Selamat pagi Ibu Setia Dwi,

Mengacu pada Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

__ayat (1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah:

a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;

b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;

d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.

__ayat (3) Termohon adalah KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota

Terimakasih.

Terima kasih atas pertanyaanya 

Berdasarkan Peraturan KPU yang terbaru yakni PKPU Nomor 19 Tahun 2020, ada yang disebut dengan kegiatan pemutakhiran data (coklit) yang berkaitan dengan data pemilih yang sudah tidak bisa menggunakan hak pilihnya untuk mencoblos dalam pilkada di suatu daerah.
Dalam Pasal 11 ayat 6 nya menyebutkan beberapa ketentuan yang perlu untuk tidak dipertimbangkan hak coblosnya adalah huruf (d) mencoret pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain. Untuk itu silahkan diurus surat keterangan pindah domisilinya untuk agar dapat menggunakan hak pilihnya di domisili yang baru.
Selebih dan selainnya bukan ranah MK untuk menjawabnya.

Sekian

Mengacu pada ketentuan Pasal 7 huruf n UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, berbunyi:

belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan aCalon Wakil Walikota;

Selain itu, merujuk pada Putusan MK Nomor 8/PUU-VI/2008 bertanggal 6 Mei 2008, disebutkan bahwa jabatan kepala daerah hanya dibatasi sampai dengan dua periode saja, baik di daerah yang sama maupun di daerah yang berbeda, tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Selamat Siang Bapak Rahmadi

Bapak dapat menggunakan Data Agregat Kependudukan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai institusi resmi yang berwenang mengeluarkan data resmi yang valid dan mempunyai otoritatif. 

Demikian kami sampaikan, terima kasih.

Selamat Sore Bapak Robby Chandra,

Untuk pengajuan judicial review atau pengujian undang-undang tidak ada biaya nya ya. Dengan kata lain, pengajuan permohonan pengujian undang-undang dapat diajukan secara gratis ke Mahkamah Konstitusi. 

Terima kasih. 

Salam konstitusi.

Hai Roma,

Untuk magang di MK saat ini yang masih tersedia adalah untuk periode Oktober 2021. Pengajuan magang dapat dilakukan melalui laman MK mkri.id pada menu Hubungi MK, dengan pilihan Magang/KKN/KKL. Adapun persyaratan yang dibutuhkan adalah surat pengantar dari Dekan atau Universitas dan proposal Magang yang diupload pada laman MK.

Demikian, semoga membantu. 

Waalaikumsalam Devi,

Di masa pandemi Covid-19, magang di MK dilakukan secara virtual. Untuk magang di MK saat ini yang masih tersedia adalah untuk periode Oktober 2021. Pengajuan magang dapat dilakukan melalui laman MK mkri.id pada menu Hubungi MK, dengan pilihan Magang/KKN/KKL. Adapun persyaratan yang dibutuhkan adalah surat pengantar dari Dekan atau Universitas dan proposal Magang yang diupload pada laman MK.

Demikian yang dapat kami sampaikan. 

Waalaikumsalam Wr. Wb.

MK membuka kembali magang secara online untuk periode April, Juli dan Oktober 2021. Pengajuan magang dapat dilakukan melalui laman MK mkri.id pada menu Hubungi MK, dengan pilihan Magang/KKN/KKL. Prosedur dan syarat magang dapat dilihat pada link berikut: https://www.instagram.com/p/CGjUhxYjyJA/?=1n7zeqr1619rr

Terima kasih semoga membantu. 

Hallo Afelia,

Untuk permohonan magang dapat dilakukan secara berkelompok dengan catatan seluruh pendaftar menyertakan kontak masing-masing yang dapat dihubungi. 

Terima kasih, dan semoga membantu. 

Halo Lilis, 

Permohonan magang yang telah masuk akan diseleksi terlebih dahulu. Mahasiswa yang terpilih akan dihubungi baik melalui email maupun telepon. 

Semoga membantu.