JAKARTA (SINDO) â Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto meminta DPRD Maluku Utara menunda sidang paripurna pengusulan Gubernur Maluku Utara yang rencananya akan digelar hari ini. Alasannya situasi di Maluku Utara belum kondusif.
âSaya mengimbau agar rapat paripurna bisa ditunda dulu sampai situasi benar-benar memungkinkanâ kata Mendagri Mardiyanto kemarin. Mardiyanto juga mengaku dirinya sudah menerima surat undangan untuk menghadiri sidang paripurna itu. Namun dengan tegas dia menyatakan tidak akan datang menghadiri sidang karena masih sering terjadi kerusuhan di daerah tersebut. âKetidakhadiran saya bukan berarti pemerintah berpihak kepada salah satu bakal calon.
Tapi yang lebih penting, ini untuk menghindari konflik sosial dan horizontal antarmasyarakat Maluku Utara,â tandasnya. Menurut Mardiyanto, pemerintah tidak bisa langsung melarang penundaan sidang paripurna karena akan mencederai proses demokrasi. âBukan hak saya untuk melarang, saya hanya mengimbau untuk ditunda,â ujarnya.
Eskalasi konflik di Maluku Utara dalam beberapa waktu terakhir meningkat cukup tajam. Terakhir peristiwa kerusuhan dan pemecahan kaca terkait rencana kegiatan Panitia Musyawarah (Panmus) DPRD Maluku Utara hingga sempat terjadi bentrokan massa. âSelaku menteri dalam negeri saya wajib mengingatkan masyarakat luas untuk mengutamakan ketenteraman,â ujarnya.
Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso mengatakan, soal pengamanan pihaknya masih menunggu permintaan Polri apakah perlu ditambah pasukan untuk membantu mengamankan wilayah tersebut atau tidak.âSelama ini belum ada permintaan dari Polri untuk menambah pasukan TNI di sana. Perlu atau tidaknya tergantung dari polisi, bukan kita,â terangnya.
Namun, Djoko mengaku, saat ini sebenarnya perlu ada penambahan pasukan guna mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. âMenurut saya, untuk penambahan itu perlu, tetapi semua itu tergantung permintaan. Kalau diminta kita tentu siap berjaga-jaga,â imbuhnya. Sementara itu, sebagai persiapan rapat paripurna, sejak kemarin sebagian anggota DPRD setempat mengamankan diri di salah satu hotel di Kota Ternate.
âKami sengaja mengamankan diri di satu tempat (hotel) untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tak diinginkan terkait dengan pelaksanaan paripurna penyelesaian Pemilihan Gubernur (Pilgub) Maluku Utara di DPRD,â kata anggota DPRD Maluku Utara Rasyid Musa.
Agenda utama pada paripurna DPRD Maluku Utara adalah membahas adanya dua rekomendasi berbeda hasil penghitungan ulang Pilgub Maluku Utara dari DPRD Maluku Utara yang beberapa waktu lalu dikirim ke Mendagri. Rekomendasi pertama adalah hasil penghitungan ulang Pilgub Maluku Utara oleh Plt Ketua KPUD Maluku Utara Mukhlis Tapi yang memenangkan Abdul Gafur-Aburrahim Fabanyo.
Kedua adalah hasil penghitungan Ketua KPUD Maluku Utara (Nonaktif) Rahmi Husen yang memenangkan Thaib Armaiyn-Abdul Gani Kasuba. âPada paripurna nanti, DPRD akan memutuskan salah satu dari hasil penghitungan ulang itu untuk direkomendasikan kembali ke Mendagri guna diproses lebih lanjut,â kata Wakil Ketua DPRD Maluku Utara Syaiful Ruray. (sofian dwi/amril/ant)
Sumber www.seputar-indonesia.com
Foto www.google.co.id