JAKARTA HUMAS MKRI - Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menghadiri Pertemuan Tahunan Jasa Keuangan Tahun 2022 dengan tema “Penguatan Sektor Jasa Keuangan untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi melalui Penciptaan Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru” pada Kamis (20/1/2022) secara virtual. Dalam pertemuan ini, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan arahan yang perlu diperhatian berbagai pemangku kepentingan dalam menyongsong optimisme aktivitas ekonomi pada 2022.
Diakui oleh Presiden Joko Widodo, jika 2021 menjadi tahun yang penuh dengan kompleksitas masalah, namun indikator ekonomi yang terlihat pada saat ini menunjukkan perbaikan. Untuk itu, OJK sebagai motor penggerak kebijakan ekonomi perlu menetapkan kebijakan yang efektif untuk dapat membantu para pelaku ekonomi terutama sektor informal dan UMKM agar tumbuh lebih baik.
Terhadap inovasi yang dilakukan OJK ini, Presiden Joko Widodo berharap peluncuran Taksonomi Ekonomi Hijau dapat menjadi terobosan yang diikuti pula dengan akselerasi yang serius, konsisten, dan berkelanjutan sehingga memberikan perluasan usaha bagi banyak sektor, termasuk para pemula untuk mengembangkan usahanya. Inovasi yang dilakukan OJK ini juga senada dengan komitmen yang juga dilakukan pemerintah, bahwa kebijakan reformasi struktural akan terus dilanjutkan dengan berfokus pada pembangunan ekonomi berbasis environmental, social, dan governance. Untuk itu, Pemerintah terus mendorong transformasi teknologi dan digitalisasi dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pada penghujung sambutan, ia berharap dukungan dari sektor dan industri jasa keuangan seperti yang dilakukan OJK ini untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi dapat pula menyukseskan agenda reformasi struktural yang dijalankan pemerintah.
Pada kesempatan ini, Presiden Joko Widodo turut meresmikan peluncuran Taksonomi Hijau Indonesia yang menjadi strategi OJK dalam melaksanakan konsep roadmap keuangan berkelanjutan. Konsep ini akan diterapkan OJK mulai dari industri pertanian, real estate, hingga UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Sehingga kegiatan usaha yang dilakukan para pelaku usaha di Indonesia turut mendukung upaya perlindungan lingkungan hidup dan mitigasi serta adaptasi perubahan iklim sebagaimana yang didefinisikan beberapa negara di dunia pada EU Green Taxonomy dan China Green Catalogue. Selain itu, konsep ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia dalam penanganan perubahan iklim di UN Climate Change Conference ke-26 (COP26). Dengan demikian, diharapkan komitmen bersama ini dapat direalisasikan dengan baik dan mempercepat implementasi keuangan berkelanjutan di Indonesia. (*)
Penulis: Sri Pujianti
Editor: Lulu Anjarsari P