JAKARTA, HUMAS MKRI - Lembaga peradilan se-Asia yang tergabung dalam Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan lembaga sejenis di Asia (Association of Asian Constitutional Court and Equivalent Institutions/AACC) menggelar rangkaian Kongres AACC IV melalui jaringan dari negara partisipan. Presiden Dewan Konstitusi Kazakstan Kairat Mami membuka secara langsung kongres secara dalam jaringan (daring/online) dari Nur-Sultan, Kazakstan, pada Kamis (27/8/2020).
Dengan mengangkat tema “Konstitusi Abad XXI - Supremasi Hukum, Nilai Pribadi, dan Efektivitas Negara” ini, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Anwar Usman pada sesi pertama diskusi panel berkesempatan mempresentasikan makalah berjudul “Guarding the Democracy in the Midst of Covid-19 Pandemic.” Dalam paparan virtual tersebut, Anwar mengatakan bahwa pemenuhan hak-hak demokrasi rakyat merupakan kewajiban bagi negara untuk melaksanakannya. Namun adanya pandemi Covid-19, melahirkan pula tanggung jawab negara untuk melindungi hak kesehatan warga negaranya. Hal tersebut, sambung Anwar, menjadi bagian dari hak konstitusional warga negara yang harus dipenuhi dan dijamin oleh konstitusi. Jika kondisi pandemi Covid-19 dihadapkan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada 2020 mendatang, hal ini menjadi sebuah permasalahan yang cukup dilematis.
“Bahwa pada satu sisi, negara wajib memenuhi hak-hak konstitusional warga negara dalam berdemokrasi, tetapi pada sisi lain negara juga dihadapkan dengan kondisi untuk melaksanakan protokol kesehatan, demi tidak semakin menyebar dan meluasnya Covid-19 di tengah masyarakat. Maka, pelaksanaan protokol kesehatan merupakan bagian dari pemenuhan hak kesehatan masyarakat, yang sesuai dengan amanat konstitusi,” ucap Anwar yang tampil virtual dengan didampingi oleh Wakil Ketua MK Aswanto dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat di Ruang Delegasi MK.
Lebih lanjut Anwar mengutarakan, bahwa pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 mendatang, pemilihan akan dilakukan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Sehingga akan dilakukan banyak penyesuaian dalam setiap tahapan pelaksanaannya. Salah satu upaya MK untuk tetap memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk menjangkau keadilan pada Pilkada 2020 adalah dengan memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi secara lebih optimal. MKRI telah membangun, memiliki, dan menyediakan aplikasi dan layanan berbasis ICT, baik untuk dukungan penanganan perkara maupun dukungan administrasi umum.
“Oleh karena itu, diharapkan pelaksanaan persidangan untuk penyelesaian dan penanganan perkara pPlkada Serentak Tahun 2020 bisa terselenggara dengan baik dan lancar tanpa suatu kendala yang berarti,” sampai Anwar dalam kegiatan yang dimoderatori langsung oleh Presiden Dewan Konstitusi Kazakstan Kairat Mami dari Nur-Sultan, Kazakstan.
Pada kongres ini digelar diskusi panel yang terdiri atas tiga sesi diskusi dengan tema-tema yang berbeda. Pada sesi pertama, diangkat tema “Constitution and the Rule of Law: Challenges and Ways of Solutions” dengan beberapa presentator, seperti Victor Malinovskiy yang merupakan anggota Dewan Konstitusi Republik Kazakstan dengan bahasan berjudul “Constitutionalism of Salvation: To Soften the Contradictions Between Person, Society and State”; Presiden MK Republik Korea Namseok Yoo dengan presentasi berjudul “Constitutionаl Court of Korea and the Rule of Law”; Ketua MK Republik Azerbaijan Farhad Abdullayev dengan presentasi berjudul “Some Aspects of the Constitutional Justice Administration in the Period of Pandemic”; Ketua MK Ukraina Oleksandr Tupytskyi dengan bahasan berjudul “Modern Challenges to the Human Rights and Freedoms: General European and Ukrainian Aspects” dan Ketua MA Republik Kirgistan Karybek Duisheev dengan pokok bahasan berjudul “The Role of The Constitutional Control Body in Ensuring Rule of Law: Practice of the Constitutional Chamber of The Supreme Court Of The Kyrgyz Republic.”
