SEMARANG, HUMAS MKRI - Mahkamah Konstitusi (MK) dan Universitas Negeri Semarang (UNNES) menandatangani nota kesepahaman sekaligus melaksanakan kegiatan forum group discussion (FGD) yang bertema “Politik Uang (Money Politics) dalam Perspektif Masyarakat, Konstitusi dan Demokrasi”, Jumat (29/3/2019). Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara dan peningkatan mutu pendidikan tinggi hukum serta menjadi rangkaian acara dies natalis UNNES.
Dalam acara tersebut, turut hadir Ketua Bawaslu RI Abhan, Wakil Kepala Biro Hukum KPU RI Noer Susanto, Anggota DKPP RI Ida budhiati, Rektor UNNES Fathur Rokhman, Dekan FH UNNES Rodiyah, KPU dan Bawaslu daerah, perwakilan partai politik serta dosen dan mahasiswa perguruan tinggi se-Kota Semarang.
Pada kesempatan itu, Ketua MK Anwar Usman membuka sekaligus menjadi pembicara kunci dalam kegiatan tersebut. Mengawali paparannya, Anwar mengatakan bahwa tema yang diangkat dalam FGD sangat luar biasa. Dia mengatakan, apabila melihat dari tiga perspektif masyarakat, konstitusi dan demokrasi terkait dengan politik uang, jika dibongkar dari ajaran agama manapun tidak ada yang mentolerir adanya politik uang tersebut. “Politik uang ini hanya sebuah istilah yang dikemas sedemikian rupa dan dikaitkan dengan pemilu, padahal kalau dilihat dari segi agama dan saya yakin bapak bawaslu juga paham dengan apa yang dimaksud dengan politik uang,”ujar Anwar di hadapan 150 orang peserta.
Menurut Anwar, dalam islam telah jelas landasannya bahkan peringatan datang dari Rasulullah SAW. Dia mengatakan, orang yang memberi dan menerima suap akan dilaknat Allah. Karenapolitik uang ini masuk kategori dosa besar dan dilaknat Allah. Danagama manapun sudah pasti tidak ada yang mentolerir. “Kalaudilihat lebih jauh lagi, tentu saja jabatan yang diperoleh melalui sogok, suap menyuap termasuk yang Namanya money politic. Money politic merupakan istilah yang diperhalus,” jelasnya.
Anwar berharap hal yang disampaikan oleh para narasumber dapat disosialisasikan kepada seluruh masyarakat terutama yang mempunyai hak pilih sehingga jangan sampai memilih karena uang. Menurutnya. ketika memilih baik pileg maupun pilpres memilih karena faktor uang, dan bukan datang dari hati nurani sendiri, sama saja seseorang itu menghukum dirinya karena dia melakukan sebuah tindakan perbuatan yang bertentangan dengan dengan hati nuraninya. Apalagi, jika dilakukan berdasarkan politik uang.
Oleh karena itu, MK selaku penjaga terakhir dari seluruh rangkaian sistem pemilu ini, yang tentu saja pelaksanaannya ada setelah KPUdan diawasi oleh bawaslu. Apapun hasilnya, muaranya akan ke MK. Dia mengatakan, Mk sebenarnya berharap proses pemilu baik pileg maupun pilpres cukup berakhir di KPU. Dan sebenarnya siapa yang berhak duduk sebagai anggota DPR termasuk presiden, telah diketahui dari lauhul mahfudz, sehingga tidak perlu terlalu berlebih-lebihan.
“Kalaupun nanti salah satu pihak tidak puas atas ketetapan dari KPU lalu untuk mengetahui siapa presiden dan wakil presiden tunggu ketukan palu saya. Jadi MK yang akan menentukan siapa. Yang tentu saja MK tidak serta merta semaunya memutus siapa yang akan menjadi presiden kalua hal tersebut akan berakhir di MK,” imbuh Anwar. Selain itu, dia mengatakan. Bahwa nanti masing-masing pihak akan mengajukan bukti-bukti, fakta-fakta yang sebenarnya dan itulah mengapa MK merasa perlu untuk melakukan bimtek bagi semua parpol termasuk capres cawapres. Menurut dia, MK melalui pusdik akan mempertemukan tim sukses (timses) dalam satu bimtek supaya tahu hak dan kewajiban terkait UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Di akhir sambutannya, Anwar berharap dengan adanya diskusi yang dilaksanakan oleh MK dan Univesitas Semarang ini, pelaksanaan pemilu nanti akan lebih sempurna. Sehingga, hasil pemilu baik pilpres maupun pileg berjalan tanpa ada money politic. “Mudah-mudahan apa yang dilaksanakan pada hari yang keramat ini, hasilnya akan membawa berkah untuk kehidupan bangsa dan negara kedepan. Siapaun terpilih nanti adalah hasil pemilu yang berintegritas tanpa ada cacat, tanpa ada celah, tanpa ada money politic,” ujar Anwar. (Utami/LA)