JAKARTA, HUMAS MKRI – Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) menerima kedatangan jajaran Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Ruang Rapat Lantai 2 Gedung 2 MK pada Selasa (15/8/2023). Kedatangan delegasi BPHN tersebut dalam rangka merencanakan nota kesepahaman antara BPHN dan MK mengenai “Sinergitas Pembinaan Hukum dalam Mewujudkan Masyarakat Cerdas Hukum dan Berkeadilan”.
“Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan dan mendayagunakan potensi para pihak sinergitas pembinaan hukum dalam mewujudkan masyarakat cerdas hukum dan berkeadilan,” ujar Kepala Pusat Penyuluhan Hukum BPHN Kartiko Nurintias.
Beberapa ruang lingkup perjanjian itu meliputi peningkatan kesadaran hukum dan konstitusi melalui program bimbingan teknis, diskusi, dan pembudayaan hukum dan konstitusi ke berbagai elemen masyarakat termasuk advokat dan paralegal yang tergabung dalam organisasi pemberi bantuan hukum serta kepala desa/lurah. Ruang lingkup perjanjian lainnya yakni memberikan bantuan atau pendampingan, advokasi, serta konsultasi hukum dan konstitusi untuk masyarakat atau kelompok masyarakat yang tidak mampu memperjuangkan hak-hak hukum dan hak-hak konstitusionalnya.
Tak lupa juga ruang lingkup perjanjian menyangkut diseminasi, publikasi, dan diskusi putusan-putusan MK; peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia yang dimiliki MK dan BPHN, serta pertukaran personal dan/atau tenaga ahli; program pembinaan analis hukum di MK; pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi; serta pemanfaatan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan MK dan BPHN. Kartiko berharap nota kesepahaman ini bisa terwujud secepatnya dalam waktu dekat.
Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol MK Budi Wijayanto yang didampingi Kepala Subbagian Kerjasama Dalam Negeri dan Hubungan Antar Lembaga MK Yossy Adriva beserta jajarannya menyambut baik dan mengapresiasi rencana nota kesepahaman dengan BPHN itu. Mereka berharap nota kesepahaman antara BPHN dan MK tersebut dapat bermanfaat bagi kedua belah pihak maupun masyarakat secara luas.
“Mudah-mudahan di akhir Agustus atau awal September ini segera bisa direalisasikan,” kata Budi. (*)
Penulis: Mimi Kartika
Editor: Lulu Anjarsari P.