Dapat kami informasikan bahwa Mahkamah Konstitusi akan menindaklanjuti setiap permohonan penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Daerah 2020 sesuai dengan PMK 6/2020, PMK 7/2020, dan PMK 8/2020. Untuk dapat melihat perkembangan terhadap perkara yang bersangkutan, silakan untuk memantau perkembangan proses berperkara pada laman Berikut https://www.mkri.id/index.php?page=web.EFormDetail2020&id=4
Sekian. Terima kasih.

Terima kasih atas pertanyaannya

Kami sampaikan bahwa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan untuk Kabupaten Fakfak telah diajukan ke MK

pada Senin, 21 Desember 2020 15:47:58 WIB

informasi  selengkapnya mengenai detail permohonan dapat diakses pada website MK, pada link berikut

https://www.mkri.id/index.php?page=web.EFormDetail2020&id=4

kemudian pilih tab menu "Bupati" dan ketik "nama daerah" (misalnya Fakfak) pada kotak pencarian, maka akan keluar indentitas perkara.

demikian juga permohonan Pemohon sudah diunggah diwebsite MK, pada link berikut

https://www.mkri.id/public/filepermohonan/Permohonan_2956_1339_Permohonan%20Pembatalan%20Keputusan%20KPU.pdf

Sekian

Salam Konstitusi,

Terkait dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur/walikota/bupati tahun 2020, saat ini masih dalam tahapan pengajuan permohonan dan perbaikan permohonan

Untuk informasi yang lebih lengkap terkait penyelesaiannya, silahkan mengikuti proses dan menyimak dalam laman www.mkri.id.

Terima kasih.

Info terkait sengketa gugatan pilkada tahun 2020, dapat diperoleh melalui laman mkri.id pada bagian pilkada serentak tahun 2020.

https://www.mkri.id/index.php?page=web.EFormDetail2020&id=4

Selamat siang, Pak Chris. Jika Bapak menemukan kesulitan, silahkan menghubungi nomor telepon MK di 021-23529000, lalu minta dihubungkan kepada Bagian IT MK terkait konsultasi permohonan online. 

Selamat pagi Pak Fredy. Sesuai dengan PMK Nomor 8 Tahun 2020, eBRPK rencananya akan diterbitkan pada tanggal 18 Januari 2021. Setelah eBRPK diterbitkan, Pemohon dan/atau Kuasanya, tidak lagi diperkenankan untuk memperbaiki permohonannya karena batas waktu perbaikan permohona adalah 3 hari kerja setelah APPP diterima oleh Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 13 PMK Nomor 6 Tahun 2020. 

Demikian dan terima kasih

Berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 14 PMK Nomor 6/2020, perbaikan dan kelengkapan permohonan hanya dapat diajukan 1 kali selama tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan. Apabila AP3 diterima tanggal 18 Desember 2020, maka perbaikan permohonan terakhir disampaikan tanggal 22 Desember 2020 pk 24.00 WIB. Apabila perbaikan permohonan diajukan secara online (daring), sebaiknya kelengkapan berkas permohonan di scan dan disertakan dengan berkas perbaikan permohonan. Apabila terdapat bukti susulan lainnya dapat disampaikan pada saat persidangan. Terima kasih

Selamat Pagi

1) Batas Akhir perbaikan permohonan apabila AP3 diterima tanggal 17 Desember 2020, berdasarkan Pasal 13 PMK 6 Tahun 2020, batas akhir pengajuan permohonan tanggal 21 Desember 2020.

2) Apabila Permohonan yang tidak diperbaiki dan tidak disampaikan ke Kepaniteraan, maka yang akan diregistrasi adalah permohonan yang awal.

3) Permohonan dan perbaikan permohonan yang disampaikan secara offline (luring), permohonan dan perbaikan permohonan akan diupload dalam website MKRI.

Kami belum dapat menangkap maksud dari pertanyaan Saudara. Silahkan Bapak Dedi membaca dan mempelajari PMK Nomor 6 Tahun 2020 yang dapat diunduh melalui website MK atau mengunduh langsung tautan: https://online.fliphtml5.com/zqllp/bsrl/#p=1. 

Untuk dapatnya permohonan berubah status menjadi perkara maka permohonan tersebut harus diajukan ke Kepaniteraan MKRI dan diberi nomor registrasi perkara dalam BRPK/eBRPK. Dengan demikian apabila sampai dengan tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam PMK Nomor 6 Tahun 2020, MK tidak menerima permohonan PHP Kada, maka MK tidak dapat memeriksa dan memutus perkara yang diajukan dari Provinsi/Kabupaten/Kota yang tidak terdapat pengajuan permohonan. Sekian, terima kasih.

Apabila AP3 diterima Pemohon tanggal 21 Desember 2020 jam 23.00 wib, mana berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 14 PMK Nomor 6 Tahun 2020, perbaikan permohonanan terakhir diajukan tanggal 23 Desember 2020 jam 24.00 wib. Sekian , terima kasih.