PADANG, HUMAS MKRI – Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra menjadi pembicara kunci pada kegiatan Indonesian Association of Public Administrasions (IAPA) Conference 2023 dengan tema “New Public Governance: Reflection on Administration Science”. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, pada Jumat (27/10/2023) di Convention Hall Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat.
Dalam pidatonya, Saldi Isra mengulas sejarah unik Indonesia. Ia menjelaskan alasan negara ini memilih jalur yang berbeda dari Amerika Serikat atau Jepang. “Indonesia tidak ingin memilih model yang diterapkan oleh Jepang. Tidak mau memilih negara jepang mungkin karena jepang menjajah ketika itu apa yang dipikirkan oleh pendiri negara ketika itu dan sebagiannya menolak tidak mau model Amerika Serikat yang dianggap terlalu liberal. Akhirnya dibuatlah dalam bangunan yang ada dalam teks konstitusi model yang dianggap baru ketika itu. Ada presiden seperti sistem presidensil, tetapi tidak dipilih langsung oleh rakyat, ada pemegang kedaulatan tertinggi yang dibangun oleh tiongkok dan tidak ada penjelasan lebih banyak tentang hal tersebut, kecuali kita baca dalam penjelasan UUD 1945. Mereka menolak ada raja, para pendiri negara kita hampir 90% lebih menolak bentuk kerajaan,” tegasnya.
Sebagai negara yang dibentuk oleh beragam kerajaan, Indonesia menemukan titik tengah yang unik dalam perjalanannya. "Akhirnya, dibuatlah dalam bangunan yang ada dalam teks konstitusi model yang dianggap baru ketika itu," kata Saldi. Model ini mencakup sistem presidensil, tetapi dipilih secara tidak langsung oleh rakyat, serta pemegang kedaulatan tertinggi yang mengingatkan pada sistem kekuasaan tertinggi Tiongkok.
Saldi mengingatkan bahwa perubahan konstitusi harus didiskusikan secara serius oleh ahli politik, hukum tata negara, dan ahli administrasi negara. “Kita belum serius mendiskusikan secara serius bagaimana mendesain calon ke bawah. Karena dalam praktiknya hari ini, ternyata karena banyak partai politik yang berkuasa, Kepala Pemerintahan menjadi tidak efektif dalam menjalankan produk pemerintahan di daerah tertentu. Ini yang harus dipikirkan menurut saya. Apalagi dalam desain kita parlementary threshold itu hanya di DPR RI di bawah tidak berlaku. Jadi semua partai di daerah-daerah lebih banyak dibandingkan DPR RI. Nah ini yang harus menurut saya dipikirkan agak lebih serius oleh kita,” ujar Saldi.
Mengingat kondisi politik saat ini di Indonesia, tantangan untuk memperbaiki sistem menjadi semakin mendesak. Diskusi tentang "New Public Governance" yang dipimpin oleh Saldi Isra menjadi panggung pemikiran yang mendalam, mengundang kita semua untuk merenungkan dan merancang masa depan administrasi negara yang lebih efektif dan responsif.(*)
Penulis: Utami Argawati
Editor: Lulu Anjarsari P.