JAKARTA (Suara Karya): Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Agustadi Sasongko Purnomo menegaskan, pihaknya tidak akan memberikan dukungan kepada purnawirawan yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) atau pemilihan presiden.
"Tidak ada dukung-mendukung, kita tetap netral. TNI tidak akan memihak siapa pun. Dan mereka (purnarwirawan-Red) juga tidak ada yang meminta dukungan karena tidak boleh secara politis," kata KSAD di Jakarta, Selasa.
Agustadi mengemukakan, purnawirawan TNI, termasuk purnawirawan TNI AD, memiliki hak yang sama dengan warga negara lain untuk memiliki dan menggunakan hak politiknya.
"Karena itu, wajar jika mereka mencalonkan diri sebagai presiden, bupati, dan lain-lain. Silakan saja, tetapi kita tetap bersikap netral," ujar KSAD.
Hal senada dilontarkan Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Wiranto yang mengatakan, dalam silaturahmi itu tidak ada pembicaraan politik terkait keikutsertaan para purnawirawan dalam beberapa pilkada.
"Pilkada itu kan politik praktis. TNI, khususnya TNI AD, sudah jelas sikapnya, yakni tetap bersikap netral. Kami juga tidak meminta dukungan," katanya.
Hal senada diungkapkan mantan Gubernur DKI Jakarta, Letjen Purn Sutiyoso, yang mengatakan, tidak ada dukung-mendukung antara TNI, khususnya TNI AD, dengan purnawirawan yang maju dalam bursa Pilkada atau pilpres 2009.
Wajar Kalah
Pada kesempatan yang sama, baik Wiranto maupun Sutiyoso, menilai kekalahan beberapa mantan petinggi militer dalam pilkada sebagai hal yang wajar. "Kalah menang itu hal biasa," katanya.
Mantan Panglima TNI itu mengatakan, yang terpenting dalam setiap pemilihan adalah menghasilkan pemimpin yang berkualitas.
"Bukan adu uang, adu pembunuhan karakter (character assassination). Bangsa ini membutuhkan pemimpin yang berkualitas," kata Wiranto.
Apalagi, menurut dia, dalam setiap pemilihan jangan terjebak dalam dikotomi sipil-militer, Jawa-luar Jawa, dan dan lainnya.
Ungkapan senada dilontarkan Sutiyoso, yang mengatakan kekalahan purnawirawan TNI dalam beberapa pilkada karena kurangnya popularitasnya di kalangan masyarakat pemilih.
"Seharusnya, jangan dilihat latar belakangnya, militer atau sipil, tetapi kualitasnya," ujarnya.
Sebelumnya, KSAD menyatakan akan menindak tegas anggotanya yang berpolitik praktis atau ikut serta dalam setiap pemilihan kepala daerah, termasuk pada Pemilu 2009.
"Tugas TNI itu mengamankan proses pemilihan, bukan berpolitik. Jadi harus netral," katanya.
Ia mengatakan, dalam pemilu yang rencananya diselenggarakan pada Pemilu 2009 mendatang jajaran TNI AD harus menjunjung tinggi netralitasnya. Jika ditemukan dan ada laporan tentang TNI AD yang berpolitik praktis, maka akan dikenakan sanksi.
"Sanksinya itu bermacam-macam, dari sanksi administrasi sampai pemecatan. Yang pasti, kami akan mengenakan sanksi kepada anggota sesuai dengan jenis pelanggarannya," katanya.
Menurut dia, tugas TNI pada saat pemilu ialah membantu pemerintah dalam menciptakan suasana yang kondusif, bukan ikut serta dalam berpolitik praktis.
"Kami menginstruksikan kepada seluruh anggota agar TNI netral. Jadi, harus konsentrasi mengamankan proses pemilu," katanya.
Menko Polhukam Widodo AS juga pernah menjamin aparat TNI maupun Polri akan bersikap netral dalam proses pemilihan kepala daerah (pilkada).
"Aparat TNI dan Polri tetap netral dalam penyelenggaraan pilkada. Itu refleksi dari kesungguhan melaksanakan reformasi internal," ujar Widodo AS.
Ketidaknetralan, katanya, merupakan pencederaan dalam proses demokratisasi. Karena itu, pimpinan TNI dan Polri akan menindak tegas aparat yang tidak netral tersebut.
Meski demikian, Menko Polhukam juga meminta warga sipil, khususnya kalangan partai politik, untuk tidak "menarik-narik" TNI/Polri sehingga terjebak dalam masalah pilkada.
"Apakah itu karena kedekatan saudara atau apa pun," katanya mengingatkan. (Seno A)
Sumber www.suarakarya-online.com
Foto www.google.co.id