Info Penanganan Pengujian Undang-Undang

Daftar Pengajuan Permohonan Perkara Pengujian Undang-Undang

TANGGAL	PERKARA	PARA PIHAK	PERMOHONAN	PUTUSAN
Jumat, 22 April 2022 19:36:03 WIB	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	Pemohon: Octolin H Hutagalung, S.H., M.H., Muhammad Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., Imran Nating, S.H., M.H., Andrijani Sulistiowati, S.H., M.H., Hernoko Dono Wibowo, S.H., M.H., ACiArb., Bayu Prasetyo, S.H., M.Hum., Rahayu Ningsih Hoed, S.H., LLM., Ida Haerani, S.H., M.H., Muhamad Arifudin, S.H., Bernard Jungjungan P, S.H., Ari Torando, S.H., dan Agung Laksono, S.H., Kuasa Pemohon: Rika Irianti, S.H., M.H., dkk. Pemerintah: Keterangan Presiden (tanpa) tanggal bulan Juni 2022 (Perkara No 61/PUU-XX/2022) Pemerintah: Keterangan Presiden bertanggal 27 Juni 2022 Pihak Terkait: Permohonan Peradi sebagai Pihak terkait bertanggal 7 Juli 2022 pihak lain: Keterangan KPK bertanggal 14 Juli 2022 pihak lain: Keterangan Polri bertanggal ... Juli 2022 pihak lain: Keterangan KPK bertanggal 14 Juli 2022 (direnvoi pada halaman 1, angka 62 diubah menjadi 61) Pihak Terkait: Keterangan Pihak Terkait bertanggal 15 Juli 2022 Pihak Terkait: Permohonan Edy Sugiarto dan Bibianus Hengky Widhi menjadi Pihak Terkait bertanggal 15 Juli 2022 Pihak Terkait: Keterangan KPK tanggal 14 Juli 2022 (Perkara No 61/PUU-XX/2022) Pihak Terkait: Keterangan KPK tanggal 14 Juli 2022 (Perkara No 61/PUU-XX/2022) (Renvoi pada halaman 1) Pihak Terkait: Keterangan Pihak Terkait Peradi bertanggal 02 Agustus 2022 Pihak Terkait: Keterangan Pihak Terkait PERADI Pihak Terkait: Keterangan Tambahan bertanggal 2 Agustus 2022 Pihak Terkait: Keterangan Kepolisian bertanggal 14 Juli 2022 Pemerintah: Keterangan Presiden bertanggal 27 Juni 2022 Pemerintah: Keterangan Tambahan bertanggal 25 Juli 2022 DPR: Keterangan DPR bertanggal 14 Juli 2022 Pihak Terkait: Keterangan Tertulis, KTP, CV, dan ST Ahli an. Fahri Bachmid dan Nikolas Simanjuntak Pihak Terkait: Keterangan Tertulis, KTP, dan CV Saksi an. M. Isnur Pihak Terkait: Keterangan Tertulis, KTP, CV, dan ST Ahli an Nikolas Simanjutantak dan Fahri Bachmid Pihak Terkait: Keterangan Tertulis, KTP, dan CV Saksi an M. Isnur Pihak Terkait: Kesimpulan Pihak Terkait (PERADI) tanggal 17 Oktober 2022 (Perkara No 61/PUU-XX/2022) Pihak Terkait: Kesimpulan PT Peradi bertanggal 17 Oktober 2022 Pemerintah: Kesimpulan Presiden tanggal 17 Oktober 2022 (Perkara No 61/PUU-XX/2022)	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2022 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 61/PUU-XX/2022 (Permohonan Terakhir)	Ditolak
Rabu, 20 April 2022 12:48:31 WIB	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun	Pemohon: Rini Wulandari, S.E., M.BA., Herman Saleh, IR Budiman Widyatmoko, dan Kristyawan Dwibhakti Kuasa Pemohon: Dr. Auliya Khasanofa, S.H., M.H., dkk. Pemerintah: Permohonan Penundaan Jadwal Sidang bertanggal 20 Juli 2022 Pemerintah: Keterangan Presiden bertanggal 29 Juli 2022 DPR: Keterangan DPR tanggal 26 Juli 2022 (Perkara No 62/PUU-XX/2022) Pemerintah: Keterangan Ahli a.n Pangihutan Marpaung (tanpa tanggal dan TTD) (Perkara No 62/PUU-XX/2022) Pemerintah: Kesimpulan Presiden Perkara 62/puu-xx/2022 Pemerintah: Kesimpulan Presiden bertanggal 8 September 2022	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2022 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 62/PUU-XX/2022 (Permohonan Terakhir)	Ditolak
Selasa, 19 April 2022 19:24:45 WIB	Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan	Pemohon: H. Ibnu Sina, S.Pi., M.Si.,(Wali Kota Banjarmasin ) dan H. Harry Wijaya, S.H., M.H., (Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin) Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2022 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 60/PUU-XX/2022 (Permohonan Terakhir)	1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon; 2. Menyatakan Permohonan Nomor 60/PUU-XX/2022 mengenai Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali; 3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 60/PUU-XX/2022 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.
