JAKARTA, HUMAS MKRI – Kepala Biro Humas dan Protokol Heru Setiawan serta Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan Tatang Garjito hadiri secara virtual acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian/Lembaga (K/L) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2021 yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo kepada para pejabat kementerian dan lembaga pada Rabu (25/11/2020) siang di Istana Negara, Jakarta.
“Tahun 2020 adalah tahun yang sangat sulit, tahun yang tidak mudah untuk kita lalui. Tahun 2021 kita juga masih menghadapi ketidakpastian karena ekonomi global juga penuh dengan ketidakpastian. Kecepatan, ketepatan, akurasi harus tetap menjadi karakter kebijakan-kebijakan kita, baik di bidang kesehatan maupun bidang ekonomi,” kata Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi menegaskan, APBN Tahun 2021 akan fokus pada empat hal. Pertama, penanganan kesehatan dalam hal mengatasi Covid-19, utamanya mengenai vaksinasi. Hal kedua berkaitan dengan perlindungan sosial, terutama bagi kelompok yang kurang mampu dan rentan. Hal ketiga berkaitan dengan pemulihan ekonomi, terutama dukungan terhadap UMKM dan dunia usaha. Keempat, melakukan reformasi struktural, baik di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial dan lain-lain.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, proses penyerahan DIPA K/L dan TKDD Tahun 2021 yang dilaksanakan lebih awal diharapkan dapat mendukung penanganan Covid-19, pemulihan ekonomi, dan berbagai prioritas pembangunan strategis. “Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden untuk memberikan arahan bagi seluruh kementerian dan lembaga serta pimpinan daerah untuk pelaksanaan APBN 2021,” kata Sri Mulyani.
Sebanyak 38 pejabat hadir secara luring (offline) dan daring (online) dalam penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian/Lembaga (K/L) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2021. Mulai dari Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua DPR Puan Maharani.
Selain itu, sejumlah menteri seperti Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Moh. Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, dan lain-lain. (*)
Penulis: Nano Tresna Arfana
Editor: Lulu Anjarsari