JAKARTA - Keluh kesah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal hubungan pemerintah dengan DPR direaksi kalangan partai. Politisi menyesalkan pernyataan SBY bahwa banyak rencana kebijakan pemerintah tersendat di DPR.
"Presiden seharusnya tidak mengeluh. Dalam kondisi serbasulit seperti sekarang, lebih baik presiden membangun optimisme, bukan pesimisme," kata Sekjen PDIP Pramono Anung di Jakarta kemarin (22/4). Apalagi, lanjutnya, SBY menilai struktur konstitusi saat ini kaku sehingga menciptakan ketidakseimbangan hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif.
Menurut Pramono, sah-sah saja presiden mendukung gagasan amandemen UUD 1945. Namun, bila amandemen itu dilatarbelakangi keluhan presiden, hal tersebut layak ditolak. "Soalnya, terlihat betul dukungan amandemen terkait kepentingannya sebagai kepala negara dan pemerintahan," ujarnya.
Kontroversi itu berawal dari pertemuan Presiden SBY dengan Lembaga Kajian Konstitusi (LKK) di Kantor Presiden, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Senin (21/4). Ketika itu presiden yang didampingi Menko Polhukam Widodo A.S. dan Seskab Sudi Silalahi menilai konstitusi yang mengatur kehidupan kenegaraan masih sangat kaku.
Setiap kebijakan pemerintah selalu berbenturan dengan kepentingan legislatif. "Tadi, dalam pembicaraan, Bapak Presiden mengeluh seperti kaki dan tangannya terikat, karena kebijakan-kebijakan tidak semua terlaksana," jelas Wakil Ketua LKK Albert Hasibuan seusai bertemu presiden.
Namun, menurut Pram, kunci persoalannya bukan terletak di konstitusi. Meski kekuatan Partai Demokrat di DPR hanya delapan persen, presiden telah berkoalisi dengan partai lain melalui kabinet. Dengan demikian, persentase dukungan parlemen untuk pemerintah sebenarnya sudah lebih dari separo.(pri)
Sumber www.jawapos.com
Foto www.google.co.id