Perkara No 106/PUU-XVIII/2020) Pemerintah: Kesimpulan Presiden bertanggal 21 Maret 2022 Pemerintah: Kesimpulan Presiden (tanpa tanggal) Maret 2022 (Perkara No 106/PUU-XVIII/2020) Pemerintah: Kesimpulan Presiden (tanpa tanggal) Maret 2022 (Perkara No 106/PUU-XVIII/2020) |
APPP Nomor : 2053/PAN-PUU.MK/2020 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 106/PUU-XVIII/2020 ( Permohonan Terakhir) |
Ditolak |
Selasa, 17 November 2020 00:00:00 WIB |
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap UUD 1945 |
Pemohon: Charlie Wijaya Kuasa Pemohon: - |
APPP Nomor : 2052/PAN-PUU.MK/2020 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 104/PUU-XVIII/2020 ( Permohonan Terakhir) |
Tidak Dapat Diterima |
Rabu, 10 Juni 2020 00:00:00 WIB |
Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945 |
Pemohon: Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP TSK - SPSI), yang diwakili oleh Roy Jinto Ferianto, S.H., sebagai Ketua Umum dan Moch. Popon, S.H., sebagai Sekretaris Umum (Pemohon I); Rudi Harlan (Pemohon II); Arie Nugraha (Pemohon III); Bey Arifin (Pemohon IV); dkk. Kuasa Pemohon: Andri Herman Setiawan, S.H., M.H., dkk. Pemerintah: Keterangan Presiden bertanggal 7 Juni 2021 Pemerintah: Keterangan Ahli tanggal 31 Agustus 2021 a.n Dr Maruarar Siahaan, S.H. |
APPP Nomor : 2051/PAN-PUU.MK/2020 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 105/PUU-XVIII/2020 ( Permohonan Terakhir) |
Tidak Dapat Diterima |
Senin, 13 Januari 2020 00:00:00 WIB |
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945 |
Pemohon: Herman Dambea Kuasa Pemohon: Riyan Nasaru, S.H., dkk |
APPP Nomor : 2050/PAN-PUU.MK/2020 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 9/PUU-XIX/2021 ( Permohonan Terakhir) |
Ditarik Kembali |
Senin, 14 September 2020 00:00:00 WIB |
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan terhadap UUD 1945 |
Pemohon: Pribadi Budiono Kuasa Pemohon: I Made Sari, S.H., M.H., dkk Pemerintah: Keterangan Presiden tanggal 9 Juni 2021 (Perkara 102/PUU-XVIII/2020) Pihak Terkait: Keterangan OJK tanggal 7 Juli 2021 (Perkara 102/PUU-XVIII/2020) Pihak Terkait: Keterangan OJK tanggal 7 Juli 2021 (Perkara 102/PUU-XVIII/2020) Pihak Terkait: Keterangan BI bertanggal 2 Agustus 2021 DPR: Keterangan DPR bertanggal 9 Juni 2021 Pihak Terkait: Keterangan Tambahan OJK RI tanggal 18 Agustus 2021 (Perkara No 102/PUU-XVIII/2021) Pihak Terkait: Keterangan Tambahan OJK RI tanggal 18 Agustus 2021 (Perkara No 102/PUU-XVIII/2021) Pemerintah: Keterangan Tertulis, CV, Surat Tugas, dan KTP Ahli an. Yunus Husein dan Lita Tyesta Pihak Terkait: Kesimpulan BI tanggal 14 September 2021 (Perkara No 102/PUU-XVIII/2020) Pihak Terkait: Kesimpulan BI tanggal 14 September 2021 (Perkara No 102/PUU-XVIII/2020) Pemerintah: Kesimpulan Presiden tanggal 14 September 2021 (Perkara No 102/PUU-XVIII/2020) Pemerintah: Kesimpulan Presiden bertanggal 14 September 2021 Pihak Terkait: Kesimpulan OJK RI tanggal 13 September 2021 (Perkara No 102/PUU-XVIII/2020) |
APPP Nomor : 2049/PAN-PUU.MK/2020 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 102/PUU-XVIII/2020 ( Permohonan Terakhir) |
Dikabulkan |
