UZBEKISTAN, HUMAS MKRI - Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams bersama delegasi hadir memenuhi undangan dialog Parlemen (Oliy Majlis) Uzbekistan pada Jumat (15/6/2023) di Tashkent, Uzbekistan. Wahiduddin hadir dengan didampingi oleh Minister Conselor Rofita Djamawar dan Senior Staf Lokal KBRI Uzbekistan Rosalina bertemu dengan perwakilan Parlemen Uzbekistan dari masing-masing chamber. Sebagai informasi, Parlemen Uzbekistan (Oliy Majlis) terdiri dari dua kamar yang memiliki tugas dan fungsi yang berbeda, yakni Senate/Upper Chamber (O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati) atau Dewan Senat dan Legislative/Lower Chamber (O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik Palatasi) atau Dewan Legislatif.
Dalam pertemuan dengan perwakilan dari Dewan Senat, Wahiduddin disambut oleh Pimpinan Dewan Senat Bidang Hukum dan Antikorupsi Uzbekistan Narimo Umarov. Ia menyampaikan perbedaan antara Dewan Senat dengan Dewan Legislatif. Dewan Legislatif, lanjut Narimo, dipilih sebanyak 150 orang senator melalui sistem pemilihan yang dilakukan oleh warga negara Uzbekistan. Tujuan dari adanya Dewan Legislatif tersebut adalah untuk pergerakan politik. Sementara, Dewan Senat terdiri 100 orang senator dari 14 provinsi.
Selain itu, Narimo juga menyampaikan kewenangan yang dimiliki Dewan Senat, yakni memperbarui hukum—termasuk undang-undang di Uzbekistan. Kemudian, kewenangan Dewan Senat lainnya adalah mengontrol hukum atau undang-undang yang diperbarui. Dalam melakukan kewenangan tersebut, Dewan Senat juga bekerja sama dengan masyarakat untuk melakukan kewenangan tersebut. Dewan Senat juga secara komprehensif menjelaskan mengenai mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan di Uzbekistan secara lengkap dan komprehensif sehingga semua tim delegasi mendapatkan tambahan pengetahuan yang tidak didapatkan dari sekadar membaca literatur.
“Setiap undang-undang yang disusun sebelum disahkan, harus diterima oleh para deputi dari masing-masing fraksi partai. Baru kemudian dikirim ke Dewan Senat. Setelah dikirimkan ke Dewan Senat yang terdiri dari 10 fraksi, salah satunya saya dari bidang antikorupsi,” ujar Narimo.
Kewenangan Dewan Legislatif
Hadir pula perwakilan dari Dewan Legislatif (O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik Palatasi), yakni Djakhongir Shirinov selaku Ketua Komite Pemberantasan Korupsi dan Peradilan dan Hukum. Ia menyampaikan Anggota Dewan Legislatif dipilih setiap lima tahun sekali oleh warga negara Uzbekistan. Dewan Legislatif memiliki untuk menyusun undang-undang dengan melibatkan partipasi publik. Setelah rancangan sebuah undang-undang selesai disusun, Dewan Legislatif akan meminta persetujuan presiden untuk disahkan.
Dalam kesempatan tersebut, Wahiduddin mengajukan pertanyaan mengenai kedudukan Dewan Legislatif dalam sistem hukum di Uzbekistan pasca-Referendum Amandemen Konstitusi Uzbekistan. Djakhongir menjawab Dewan Legislatif bertugas mereviu rancangan undang-undang dan jika ada koreksi, akan dikembalikan kepada Dewan Senat untuk dikoreksi. “Setelah pengesahan undang-undang, ada tim yang menguji coba undang-undang tersebut dan melihat pengaruhnya kepada masyarakat seperti apa,” tandasnya. (*)
Penulis: Rima Yuwana Yustikaningrum
Editor: Lulu Anjarsari P.