TANGERANG, HUMAS MKRI - Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan yang profesional bidang kehumasan dan kerja sama luar negeri, Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar lokakarya Kehumasan dan Diplomasi Tahun 2023 pada Kamis (19/10/2023) di Tangerang. Kegiatan yang diikuti oleh sejumlah 90 orang pegawai dan karyawan MK ini dibuka secara resmi oleh Ketua MK Anwar Usman dengan didampingi oleh Sekretaris Jenderal MK Heru Setiawan, pejabat struktural dan fungsional MK, serta mantan Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia Dino Patti Djalal yang sekaligus menjadi pemateri dalam kegiatan ini.
Anwar dalam sambutan kegiatan menyebutkan Biro Humas dan Protokol MK telah memainkan peran sentral dalam mendukung fungsi MK. Sebut saja unit Humas MK yang telah berperan menjaga citra MK sebagai lembaga yang transparan, terbuka, dan akuntabel. Demikian juga dengan unit Protokol yang telah menjadi tulang punggung yang andal dalam setiap kegiatan resmi MK. Pada bagian unit kerja sama, baik kerja sama dalam negeri maupun kerja sama luar negeri, telah pula membantu MK untuk menjalin kemitraan, hingga terselenggaranya berbagai agenda berskala nasional dan internasional yang membawa citra bangsa Indonesia dengan baik.
Anwar mengungkapkan, lembaga pemerintah, lembaga akademik, dan organisasi masyarakat, seakan berlomba-lomba untuk berkolaborasi dengan MK. Kemudian bersama-sama memetik manfaat, baik manfaat secara akademik maupun berfaedah secara lebih luas bagi peningkatan kesadaran berkonstitusi masyarakat Indonesia dan dunia internasional.
“Humas MK adalah unit yang sangat penting perannya dalam memberi pemahaman dan pengertian kepada masyarakat serta pencari keadilan, termasuk pula para pengamat hukum. Misalnya saja bagaimana menjabarkan putusan-putusan MK yang meski dalam hasilnya tidak dapat memuaskan semua pihak, namun para hakim konstitusi telah mengupayakan keadilan dengan sebaik-baiknya. Di sinilah Humas berdiri untuk memberikan pandangan agar masyarakat dapat memahami secara baik, bagaimana usaha ini dilakukan secara optimal,” sampai Anwar.
Perkembangan Informasi Masyarakat
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal MK Heru Setiawan dalam laporan kegiatan menyebutkan pesatnya perkembangan kebutuhan informasi masyarakat pada setiap masa berbeda-beda. Untuk itu, lembaga peradilan termasuk MK harus berupaya mengikuti perkembangan tersebut dengan semakin meningkatkan mutu layanan dan wawasan SDM internal
Terkait dengan hal tersebut, sambung Heru, MK beberapa hari ke depan sejak Kamis–Sabtu (19–21/10/2023) mengajak para pegawai Biro Humas dan Protokol untuk belalar dan berdiskusi bersama dalam forum kelas-kelas dengan para pakar terkemuka dalam bidang kehumasan dan protokol.
Adapun pokok bahasan dan pemateri yang akan dihadirkan selama kegiatan berlangsung di antaranya, Kelas Umum Public Speaking dengan materi bahasan Practical Guidelines and Tips on Public Speaking oleh Dino Patti Djalal dan beberapa Kelas Kehumasan dengan beberapa tema yakni Strategi Proses Kreatif Produksi Konten/Tayangan, Produksi Berita Televisi, dan Fotografi Jurnalistik.
Selanjutnya ada pula Kelas Diplomasi. DI dalamnya akan mengulas tuntas mengenai Overview of Indonesia Foreign Policy and Regional Dynamics; dan Preparing Summits, International Conferences and Bilateral Visits.
Seni dan Aturan
Berbicara lingkup keprotokolan nasional, Kepala Bagian Acara Kepresidenan dari Kementerian Sekretariat Negara RI (Sekneg) Sri Mujiarko selaku narasumber mengajak para pegawai Protokol MK untuk memahami dunia keprotokolan dalam pemerintahan. Lebih jelas Toto, demikian ia akrab disapa mengatakan, berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UU No. 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, semua pihak yang berkecimpung di dalam dunia keprotokolan harus memahami bahwa keprotokolan merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi, yang meliputi tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan. Ini merupakan suatu bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat.
“Sehingga unit Protokol sesungguhnya menjadi jembatan komunikasi antarkepentingan, kebutuhan, dan aturan. Kita harus bisa berkomunikasi dan berkoordinasi sehingga harus tahu betul dengan siapa kita harus berhadapan. Di samping itu, protokol dituntut mampu menyajikan solusi atas suatu kegiatan atau peristiwa. Di dalamnya ada seni dan aturan yang harus dijalankan dan diikuti dengan baik,” sampai Toto.
Komunikasi dan Reputasi
Berikutnya hadir pula dua perempuan cantik dan cerdas membersamai kegiatan Biro Humas dan protokol MK yakni Chrystelina G. Sitompul selaku Bagian Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik dari Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dan Ani Natalia selaku Kepala Bidang Pelayanan Penyuluhan dan Humas Perpajakan Kanwil DJP Jakarta Khusus. Dalam paparan berjudul “Komunikasi Reputasi Komisi Pemberantasan Korupsi”, Chrystelina memantik tanya para pegawai unit Humas MK untuk menyimak secara saksama bagaimana KPK mengelola citra dan dukungan dari masyarakat atas kinerja lembaganya. Bahkan diceritakan oleh Chrystelina, KPK pun menghadapi hantaman badai krisis kepercayaan publik yang cukup pelik dan bagaimana menyikapinya.
Senada dengan semangat yang ditularkan Chrystelina, Ani Natalia pun dalam paparan berjudul “Peran Humas Dalam Membentuk Citra Pemerintah” membius fokus para peserta lokakarya untuk semakin memahami teks dan konteks dunia pelayanan kehumasan pada sektor pemerintahan di Indonesia. Semakin sore, agenda kegiatan pun semakin menyemangati peserta kegiatan, utamanya saat Dino Patti Djalal yang memiliki berbagai pengalaman dalam bidang kerja sama luar negeri membagi cerita perjalanan bagaimana seorang birokrat harus selalu menghadirkan pertanyaan-pertanyaan berupa why not? what if? what more? what next? dalam setiap program yang diusung dan dirancang dalam agenda tahunan lembaga.
Penulis: Sri Pujianti.
Editor: Nur R.