Senin, 07 September 2020 00:00:00 WIB |
Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945 |
Pemohon: Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), yang diwakili oleh Elly Rosita Silaban selaku Presiden Dewan Eksekutif dan Dedi Hardianto selaku Sekretaris Jenderal Kuasa Pemohon: Harris Manalu, S.H., dkk. Pemerintah: Keterangan Presiden bertanggal 7 Juni 2021 Pemerintah: Keterangan Tertulis Ahli Pemerintah an. Romli Atmasasmita |
APPP Nomor : 2048/PAN-PUU.MK/2020 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 103/PUU-XVIII/2020 ( Permohonan Terakhir) |
Tidak Dapat Diterima |
Kamis, 05 November 2020 00:00:00 WIB |
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap UUD 1945 |
Pemohon: Joshua Michael Djami Kuasa Pemohon: Zico Leonard D. Simanjuntak, S.H. dan Dora Nina Lumban Gaol, S.H. |
APPP Nomor : 2047/PAN-PUU.MK/2020 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 99/PUU-XVIII/2020 ( Permohonan Terakhir) |
Tidak Dapat Diterima |
Rabu, 02 Desember 2020 00:00:00 WIB |
Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD 1945 |
Pemohon: Raden Violla R.H., S.H., M. Ihsan Maulana, S.H., Rahmah Mutiara M, S.H., dkk Kuasa Pemohon: Arif Maulana, S.H., M.H., dkk |
APPP Nomor : 2046/PAN-PUU.MK/2020 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 100/PUU-XVIII/2020 ( Permohonan Terakhir) |
Ditolak |
Senin, 09 November 2020 00:00:00 WIB |
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945 |
Pemohon: Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, yang diwakili oleh Ir. Said Iqbal, M.E., selaku Presiden Dewan Eksekutif Nasional dan Ramidi, selaku Sekretaris Jenderal; dkk. Kuasa Pemohon: Dr. Hotma P.D. Sitompoel, S.H., M.Hum, dkk. |
APPP Nomor : 2045/PAN-PUU.MK/2020 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 101/PUU-XVIII/2020 ( Permohonan Terakhir) |
Tidak Dapat Diterima |
Selasa, 03 November 2020 00:00:00 WIB |
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terhadap UUD 1945 |
Pemohon: Alamsyah Panggabean Kuasa Pemohon: - |
APPP Nomor : 2044/PAN-PUU.MK/2020 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 98/PUU-XVIII/2020 ( Permohonan Terakhir) |
Tidak Dapat Diterima |
Senin, 30 November 2020 00:00:00 WIB |
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD 1945 |
Pemohon: 1. Suhardi, S.H.; 2. Linda Yendrawati Puspa, S.H. Kuasa Pemohon: Ferdian Sutanto, S.H., C.L.A., dkk |
APPP Nomor : 2043/PAN-PUU.MK/2020 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 97/PUU-XVIII/2020 ( Permohonan Terakhir) |
Tidak Dapat Diterima |
Senin, 14 September 2020 00:00:00 WIB |
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD 1945 |
Pemohon: Dr. Ir. Priyanto, S.H., M.H., M.M. Kuasa Pemohon: Oktavia Sastray, A., S.H., dkk. |
APPP Nomor : 2042/PAN-PUU.MK/2020 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 96/PUU-XVIII/2020 ( Permohonan Terakhir) |
Dikabulkan Sebagian |
© Copyright 2016 Mahkamah Konstitusi.
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.
Jl. Medan Merdeka Barat No.6 - Jakarta 10110. Telp. +62-21-23529000 Fax: 021-3520177
Jl. Medan Merdeka Barat No.6 - Jakarta 10110. Telp. +62-21-23529000 Fax: 021-3520177