BOGOR, HUMAS MKRI - Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Aswanto menegaskan perlunya dibangun kesepahaman di antara sesama pemangku kepentingan Pemilu 2019. Hal ini untuk memastikan lancarnya proses beracara, misal terjadi sengketa di MK. Hal ini dikatakannya saat membuka acara bimbingan teknis (bimtek) bagi Tim Sukses Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden baik Tim Kampanye Nasional (Paslon Nomor Urut 1) serta Badan Pemenangan Nasional (Paslon Nomor Urut 2) pada Kamis (4/4/2019) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor. Acara bimtek ini juga ditujukan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Hakikat bimtek, kata Aswanto, adalah sarana MK untuk mengedukasi para pemangku kepentingan terkait pemilu 2019 karena peluang mereka untuk bersengketa di MK bisa saja terjadi. “Kami ingin membangun kesepahaman dalam teknis beracara di MK. Sehingga kita nanti tak perlu berdebat terkait mekanisme bersengketa di MK,” jelasnya di hadapan 124 peserta.
Aswanto menyebut masalah teknis perlu diperjelas sebelum masuknya perkara sengketa di MK agar ketika masuki proses persidangan fokus terkait masalah substansi. Para pihak berdebat tentang masalah dalil-dalil permohonan.
Di sisi lain, Aswanto juga menekankan pentingnya kerja sama antara para pihak dan jika ada ketidakpuasan dalam pemilu, maka diselesaikan melalui mekanisme yang konstitusional. Dia menjelaskan dalil-dalil yang dibuat oleh pihak berperkara mesti diperhatikan sebab MK mengabulkan perkara yang dalilnya kuat dan logis. Selain itu, bukti-bukti yang diajukan mesti sahih, misalnya yang punya dasar hukum yang kuat.
“Kami pastikan MK bersifat netral dan imparsial. Tidak memihak kepada kelompok manapun. Kami memihak pada keadilan,” tegasnya. Aswanto juga menegaskan MK siap bekerja profesional dalam Pemilu 2019 nanti. Sebab, kata dia, kepercayaan mahal harganya.
Sementara Sekjen MK M Guntur Hamzah menyatakan kebanggaannya dapat menyelenggarakan agenda bimtek untuk pelayanan dan juga edukasi terkait sengketa pemilu. Dia berharap agenda ini dapat membuat proses bersengketa di MK nanti menjadi lancar.
Guntur menyatakan bimtek menyambut pemilu 2019 sudah dilaksanakan sebanyak 39 kali. Adapun bimtek kali ini adalah yang ke-40. Banyaknya bimtek ini telah menghasilkan sekitar 6.000-an alumni. Sementara ada 28.000-an alumni bimtek secara total sejak bimtek pertama kali digelar. “Harapannya bimtek sebagai sarana memperkuat pemahaman tentang beracara di MK. Sehingga tak akan ada hambatan saat nanti bersengketa di MK,” tegasnya.
Secara konstitusi, kata Guntur, memang MK yang dipercaya sebagai lembaga untuk proses bersengketa terkait pemilu. Hal ini melengkapi tugas MK sebagai pelindung konstitusi da juga pelindung ideologi negara. Jadi, dia berharap semua pihak membawa permasalahan terkait pemilu nanti pada MK. (Arif Satriantoro/LA)