Terima kasih sudah menghubung MK melalui layanan ini. Seluruh permohonan yang diterima oleh MK akan diperiksa majelis hakim di dalam persidangan secara objektif, independen, dan imparsial. Pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam Sidang Panel atau Sidang Pleno terbuka untuk umum. Untuk mendukung kelancaran proses pemeriksaan perkara, MK telah membentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang dapat diakses pada laman berikut [https://online.fliphtml5.com/zqllp/bsrl/#p=1].

Selamat malam Ibu. Penyampaian permohonan secara daring (online) diajukan melalui aplikasi simpel.mkri.id. Selanjutnya Ibu akan menerima AP3 (Akta Pengajuan Permohonan Pemohon yang merupakan akta yang memuat pernyataan bahwa permohonan telah dicatat dalam e-BP3 (Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik). Jika pendaftaran lewat aplikasi Simpel mengalami kendala, dapat menghubungi nomor telepon MK (021-23529000) dan minta agar dihubungkan pada tim IT untuk dipandu memasukkan permohonan secara daring (online). Terima kasih.

Berdasarkan Pasal 24 PMK 6/2020, permohonan sebagai Pihak Terkait dapat diajukan secara luring (offline) atau daring (online) paling lama 2 (dua) hari kerja setelah permohonan Pemohon dicatat dalam e-BRPK dan/atau diunggah pada laman Mahkamah. Keterangan Pihak Terkait yang telah ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukum diajukan secara tertulis sebanyak 7 (tujuh) rangkap dan disampaikan kepada Mahkamah pada Pemeriksaan Persidangan (vide Pasal 27 PMK 6/2020). Selanjutnya, berdasarkan Pasal 19 PMK 6/2020, para pihak dapat mengunduh salinan permohonan pada laman Mahkamah sebagaimana yang telah dicatat dalam e-BRPK. Adapun seluruh permohonan yang diterima oleh MK dapat dicek pada laman berikut [https://www.mkri.id/index.php?page=web.EForm2020].
Demikian, terima kasih.

Kami belum memahami maksud pertanyaan Saudara. Mengenai tanggal penetapan paslon terpilih oleh KPU setempat, hal demikian adalah berbeda-beda pada seluruh daerah yang melaksanakan Pilkada serentak tahun ini. Namun, untuk mengecek permohonan yang sudah diterima oleh MK, Saudara dapat mengaksesnya pada laman berikut [https://www.mkri.id/index.php?page=web.EForm2020]. Terima kasih.

Waalaikumsalam wr.wb.
Batas akhir pengajuan permohonan perselisihan hasil Pilkada tahun 2020 adalah 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkannya penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon (KPU setempat). Pengajuan permohonan dapat diajukan secara luring (offline) dan daring (online). Terima kasih.

Untuk melacak permohonan perselisihan hasil Pilkada tahun 2020 yang sudah diterima oleh MK dapat dicek melalui laman berikut [https://www.mkri.id/index.php?page=web.EForm2020].

Untuk pengumuman penetapan perolehan suara oleh KPU tanggal 17 Desember, waktu pengajuan permohonan dihitung 3 hari kerja sejak pengumuman KPU tersebut. Berarti batas waktu pengajuan permohonan dimaksud adalah Senin, 21 Desember 2020 pukul 24.00. 

Yth. Bapak Yohanis

Terhadap perbaikan permohonan, Pasal 14 ayat (1) PMK Nomor 6 Tahun 2020 menyebutkan bahwa Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum. Sedangkan terhadap Permohonan yang diajukan melalui daring (online), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum. Perbaikan permohonan dilakukan secara luring atau offline sesuai dengan jam kerja Mahkamah Konstitusi yaitu Pukul 08.00 sampai dengan 24.00. Perbaikan dan kelengkapan Permohonan hanya dapat diajukan 1(satu) kali selama tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan.  

Kami belum dapat memahami maksud pertanyaan Saudara. Jika ingin mengetahui permohonan dari daerah mana saja yang sudah diterima oleh MK, Saudara dapat mengunjungi laman berikut [https://www.mkri.id/index.php?page=web.EForm2020]. Sedangkan mengenai tata cara pengajuan permohonan, format dan tenggang waktu pengajuan permohonan, dan hal-hal terkait lainnya, Saudara dapat membacanya dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang dapat diundur pada laman berikut [https://online.fliphtml5.com/zqllp/bsrl/#p=1].
Terima kasih.

Untuk mengetahui permohonan perselisihan hasil pilkada dapat mengakses di website MKRI di menu Pilkada 2020