JAKARTA, HUMAS MKRI - Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan (Puslitka) Mahkamah Konstitusi, Pan Mohamad Faiz, memaparkan Pembangunan Zona Integritas yang ada di Puslitka MK ke hadapan perwakilan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), di ruang rapat lantai 11 Mahkamah Konstitusi, pada Rabu, (20/9/2023). Faiz dalam paparannya menyampaikan terkait pelayanan utama, inovasi dan prestasi Puslitka.
Inovasi dan prestasi Puslitka yaitu terkait dengan aplikasi e-ASLI yang dirancang khusus untuk mendukung jabatan fungsional Asisten Ahli Hakim Konstitusi. Aplikasi ini memiliki beberapa fitur utama yang membantu mempermudah tugas dan tanggung jawab Asisten Ahli Hakim Konstitusi dalam memberikan layanan dukungan substantif kepada YM Hakim Konstitusi berupa Kajian Perkara.
“Aplikasi ini bersifat rahasia dan hanya bisa diakses oleh asisten hakim saja. Hal ini bertujuan untuk menyederhanakan birokrasi yang berjenjang dan mencegah terjadinya kebocoran informasi. Jadi, hanya bisa dibuka ke hakim yang bersangkutan. Ini aplikasi akan dikembangkan karena saat ini kita akan menjadi instansi pembina sehingga akan terintegrasi dengan beberapa aplikasi lain,” kata Faiz.
Faiz melanjutkan, selain e-ASLI, Puslitka memiliki jurnal Constitutional Review (ConsRev) yang telah terindeks Scopus. “Puslitka MK menjadi lembaga negara pertama dan satu-satunya yang memiliki jurnal di bidang hukum yang telah terindeks scopus dan bereputasi internasional,” jelas Faiz.
Tidak hanya itu, Faiz juga mengatakan Puslitka MK telah membangun sebuah perpustakaan dengan standar nasional yang sangat tinggi. Ini dibuktikan dengan akreditasi A yang diberikan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan predikat sangat memuaskan.
“Selain itu, kami juga menghadirkan inovasi dengan menerbitkan ratusan buku karya hakim dan pegawai Mahkamah Konstitusi. Penerbitan buku ini berpotensi mendapatkan rekor dari Museum Rekor-Dunia Indonesia (Muri) sebagai lembaga negara dengan penerbitan buku terbanyak di Indonesia.
“Hal ini dikarenakan banyak pegawai yang gemar sekali menulis, bahkan bisa di bilang satu orang bisa menulis 2-3 buku setiap tahunnya,” ungkap Faiz.
Puslitka MK juga memberikan reward kepada pegawai yang berprestasi baik dalam kinerja dan potensi. Reward tersebut berupa Kegiatan Recharging Program yang telah rutin dijalankan setiap tahun oleh MK sejak 2017, kecuali pada tahun 2020 dan 2021 dikarenakan adanya pandemi Covid-19.
“Sebagai salah satu program pengembangan pegawai, kegiatan ini penting untuk dilaksanakan secara berkesinambungan untuk membekali para pegawai dengan pengetahuan dan wawasan yang sesuai dengan perkembangan yang ada, tidak hanya di Indonesia namun juga di tingkat internasional.” Jelas Kapuslitka kepada empat pegawai KemenPANRB.
Selanjutnya, acara tersebut dilanjutkan dengan kunjungan ke Pusat Sejarah Konstitusi (Puskon) Mahkamah Konstitusi yang ada dilantai 5-6 Gedung I MK, dan berakhir di Perpustakaan Mahkamah Konstitusi yang berada di lantai 3 Gedung 2 Mahkamah Konstitusi.
Penulis: Panji Erawan.
Editor: Nur R.