Selasa, 19 April 2022 16:01:37 WIB	Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan	Pemohon: Kamar Dagang dan Industri Kota Banjarmasin (KADIN Kota Banjarmasin), yang diwakili oleh Muhammad Akbar Utomo Setiawan (Ketua Kadin Kota Banjarmasin), Syarifuddin Nisfuady, Ali, Hamdani, dan Khairiadi Kuasa Pemohon: tidak ada Pihak Terkait: Permohonan menjadi Pihak Terkait bertanggal 31 Mei 2022 Pemerintah: Keterangan Presiden tanggal 18 Juli 2022 (Perkara No 58, 59, & 60/PUU-XX/2022) Pemerintah: Keterangan Presiden tanggal ... Juli 2022 Pihak Terkait: Keterangan Pihak Terkait terhadap Permohonan Uji Formil dan Materiil UU No 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan Pemerintah: Keterangan Presiden bertanggal 18 Juli 2022 DPR: Keterangan DPR tanggal 19 Juli 2022 (Perkara No 58, 59, & 60/PUU-XX/2022) Pihak Terkait: Kesimpulan Pihak Terkait tanggal 21 September 2022 (Perkara No 58, 59, & 60/PUU-XX/2022)	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2022 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 58/PUU-XX/2022 (Permohonan Terakhir)	Ditolak
Selasa, 19 April 2022 16:37:35 WIB	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan	Pemohon: Kamar Dagang dan Industri Kota Banjarmasin (KADIN Kota Banjarmasin), yang diwakili oleh Muhammad Akbar Utomo Setiawan (Ketua Kadin Kota Banjarmasin), Syarifuddin Nisfuady, Ali, Hamdani, dan Khairiadi Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2022 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 59/PUU-XX/2022 (Permohonan Terakhir)	Ditolak
Senin, 18 April 2022 15:49:32 WIB	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Pemohon: Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA), yang diwakili oleh Agus Priyono (selaku Ketua Umum) dan Dominggus Oktavianus Tobu Kiik (selaku Sekretaris Jenderal) Kuasa Pemohon: Togu Van Basten Hutapea, S.H., dkk	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2022 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 57/PUU-XX/2022 (Permohonan Terakhir)	Ditolak
Kamis, 14 April 2022 13:21:00 WIB	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	Pemohon: Ignatius Supriyadi, S.H., LL.M. Kuasa Pemohon: -	APPP Nomor : 2111/PAN-PUU.MK/2022 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 56/PUU-XX/2022 (Permohonan Terakhir)	Dikabulkan Sebagian
Jumat, 01 April 2022 11:20:44 WIB	Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara	Pemohon: Muhammad Busyro Muqoddas, DR. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum., Yati Dahlia, Dwi Putri Cahyawati, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) diwakili oleh Rukka Sombolinggi, selaku Sekretaris Jenderal, dan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, diwakili oleh Zenzi Suhadi, selaku Ketua Pengurus WALHI dan M. Ishlah, selaku Sekretaris Yayasan WALHI Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2022 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 54/PUU-XX/2022 (Permohonan Terakhir)	Tidak Dapat Diterima
Jumat, 01 April 2022 10:17:44 WIB	Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara	Pemohon: Anah Mardianah Kuasa Pemohon: Janses E. Sihaloho, S.H., dkk.	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2022 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 53/PUU-XX/2022 (Permohonan Terakhir)	Tidak Dapat Diterima
Rabu, 30 Maret 2022 23:00:59 WIB	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang	Pemohon: Perkumpulan Maha Bidik Indonesia, yang diwakili oleh Moch Ojat Sudrajat S (Ketua), Hapid, S.HI., M.H. (Sekretaris), dan Muhamad Madroni (Bendahara) Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2022 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 55/PUU-XX/2022 (Permohonan Terakhir)	Ditarik Kembali
Rabu, 30 Maret 2022 14:57:00 WIB	Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara	Pemohon: Ir. SM. Phiodias Marthias Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 2110/PAN-PUU.MK/2022 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 49/PUU-XX/2022 (Permohonan Terakhir)	Ditolak
