CISARUA, HUMAS MKRI - Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Aswanto membuka kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 bagi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kamis (28/2/2019), di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, Cisarua, Bogor, Jawa Barat.
Dalam ceramah kuncinya di hadapan 122 pengurus Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Wilayah PSI yang hadir, Aswanto mengatakan bahwa menjadi peserta pemilu tidak mudah karena jika tidak diatur dengan benar maka tidak mungkin dapat lolos, karena banyak partai politik yang lebih dulu berdiri dari PSI tidak lolos sebagai peserta pemilu 2019.
Selanjutnya Aswanto mengungkapkan jika telah bersinggungan dengan dunia pemilihan umum sejak pemilu legislatif 2004 lalu, karena dirinya menjadi panitia pengawas di daerah Sulawesi Selatan. Dengan pengalaman tersebut, Aswanto mengaku paham dengan penyelenggara pemilu di lapangan. Menurutnya, penyelenggara di lapangan sifatnya ad hoc yang sifatnya hanya sementara berpotensi melakukan kesalahan yang dapat menyebabkan ketidakadilan bagi peserta pemilu. Di sini keberadaan MK untuk mengembalikan rasa keadilan bagi para pihak yang merasa dicurangi.
Aswanto menjelaskan, kehilangan suara dari peserta pemilu dapat diselesaikan melalu penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum di Badan Pengawas Pemilu dan terakhir di MK. Guru Besar Hukum Universitas Hasanuddin itu mengatakan, semua bahan yang memiliki nilai pembuktian tidak akan luput dari pemeriksaan. Oleh karena itu, Aswanto meminta agar para saksi dari partai politik di tempat pemungutan suara (TPS) harus militan dalam melakukan pengawasan dan mengumpulkan berkas-berkas yang resmi, sehingga ketika terjadi pelanggaran maka ada cukup bukti untuk diajukan ke MK. Namun demikian, partai politik juga harus jeli karena ada pula saksi di lapangan yang membuat sendiri dokumen pemungutan suara.
Aswanto dalam ceramahnya mengungkapkan jika sebelum menjadi hakim konstitusi, dirinya pernah menjadi konsultan pemilu, dan banyak strategi yang dapat dilakukan calon anggota legislatif sehingga para pemilih selalu ingat terhadap seorang caleg. Kepada para peserta yang hadir, Aswanto juga mengingatkan agar kader PSI untuk dapat menjalin hubungan yang baik dengan penyelenggara pemilu agar suara partai tidak dikurangi atau pun ditambah, sehingga sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemilih dalam bilik suara.
Aswanto juga mengungkapkan apresiasinya terhadap para kader-kader PSI yang mayoritas terdiri dari orang-orang muda. Menurutnya untuk menjadi orang politik tidaklah mudah. “Menjadi politisi harus mempunyai jantung dua, karena tidak jarang konstituen datang ke rumah di tengah malam,” kata Aswanto.
Demikian halnya MK dalam menghadapi pemilihan umum, Aswanto mengungkapkan jika MK memperpanjang jam kerjanya hinga pukul 24.00, hal tersebut dilakukan MK agar dapat melayani para pencari keadilan. Selain itu, Aswanto mengungkapkan kegiatan yang dilakukan oleh MK bekerja sama dengan partai politik memiliki tujuan agar MK bisa memiliki persamaan persepsi dengan para peserta pemilihan umum. Menurutnya, keberadaan partai politik amat strategis dalam membangun demokrasi, bisa saja menjadi pententu kebijakan jika berhasil masuk ke legislatif atau pun kabinet.
Sementara ketua umum Partai Solidaritas Indonesia, Grace Natalie, dalam sambutannya menegaskan bahwa pemilu 2019 merupakan pemilu yang pertama bagi PSI, namun PSI sudah berperan bagi masyarakat seperti menjadi pemohon dalam sejumlah pengujian Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi. (Ilham/LA)