JAKARTA, HUMAS MKRI - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Suhartoyo, didampingi Wakil Ketua MK, Saldi Isra, Sekretaris Jenderal MK, Heru Setiawan, dan Panitera MK, Muhidin, melakukan pertemuan dengan sejumlah jajaran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dari sejumlah daerah, pada Kamis (1/2/2024) di Ruang Delegasi Gedung MK, Jakarta. Tujuan pertemuan adalah untuk melakukan koordinasi pengamanan penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Serentak Tahun 2024.
Suhartoyo mengatakan pertemuan ini merupakan agenda rutin yang dilakukan setiap kali gelaran pemilihan umum. MK tidak memiliki instrumen dalam melakukan pengamanan. Oleh karena itu, MK meminta kepada Polri untuk melakukan pengamanan selama penyelesaian PHPU Tahun 2024. Suhartoyo menegaskan, kontribusi dari Polri adalah bagian dari kesuksesan penanganan kewenangan konstitusional MK.
“Tanpa bantuan bapak-bapak semua, kami tidak bisa melaksanakan tugas-tugas konstitusional dengan baik dan tenang,” kata Suhartoyo.
Sementara Wakil Ketua MK Saldi Isra mengatakan Hakim Konstitusi memiliki asal daerah dan tempat tinggal yang beragam. Oleh karena itu, MK perlu mengundang jajaran Polri dari sejumlah daerah untuk melakukan koordinasi pengamanan selama penanganan PHPU Tahun 2024.
Sekjen MK Heru Setiawan dalam pemaparannya menjelaskan kewenangan MK dalam menangani PHPU. Pelaksanaan kewenangan ini memerlukan pengamanan yang baik agar dapat berjalan dengan lancar.
Heru mengungkapkan, setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil pemilu secara nasional, MK akan bekerja dalam jangka waktu tiga kali 24 jam untuk proses penerimaan permohonan PHPU legislatif, dan tiga hari untuk penerimaan permohonan PHPU Presiden-Wakil Presiden. Selanjutnya, MK akan mulai menyidangkan perkara PHPU sekitar bulan Maret.
Sementara Panitera MK, Muhidin, mengantisipasi bertambahnya permohonan PHPU. Adanya tiga pasang capres-cawapres akan membuka kemungkinan bertambahnya jumlah pemohon PHPU Presiden dibanding pemilu sebelumnya.
Terhadap hal itu, Karo Dal Ops Sops Polri, Brigjen Pol. Endi Sutendi mengatakan Polri siap mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi. Selama proses pemilu, kata Endi, Polri telah melakukan Operasi Mantap Brata 2023-2024. Menurut Endi, berkenaan dengan dinamika situasi pasca pemilu yang tidak dapat diprediksi Polri telah siap menerjunkan personel sesuai dengan perkembangan yang ada di lapangan.
Sementara Karo Ops Polda Metro Jaya Kombespol Tory Kristianto mengatakan jika situasi memanas, maka pihaknya telah mempersiapkan personel untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Berikutnya Karo Ops Polda Jabar Kombespol Budi Wasono mengatakan nantinya Polda Jabar akan mengamankan tiga lokasi penting MK dan rute perjalanan Hakim Konstitusi. Oleh karena itu Budi meminta informasi lebih lanjut dalam rangka mempersiapkan personel pengamanan.
Penulis: Ilham Wiryadi Muhammad.
Editor: Nur R.