MEDAN, HUMAS MKRI - Kita tidak bisa hanya mengandalkan pengetahuan secara manual, tetapi juga perlu mengejar ketertinggalan dengan mengubah pola pikir mengikuti perkembangan teknologi informasi. Demikan kalimat pembuka yang disampaikan Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah dalam Grand Launching Program Doktor Hukum dan Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Prima (Unpri) di Medan, pada Jumat (14/1/2022).
“Seperti di lingkungan MK, bagaimana sidang dilakukan secara online. Begitu juga dengan lingkungan perguruan tinggi dalam menyikapi perkembangan teknologi informasi dalam penyebarluasan ilmu bidang hukum. Banyak profesi di bidang hukum yang menggunakan kemajuan teknologi informasi, termasuk pula dengan profesi pengajar hukum di perguruan tinggi yang semua bertransformasi menuju serba digital,” kata Guntur dalam kegiatan yang dihadiri pula oleh Rektor Unpri Chrismis Novalinda Ginting, sejumlah pejabat pemerintah Kota Medan, dan para mahasiswa program sarjana.
Menyikapi perkembangan ini, lanjut Guntur, orang hukum bisa berpikir secara futuristik. Oleh karena itu, orang-orang di bidang hukum harus pula mengenal dinamika internal dan eksternal, baik dinamika dalam hukum itu sendiri mapun dinamika pada masyarakatnya. Sebagaimana kampus FH Upri ini, kata Guntur, dari infrastruktur yang telah modern ini maka pola pikirnya pun harus dikondisikan sehingga membentuk sebuah budaya digital. Sebagai bentuk konkretnya, kerja sama yang dilakukan dengan pembubuhan tanda tangan digital pada hari ini menjadi bentuk dari pengamalan digitalisasi.
Penandatanganan Nota Kesepahaman
Pada kesempatan ini, MK dan Unpri sepakat melakukan kerja sama dalam rangka peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara dan mutu pendidikan tinggi hukum sesuai dengan peran, fungsi, tugas, dan kewenangan masing-masing institusi.
Adapun lingkup Nota Kesepahaman di antara keduanya yakni penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara; penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi; pengembangan materi hukum dan konstitusi serta Hukum Acara Mahkamah Konstitusi; pengkajian ilmiah, forum diskusi, seminar, dan kuliah umum tentang hukum dan konstitusi; pengembangan Jurnal Konstitusi; dan penyelenggaraan kegiatan diseminasi Putusan Mahkamah Konstitusi.
Penulis: Sri Pujianti.
Editor: Nur R.