JAKARTA (Suara Karya): Menjelangan Pemilu 2009, banyak pihak yang mencoba menarik TNI ke kancah politik praktis.
Demikian dikemukakan Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso seusai menerima Direktur Utama dan jajaran direksi Perum LKBN Antara di kantornya di Jakarta, Selasa (16/4). "Upaya itu ada. Tetapi kita tetap konsisten untuk netral dan TNI tidak takut akan tarik-menarik itu," katanya.
Dia menyebutkan, TNI tetap mengacu pada keputusan politik pemerintah dan UU No 34/2004 tentang TNI yang mengamanatkan bahwa TNI tidak boleh berpolitik praktis kembali seperti di masa lalu.
Karena itu, tutur Djoko, TNI akan terus berupaya menjaga dan mempertahankan netralitas tersebut sebagai bagian dari reformasi internal TNI dan bangsa Indonesia. "Salah satu upaya yang dilakukan TNI, dengan melakukan sosialisasi kepada seluruh prajurit TNI serta penerbitan buku saku tentang netralitas TNI untuk panduan mereka," ujarnya.
Menurut Djoko, TNI telah mencetak buku saku untuk para prajurit sekitar 400 ribu eksemplar. "Karena saya yakin tidak ada prajurit yang buta huruf. Isinya bagaimana mengatur netralitas dan pedoman-pedomannya. Saya tidak menjamin dengan buku panduan itu tidak ada prajurit TNI yang tidak memihak kepada salah satu peserta pilkada atau pemilu. Tetapi sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keputusan politik dan reformasi internal TNI, maka berbagai upaya akan dilakukan TNI untuk tetap menjaga netralitasnya," ucapnya.
Djoko mengakui, masih minimnya tingkat kesejahteraan prajurit mengakibatkan TNI rawan terhadap politik uang agar berpihak dalam pilkada dan pemilu.
Tentang bentuk tarik-menarik yang dimaksud, dia menuturkan, semisal dalam pembahasan UU Pemilu ada pihak yang masih menginginkan TNI terlibat. Bahkan ada juga yang mencoba mencantumkan TNI dalam salah satu pasal tentang apa yang boleh dan tidak dilakukan TNI dalam pilkada dan pemilu. "Padahal, sudah jelas TNI tidak akan berpolitik lagi. Untuk apa masih diatur dalam UU Pemilu tentang apa dan bagaimana TNI dalam pilkada dan Pemilu," ujarnya.
Panglima TNI menegaskan, netralitas TNI terkait pula dengan soliditas TNI sebagai salah satu pilar tegaknya bangsa dan negara Indonesia. "Jika TNI sudah tidak solid, bagaimana bangsa ini dapat tegak berdiri? Sedangkan saat ini saja kita dihadapkan pada krisis ekonomi, krisis identitas dan lain-lain," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Agustadi Sasongko Purnomo dengan tegas mengatakan, jika ada prajurit yang melanggar netralitas TNI dalam pemilu mendatang, sangsinya cukup berat sampai pada pemecatan. "Dalam pemilu yang akan datang, anggota TNI sama sekali tidak boleh melibatkan diri. Kalau ada yang melibatkan diri, pasti akan diambil tindakan tegas, bahkan sampai pada pemecatan," ujar Jenderal Agustadi SP usai menyaksikan latihan terjun taktis pasukan Batalyon Infanteri Linud 328/Kostrad di Lanud Kalijati Subang, Jawa Barat, kemarin.
Tindakan tegas terhadap prajurit pelanggar sikap netralitas TNI itu dilaksanakan Agustadi ketika masih menjabat sebagai Pangdam Jaya, dengan memecat seorang anggota prajurit yang tertangkap ikut kampanye mengenakan kaos kuning. "Beberapa prajurit lainnya juga ditindak, walaupun tidak sampai dipecat," ujarnya. (Seno A)
Sumber www.suarakarya-online.com
Foto www.google.co.id