JAKARTA, HUMAS MKRI – Mahkamah Konstitusi (MK) menerima kunjungan dari tim Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Kamis (29/8). Kunjungan dimaksudkan untuk verifikasi lapangan evaluasi pelayanan publik di MK.
Mereka berjumlah 3 orang dan diterima oleh Sekretaris Jenderal MK M Guntur Hamzah bertempat di Ruang Delegasi Lantai 11. Seluruh kepala biro di MK turut mendampingi Sekjen MK dalam penyambutan ini.
Guntur menegaskan jika MK setia dan teguh dalam menjalankan reformasi birokrasi selama ini. Pelayanan publik di MK bersifat transparan dan akuntabel.
“Saat ini MK sudah menuju pada ranah digitalisasi. Yakni semua pelayanan berbasis elektronik,” jelasnya. Dengan ini, kata dia, publik dapat mengakses dan memperoleh segala informasi yang ada di MK secara cepat dan efisien. Semuanya ditopang dengan server MK yang terpusat.
Dia menyebut segala informasi terpampang dalam laman lembaga. Mulai dari jadwal sidang, risalah sidang, serta putusan MK. Saat menerangkan ini, dirinya pun sembari menunjukkan tampilan laman lembaga beserta menu-menu yang ada di dalamnya. Tak hanya itu, MK pun telah masuk Museum Rekor Indonesia (MURI) untuk kategori lembaga negara yang dianggap transparan.
Guntur juga menyebutkan kategorisasi ruang lingkup pelayanan publik yang ada di MK. Ini berdasar Persekjen Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik. Yakni meliputi konsultasi, kunjungan ke MK, pengaduan masyarakat, permohonan magang, permohonan informasi, peliputan ke MK, kerjasama dengan kampus, perngajuan permohonan, risalah, persidangan, serta putusan.
“MK secara internal membagi dua sektor bagi pegawainya. Yakni kesekjenan dan kepaniteraan untuk memberikan pelayanan publik. Kesekjenan bersifat administrasi secara umum dan kepaniteraan bersifat administrasi yustisi,” jelasnya.
Asdep Koordinasi Pelaksanaan, Kebijakan, dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah I Kementerian PANRB Noviana Andriana menyatakan kagum atas pelayanan publik MK. Yakni sudah sejalan dengan transformasi budaya pelayanan prima menurut Kemenpan RB. Dimana titik tekannya adalah paperless, e-gov, dan happiness. Meski demikian, dirinya meminta MK tidak cepat berpuas diri dan selalu meningkatkan pelayanan publiknya di masa depan. Setelah mendengar pemaparan singkat Sekjen MK, tim Kemenpan RB pun berkeliling MK untuk mengecek langsung pelayanan publik yang ada. (Arif Satriantoro/NRA)