ROMA (SINDO) â Mantan Perdana Menteri Italia Silvio Berlusconi diperkirakan kembali memegang kursi kekuasaan yang pernah dia tinggalkan.
Pada pemilu yang diikuti 47 juta warga Italia itu, Berlusconi, yang memimpin Partai Kebebasan Rakyat (PDL), selalu memimpin dalam jajak pendapat calon PM Italia. Pemilu digelar selama dua hari, yaitu kemarin dan hari ini. Diperkirakan, satu pertiga dari 47 juta pemilih tidak menggunakan hak pilihnya.
Survei juga menunjukkan, Berlusconi memimpin 6â7% dalam perhitungan suara pemilu. Menteri Dalam Negeri Italia Giuliano Amato mengatakan, penghitungan pemilu kali ini akan sedikit lambat karena penghitungan akan dilakukan secara cermat untuk menghindari kesalahan.
Pada pemilu kali ini, ponsel dilarang dibawa masuk ke dalam tempat pemilihan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Fasilitas foto di ponsel biasa digunakan sebagai bukti tentang partai yang dipilihnya dalam pemilu. Di wilayah Italia selatan, para mafia membeli suara para pemilih asalkan ada bukti foto di dalam tempat pemilihan suara.
Pemilu kali ini digelar hanya dua tahun setelah Perdana Menteri Romano Prodi, yang memenangkan pemilu 2006, mengundurkan diri Februari lalu akibat koalisinya kehilangan kepercayaan di Senat. Para pengamat memperkirakan, kehadiran pemilih pada pemilu kali ini lebih rendah ketimbang pada 2006,di mana hampir 84% pemilih memberikan suara mereka.
Beberapa jajak pendapat yang disiarkan dua pekan lalu menunjukkan, Partai Kebebasan Rakyat pimpinan Berlusconi dan sekutusekutunya memimpin antara 6â8% atas Partai Demokratik pimpinan mantan Wali Kota Roma Walter Veltroni . Sementara survei yang sama menunjukkan, sepertiga rakyat Italia masih belum memutuskan siapa yang akan mereka dukung atau bahkan apakah mereka ikut atau tidak sama sekali dalam pemilu itu.
Namun,banyak pengamat mengatakan bahwa perbedaan mungkin menyempit sejak sebuah media menghentikan publikasi jajak pendapat seperti itu. Masalah ekonomi adalah kata kunci dalam pemilu kali ini. Selain itu,masyarakat juga menuntut agar pemerintah baru menurunkan tarif pajak dan mempermudah birokrasi. (AP/AFP/BBC/andika hm) |