Jayapura-RoL-- Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Papua, M Ferry Kareth, di Jayapura, Kamis, menyatakan pihaknya menolak pola penyamarataan kebijakan khas Orde Baru yang masih dianut Pemerintah Pusat saat ini.
Ia mengatakan itu di hadapan tim Komisi II DPR RI beranggotakan 16 legislator, dipimpin langsung Ketua Komisi II DPR RI, Ernst Evert Mangindaan, yang melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua.
"Banyak masalah yang berbeda yang dihadapi setiap daerah. Daerah-daerah di Jawa dengan fasilitas infrastruktur sangat memadai, dengan kondisi masyarakatnya yang maju, sangat berbeda dari keadaan di Tanah Papua. Makanya, jangan ada kebijakan yang menyamaratakan secara nasional," katanya.
Ferry Kareth melanjutkan, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) di Tanah Papua menghadapi tiga persoalan krusial dalam melaksanakan tugas-tugas menghadapi pemilu, baik itu Pemilu Legislatif (Pileg) maupun Pemilu Presiden (Pilres).
"Pertama soal topografi yang pegunungan dengan rimba raya sulit ditembus, lembah, jurang, rawa-rawa dan pedalaman terisolasi. Kedua, cuaca dan iklim yang sulit ditebak. Ketiga, logistik dan keadaan transportasi yang sangat tidak sama dengan di Jawa dan Sumatera. Karena itu, perlu biaya ekstra untuk menyewa helikopter atau pesawat. Makanya, janganlah ada penyamarataan kebijakan terutama dalam hal dana bagi Papua dengan daerah lainnya," katanya.
Menjawab hal ini, Jazuli Juaweni (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera) yang pernah menjadi Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu, mengatakan telah ada klausul khusus untuk mengantisipasi berbagai keadaan darurat.
"Dengan tidak mengurangi independensi KPU, maka pihak KPU terutama di daerah harus segera mengkoordinasikan berbagai masalah di lapangan dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah di daerah, guna kelancaran Pemilu," ujarnya.
Itu berlaku bukan saja di daerah Papua dengan topografi, cuaca serta kondisi prasarana transportasi seperti itu. "Tetapi juga di wilayah pulau-pulau terpencil yang sulit dijangkau," kata Jazuli Juaweni.
Selain dengan KPUD Papua, tim Komisi II DPR RI itu juga berdialog dengan Gubernur Papua dan jajarannya, serta berkunjung ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Papua. (antara/abi)
sumber:http://www.republika.co.id/online_detail.asp?id=330731&kat_id=23
foto: www.google.co.id