JAKARTA (MI): Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dapat melemahkan motivasi birokrasi. Yaitu, saat merasa terpasung dengan adanya konstitusi proparlemen, yang dirasa menjega kebijakan pemerintah. Anggota Komisi I Fraksi Partai Golkar Yuddy Chrisnandi menyampaikan hal itu, kepada Media Indonesia, di Jakarta, kemarin.
"Pernyataan presiden itu dapat menurunkan motivasi seluruh jajaran pemerintahan dan membuat pesimistis rakyat dalam bertindak,"cetusnya.
Menurut Yuddy, hal itu bahkan dapat menimbulkan kekhawatir an dan ketakutan rakyat yang sedang menghadapi berbagai masalal saat ini.
Seperti diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Lembaga Kajian Konstitusi (LKK) Albert Hasibuan seusai diterima Presiden Yuhoyono menyatakan, Kepala Negara sempat mengeluh kepada LKK soal tidak sempurnanya UUD 1945 hasil empat kali amendemen. Karena, telah berakibatkan kaki dan tangan presiden seolah terikat dalam mengeksekusi program makro.
Menurut Albert, LKK juga merasakan hal yang sama seperti dirasakan Presiden, bahwa ada keterbatasan Kepala Negara untuk melaksanakan program-programnya atas konstitusi yang tidak sempurna. Bahkan, dominasi kekuasaan legislatif sudah kelewatan, sehingga kebijakan pemerintah banyak yang dijegal parpol di legislatif (Media Indonesia, 22/4).
Menurut Yuddy, perasaan yang disampaikan Presiden itu membuat rakyat Indonesia harus bersiap menghadapi krisis kepercayaan yang dapat berimbas pada kondisi makroekonomi. Bahkan, berimbas pada stabilitas politik bila presiden tidak segera bangkit dari keputusasaannya.
Namun, Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Lukman Hakim Saifuddin yakin, pernyataan terbelenggu dengan amendemen UUD 1945 itu bukan keluar dari mulut PresidenYudhoyono. Apalagi, lanjutnya, Presiden cukup memahami UUD 1945 sehingga tidak mungkin mengeluarkan pernyataan seperti itu.
âPresiden tidak senaif itulah karena tidak ada ketentuan dalam UUD yang menunjukkan dominasi DPR atas presiden," katanya.
Hal senada ditegaskan Mensesneg Hatta Rajasa, bahwa presi tidak pernah mengeluarkan pernyataan kaki dan tangannya seolah terbelenggu dengan UUD 1945. "Tidak ada itu. Presiden hanya menyatakan agar ada pemahaman sama akan konstitusi."
Menurut Hatta, Presiden dan LKK memiliki pemahaman sama akan kondisi konstitusi saat ini. Karena itu, presiden akan berkonsultasi dengan MPR untuk menindaklanjuti amendemen 1945. (Far/Ant/P-3)
Sumber: HU Media Indonesia / Rabu, 23 April 2008
Foto: http://thamrin.files.wordpress.com/2007/01/gambar-istana.jpg