JAKARTA, HUMAS MKRI – Mahkamah Konstitusi (MK) menyelenggarakan rapat koordinasi Pengelola Video Conference (Vicon) dengan Perguruan Tinggi dan Desa Konstitusi se-Indonesia, pada Senin (11/12/2023). Ketua MK Suhartoyo meminta para pengelola vicon meningkatkan profesionalitasnya demi mendukung MK dalam menangani perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) serentak dan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKada) pada 2024.
”Saya kira itu tugas yang sangat berat di samping bagaimana profesionalitas kita harus selalu ditingkatkan, tapi juga bagaimana instrumen-instrumen pendukung daripada MK bisa memberikan keadilan yang maksimal bagi para pencari keadilan ini tidak bisa dilepaskan dari instrumen-instrumen termasuk vicon yang dikelola teman-teman yang ada di 61 kampus dan lima Desa Konstitusi itu,” ujar Ketua MK Suhartoyo dalam sambutannya sekaligus membuka secara resmi rapat koordinasi tersebut di Ruang Delegasi Lantai 4 Gedung 1 MK, Jakarta.
Suhartoyo mengatakan, pengelola vicon di lima Desa Konstitusi dan 61 pengelola vicon di perguruan tinggi yang tersebar di seluruh Indonesia merupakan salah satu instrumen pendukung MK untuk memberikan keadilan yang maksimal bagi para pencari keadilan. Pada 2024 mendatang, MK akan melaksanakan kewenangannya untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
Pemahaman Hak Konstitusional
Sekjen MK Heru Setiawan mengatakan, rapat koordinasi ini dilaksanakan secara luring maupun daring. Dalam kesempatan ini, para pengelola vicon juga diingatkan atas pentingnya mengelola barang milik negara.
Selain itu, dia berharap kerja sama MK dengan perguruan tinggi maupun Desa Konsitusi tak hanya dalam pengelolaan vicon, melainkan juga memberikan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara (PPHKWN). Sebab, perguruan tinggi dan Desa Konstitusi yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia bisa lebih dekat dengan seluruh lapisan masyarakat.
“Tugas Mahkamah secara umum itu ada dua, menegakkan konstitusi, menegakkan demokrasi, dan satu lagi memberikan peningkatan pemahaman mengenai hak konstitusional warga negara tentu kita bersyukur, berterima kasih karena perguruan tinggi telah berhasil menjadi friend of the court dari Mahkamah yang terus senantiasa memberikan ruang, kerja sama kepada MK untuk peningkatan pemahaman mengenai Pancasila, konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi,” tutur Heru.
Pemanfaatan Vicon
Prof Jimly Asshiddiqie dalam kuliah umum bertema “Mahkamah Konstitusi sebagai Peradilan Modern” menjelaskan, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di MK dimulai sejak 2004. Pada saat itu, terbangun jaringan vicon MK di 34 perguruan tinggi di 34 provinsi. Kini sudah tersedia vicon di 61 perguruan tinggi dan lima Desa Konstitusi.
Menurut Jimly, jaringan vicon yang hampir menjangkau seluruh daerah di Indonesia itu perlu dimanfaatkan secara maksimal. Terlebih pemanfaatan vicon untuk mendukung mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum pada 2024 yang diperkirakan lebih rumit dari pemilu sebelumnya.
“Tentu kita harus mempersiapkan diri (menghadapi PHPU 2024) memanfaatkan semaksimal mungkin fasilitas yang sudah tersedia,” tutur Jimly.
Setelah itu, rapat koordinasi dilanjutkan dengan materi mengenai penyelenggaraan persidangan jarak jauh serta dukungan keuangan dalam penyelenggaraan persidangan jarak jauh PHPU 2024. Materi disampaikan oleh Panitera Muda II MK Wiryanto, dan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan MK Tatang Garjito.
Kemudian rapat koordinasi diteruskan dengan penyampaian materi terkait penggunaan perangkat vicon dalam rangka persidangan PHPU 2024 dan pengelolaan BMN perangkat vicon. Materi disampaikan oleh Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi MK, serta dari Biro Umum MK.
Penulis: Mimi Kartika.
Editor: Nur R.