Pada sesi kedua dipilih tema mengenai “Protection of Constitutional Human Rights and Democratic Values in the Digital Transformation Era.” Adapun pembicara yang memaparkan materi, di antaranya Hakim MK Kerajaan Thailand Punya Udchachon dengan presentasi berjudul “Constitution and the Rule of Law: Challenges and Ways of Solutions”; Hakim MA Maladewa Azmirlda Zahir dengan pokok materi berjudul “The Protection of Constitutional Human Rights and Democratic Values in the Digital Transformation Era”; Presiden MK Armenia Ashot Khachatryan dengan materi berjudul “The Constitutional Justice and the Problems of Epidemiological Crisis Influence Upon the Constitutional Doctrine of The Fundamental Rights of Citizens”; Hakim MK Republik Latvia Artūrs Kučs dengan presentasi berjudul “The Influence of The Constitution and the Constitutinal Court of Latvia Upon the Development of the Rule Of Law and Fundamental Rights”; Hakim Federasi Mahkamah Agung Malaysia Dato’ Abang Iskandar Abang Hashim dengan bahsan berjudul “Protecting Constitutional Human Rights and Democratic Values in the Era of Digital Transformation-the Experience of Malaysia”; Presiden MK Jerman Lars Brocker dengan paparan berjudul “Protection of Constitutional Human Rights and Democratic Values During the Coronavirus Pandemic: Jurisdiction of The Federal Constitutional Court of Germany in "Coronavirus" Cases”; dan perwakilan MK Kazakstan Marat Sarsembayev dengan pembahasan berjudul “Constitution of the Republic of Kazakhstan and Protection of Human Rights in the Format of the Electronic Government.”
Sementara itu, pada sesi ketiga diangkat tema Constitutional Principles of Modernization of a Modern and Efficient state,” dengan pemateri ,di antaranya Presiden Konstitusi Myanmar Myo Nyunt dengan pemaparan berjudul “Challenges and the Ways of Solution: Myanmar Experience”; Hakim MK Momgolia Chinbat Namjil dengan materi berjudul “The Constitution of Mongolia in 21st century”; MK Republik Tajikistan Karim Karimzoda dengan bahasan berjudul “The Constitutionalism and Democratization of the Socio-Political Life of the Republic of Tajikistan”; Hakim MA Republik Pakistan Syed Mansoor Ali Shah dengan materi berjudul “Pandemic and the Dispensation of Justice – Pakistan’s Perspective”; Sekretaris Jenderal MK Federasi Rusia Vladimir Sivitsky dengan bahasan berjudul “Improving the Organization and Functioning of Public Power in Russia: Constitutional Changes in 2020.”; Direktur Regional GIZ Jöerg Pudelka, dengan presentasi berjudul “Implementation of the Principle of the Rule of Law in the Field of Administrative Law;” dan ditutup dengan paparan dari Sekrretaris Jenderal MK Republik Turki Mücahit Aydın dengan pemaparan berjudul “Constitutional Principles of Modernization of the Modern and Efficient State.”
Perlu diketahui, Kongres AACC IV ini diselenggarakan sebagai wujud dari kontribusi Mahkamah Konstitusi se-Asia untuk penguatan nilai-nilai demokrasi, supremasi hukum, serta perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan di kawasan Asia dan sekitarnya. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dewan Konstitusi Republik Kazakhstan selaku Presiden AACC Periode 2019-2021 dan tuan rumah secara virtual yang diikuti oleh 17 negara anggota dan negara undangan dari Euroasia. (*)
Penulis : Sri Pujianti
Editor : Lulu Anjarsari