JAKARTA (Suara Karya): Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dinilai telah memolitisasi kasus Ahmadiyah yang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
"Wantimpres telah memolitisasi Ahmadiyah. FPPP menilai Wantimpres telah melanggar UU," ujar Ketua Fraksi PPP DPR Lukman Hakim Saefuddin di Jakarta, Kamis (24/4).
Menurut dia, semua isi pertimbangan yang akan disampaikan kepada Presiden SBY haruslah tertutup dan tidak boleh dibuka kepada siapa pun. "Pernyataan ABN (Adnan Buyung Nasution, Red) atas nama Wantimpres itu merupakan hal yang amat sensitif bagi umat Islam," ujarnya.
Apa yang disampaikan Buyung juga dinilai menyalahi wewenang yang dimiliki anggota Wantimpres. "Apakah ini bentuk provokasi terhadap umat Islam," ujar Lukman.
FPPP pun mengimbau agar umat Islam tidak terpancing dengan provokasi tersebut dengan tetap mencegah tindak kekerasan. "Tidak pada tempatnya berlindung di balik HAM dengan tetap menodai Islam. HAM yang dianut bangsa ini bukanlah HAM yang sebebas-bebasnya," ucapnya.
Sementara itu, Muhammadiyah berupaya merangkul pengikut aliran Ahmadiyah melalui pendekatan dakwah agar kembali ke ajaran Islam yang benar. "Kita mencoba melakukan pendekatan dakwah. Muhammadiyah ini organisasi dakwah, kalau urusan hukum, urusan politik itu urusan pemerintah, urusan dakwah menjadi urusan Muhammadiyah dan ormas Islam, jadi kita melakukan pendekatan mana yang mau kembali, mana yang tidak," kata Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah, Haidar Nashir, di Magelang, Jawa Tengah, Kamis (24/4).
Anggota Ahmadiyah, tutur dia, apakah saudara, terutama sebagai sesama umat Islam. Pihak Muhammadiyah sudah mengirim surat edaran agar umat tidak melakukan tindakan anarkis terhadap pengikut Ahmadiyah. "Sebab, di antara mereka yang kembali itu juga saudara kita, dan mereka yang ingin menjadi kelompok lain itu urusan mereka sendiri," katanya.
Bijaksana
Sementara itu, Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang, Prof Achmadi, mengatakan, keputusan pemerintah tentang aliran Ahmadiyah harus bijaksana dan jangan menimbulkan anarkisme di antara umat beragama.
"Jadi teman-teman, bapak-bapak (pemerintah, Red) yang memutuskan masalah ini monggo dipertimbangkan, apakah itu bisa berdampak ke sana atau tidak (anarkisme), itu harus dicermati," katanya di Magelang, kemarin.
Menurut dia, kehidupan beragam di Indonesia jangan sampai semakin tercabik-cabik jika perbedaan yang ada diangkat menjadi pendorong tindakan anarkis. Keputusan soal Ahmadiyah, katanya, harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
"Kalau misalnya ditetapkan, karena kita negara hukum dan hukum menetapkan begitu, dan itu memang mempunyai ketetapan hukum, sekarang yang harus dicermati bagaimana supaya anarkis, tindakan kekerasan, menghakimi sendiri semacam itu tidak terjadi, ini harus dipertanggungjawabkan, kalau semacam itu terjadi kita rugi semuanya," katanya.
Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) siap membina para pengikut Ahmadiyah di provinsi ini yang bertobat dan kembali ke ajaran agama Islam yang benar.
Ketua MUI DIY Drs KH Thoha Abdurrahman di Yogyakarta mengatakan, pihaknya bersedia membina para anggota Ahmadiyah yang sudah bertobat, sekaligus membimbingnya untuk kembali ke ajaran Islam yang benar.
"MUI Pusat pada 2005 sudah mengeluarkan fatwa bahwa Ahmadiyah adalah sesat. Saat itu juga kami bersama Pemprov DIY menindaklanjuti dengan mengeluarkan imbauan agar pengikut Ahmadiyah di provinsi ini tidak demonstratif dalam kegiatannya, dan tidak perlu gusar dengan keputusan tersebut," katanya.
Dengan adanya fatwa MUI tentang Ahmadiyah, dan kemudian menimbulkan kontroversi, menurut dia, sebaiknya masalah itu diserahkan kepada pemerintah untuk menindaklanjuti fatwa MUI tersebut. "Kemudian segera menyelesaikannya agar tidak berlarut-larut," katanya.
Keputusan pemerintah tentang Ahmadiyah bertujuan untuk meredam gejolak di kalangan umat Islam terhadap Ahmadiyah.
"Untuk itu, kami mengimbau umat Islam untuk tidak bertindak anarkis dan main hakim sendiri. Biarkan pemerintah memutuskan mengenai keberadaan Ahmadiyah di Indonesia, sehingga tidak terjadi kericuhan," katanya menyampaikan imbauan. (Andira/Rully)
Sumber www.suarakarya-online.com
Foto www.google.co.id