MALANG, HUMAS MKRI - Sejumlah 258 orang pegawai dan PPNPN Mahkamah Konstitusi mengikuti Pendidikan dan Latihan Peningkatan Motivasi Budaya Kerja dan Evaluasi Pascapenanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 di Batu, Malang selama empat hari sejak Kamis (5/12/2019) hingga Ahad (8/12/2019). Kegiatan rapat kerja ini diselenggarakan dengan tujuan utama untuk semakin memperkuat integritas, dedikasi, dan profesionalitas kerja seluruh pegawai dan PPNPN di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah dalam sambutan penutupan kegiatan ini menyebutkan selama berlangsungnya rapat kerja dengan suasana baru melalui temu wicara (talkshow) telah mengawali lahirnya budaya kerja baru di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal MK. Jika selama MK menyelenggarakan rapat kerja dirancang dengan mengadakan rapat yang bersifat formal. Namun pada rapat kerja kali ini, MK membuka rapat kerja dengan memberikan kesempatan para narasumber untuk memaparkan evaluasi kerja dan rencana program kerja secara terbuka dalam forum besar.
Dari kegiatan rapat kerja ini, terlihat bahwa budaya kerja MK yakni mengutamakan integritas dalam setiap kinerjanya makin tertanam dengan baik dalam setiap pribadi pegawai MK. Namun demikian, sikap positif tersebut harus pula diselaraskan dengan sikap proporsionalitas karena hal ini merupakan bagian dari kecerdasan individu.
“Proporsionalitas adalah aspek yang penting dalam budaya baru dalam lingkungan kerja MK. Sebagai lembaga peradilan satu-satunya di Indonesia yang tidak memiliki cabang yang memiliki kewajiban melayani seluruh masyarakat dalam hal peningkatan hak konstitusional warga negara, maka kita menjadi perhatian publik dan masyarakat akan melihat sepak terjang pegawai MK,” terang Guntur di hadapan seluruh peserta rapat kerja.
Diakui Guntur bahwa dalam segi kompetensi, MK memiliki keunggulan. Sehingga hal-hal yang telah baik dalam hal prestasi harus dipertahankan seiring pula dengan peningkatan kompetensi. Karena, jelas Guntur, kompetensi berelasi dengan dinamika masyarakat. Untuk itu, harap Guntur, setiap pihak di MK harus memperbarui cara berkomunikasi dalam kerja karena kita adalah para pembelajar.
Lebih Dinamis dan Dialogis
Kepala Biro SDM dan Organisasi Teguh Wahyudi dalam laporan kegiatan menyebutkan kegiatan ini telah berlangsung selama empat hari sejak Kamis (5/12/2019) hingga Ahad (8/12/2019). Pada rapat kerja kali ini, MK mengusung konsep dan sebuah kreasi baru untuk memberikan nuansa baru terhadap etos kerja pegawai yang telah baik. Kegiatan rapat kerja, jelas Teguh, dilaksakanan melalui talkshow. Tujuannya tidak lebih untuk memberi nuansa baru dengan penyajian dan pembahasan yang lebih dinamis dan dialogis. Untuk selanjutnya, Teguh berharap, metode talkshow ini akan terus disempurnakan. “Kegiatan dengan konsep baru ini akan terus diperbaiki dan disempurnakan sehingga dapat menjadi panduan standar ketika Mahkamah Konstitusi di masa-masa mendatang dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan serupa,” ujar Teguh.
Di penghujung kegiatan, MK pun memberikan penghargaan bagi peserta rapat kerja dengan kriteria Terdisiplinan dan Kehadiran Paling Awal. Selain itu juga, penghargaan dan apresiasi diberikan pada Panitia Penyelenggara Acara yang telah dengan kerja keras dan cerdasnya menyelenggarakan kegiatan dengan inovasi baru bagi rapat kerja MK pada 2019 ini.
Rapat Kerja MK ini memiliki beberapa agenda, di antaranya membahas Program Kerja Tahun 2020 dan melakukan Evaluasi Dukungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dalam Penanganan Perkara PHPU Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden TA 2019. Selanjutnya, pada Rapat Pleno I sampai dengan Rapat Pleno VI, masing-masing unit kerja akan memaparkan Program Kerja Tahun Anggaran 2020 dan evaluasi dukungan gugus tugas penanganan perkara perselisihan hasil Pemilu tahun 2019, termasuk pemaparan ICT dan aplikasi penanganan perkara pengujian undang-undang serta pemilihan kepala daerah di tahun 2020 mendatang. (Sri Pujianti/LA)