JAKARTA, HUMAS MKRI - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar upacara penyematan tanda kewenangan kepada para petugas pengamanan MK pada Jumat (5/7/2019) sore di Lantai 2 Gedung MK. Sekjen MK M. Guntur Hamzah bertindak sebagai pembina upacara sekaligus secara simbolis menyematkan pin Gada Utama, Gada Madya dan Gada Pratama kepada petugas pengamanan MK.
“Salah satu tugas strategis dan penting sekuriti menjamin keamanan hakim maupun sarana objek vital keamanan seluruh jajaran di MK,” kata Guntur kepada para petugas sekuriti MK maupun pihak Kepolisian Republik Indonesia yang hadir. Hadir pula Kepala Biro Umum MK Mulyono dan Kepala Bagian Pengamanan MK AKBP Murry Mirranda.
Terlebih, ungkap Guntur, saat MK menghadapi kegiatan sangat besar baik sidang penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden dan PHPU Pemilu Legislatif 2019.
“Kita harus sungguh-sungguh memberikan pelayanan yang terbaik, sebagai pengabdian kepada bangsa dan negara. Semua kaidah, prinsip, tatanan dan aturan serta SOP maupun prosedur harus diterapkan,” ucap Guntur.
Guntur menegaskan, penyematan tanda kewenangan kepada petugas pengamanan MK merupakan penegasan bahwa semua aparat Kepolisian dan petugas pengamanan siap melakukan pengamanan di MK. “Bentuk komitmennya harus taat sesuai peraturan MK serta menunjukkan bagaimana bentuk tanggung jawab diberikan kepada MK. Oleh karena itu kode etik di MK hendaknya semua dapat dijalankan. Semua aman terkendali dalam penyelenggaraan (penanganan perselisihan) Pilpres. Ini sudah menunjukkan MK aman,” urai Guntur.
Guntur melanjutkan, dalam waktu dekat MK akan menggelar sidang penanganan perkara PHPU Legislatif. “Kita dituntut untuk waspada dalam pengamanan (penanganan perselisihan) Pileg. Jangan kendor performance-nya karena Pilpres telah selesai,” ujar Guntur.
Hal lain dan yang tak kalah penting, lanjut Guntur, ada empat aspek penting yang harus diperhatikan pegawai MK, dalam hal ini petugas pengamanan MK menghadapi sidang perkara PHPU Legislatif. Pertama, aspek integritas di bidang pengamanan.
“Tidak menutup kemungkinan caleg memberi uang kepada tim pengamanan. Saya harap, tidak ada yang menerima hal-hal yang bukan dari MK. Harus ditolak, pelayanan harus tanpa pamrih. Negara sudah memberikan keuangan yang cukup,” papar Guntur yang juga menjelaskan tiga aspek lainnya yaitu disiplin, dedikasi dan profesionalitas. (Nano Tresna Arfana/NRA)