Selasa, 29 Maret 2022 16:19:09 WIB	Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara	Pemohon: Damai Hari Lubis, S.H., M.H. Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2022 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 48/PUU-XX/2022 (Permohonan Terakhir)	Tidak Dapat Diterima
Selasa, 29 Maret 2022 15:00:00 WIB	Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara	Pemohon: Mulak Sihotang Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 2109/PAN-PUU.MK/2022 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 47/PUU-XX/2022 (Permohonan Terakhir)	Tidak Dapat Diterima
Sabtu, 26 Maret 2022 20:48:26 WIB	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan	Pemohon: Muhammad Hasan Basri Kuasa Pemohon: tidak ada Pemerintah: Keterangan Presiden (tanpa) tanggal bulan Juni 2022, Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2022, dan Surat Kuasa Substitusi No: 05/M-DAG/SK/05/2022 tanggal 30 Mei 2022 (Perkara No 51/PUU-XX/2022) Pemerintah: Keterangan Presiden tanggal 27 Juni 2022 (Perkara No 51/PUU-XX/2022) DPR: Keterangan DPR bertanggal 1 Agustus 2022 Pemerintah: Keterangan Ahli Pemerintah an Ditha Wiradiputra bertanggal 18 Agustus 2022 Pemerintah: Kesimpulan Presiden (tanpa) tanggal bulan Agustus 2022 (Perkara No 51/PUU-XX/2022)	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2022 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 51/PUU-XX/2022 (Permohonan Terakhir)	Ditolak
Jumat, 25 Maret 2022 13:05:30 WIB	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis	Pemohon: Djunatan Prambudi Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2022 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 50/PUU-XX/2022 (Permohonan Terakhir)	Tidak Dapat Diterima
Jumat, 25 Maret 2022 13:00:09 WIB	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Pemohon: 1. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), yang diwakili oleh Ir. H. Aa Lanyalla Mahmud Mattalitti (Ketua DPD RI), Dr. Nono Sampono, M.Si (Wakil Ketua DPD RI), Dr. H. Mahyudin, S.T., M.M. (Wakil Ketua DPD RI), Sultan Baktiar Najamudin (Wakil Ketua DPD RI), selaku Pemohon I; 2. Partai Bulan Bintang (PBB), yang diwakili oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc. (Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PBB) dan Afriansyah Noor, M.Si. (Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PBB), selaku Pemohon II Kuasa Pemohon: Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D., dkk.	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2022 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 52/PUU-XX/2022 (Permohonan Terakhir)	Ditolak
Kamis, 24 Maret 2022 13:54:00 WIB	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan	Pemohon: Moch Ojat Sudrajat S Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 2108/PAN-PUU.MK/2022 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 46/PUU-XX/2022 (Permohonan Terakhir)	Ditarik Kembali
Jumat, 18 Maret 2022 09:30:00 WIB	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Pemohon: 1. Almizan Ulfa, S.E., M.Sc (Pemohon I); 2. Santi Lisana, SE, MBA (Pemohon II); 3. Doktorandus DB. Ali Syarief (Pemohon III); 4. Ir Petir Amri Wirabumi, MM (Pemohon IV). Kuasa Pemohon: -	APPP Nomor : 2107/PAN-PUU.MK/2022 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 42/PUU-XX/2022 (Permohonan Terakhir)	Tidak Dapat Diterima
Rabu, 16 Maret 2022 22:55:12 WIB	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan	Pemohon: Robert Mandala Yasin Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2022 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 45/PUU-XX/2022 (Permohonan Terakhir)	Ditarik Kembali
Senin, 14 Maret 2022 12:21:28 WIB	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik	Pemohon: E. Ramos. Petege, Yanuarius Mote, Elko Tebai, dan Muhammad Helmi Fahrozi Kuasa Pemohon: tidak ada	APPP Nomor : 0/PAN-PUU.MK/2022 (Permohonan Awal) Registrasi Nomor : 44/PUU-XX/2022 (Permohonan Terakhir)	Ditolak

< 1 ... 14 15 16 17 18 19 20 ... 85