BOGOR, HUMAS MKRI - Integritas adalah kunci teladan yang berarti menjadi contoh. Dalam menghadapi Tahun Politik dan PHPU Legislatif dan Pilpres 2019, MK harus menjadi contoh sebagai peradilan yang mampu menyusun rencana kerja, menyusun strategi, dan upaya-upaya penanganan keadilan bagi pencari keadilan pemilu mendatang dengan komitmen tinggi untuk sama-sama menjaga integritas setiap pihak yang ada di dalamnya. Demikian disampaikan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dalam penutupan Rapat Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2019 di Bogor pada Minggu (24/2/2019). Kegiatan rutin tahunan yang pada 2019 ini mengangkat tema “Dukungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Keadilan Pemilu Serentak Tahun 2019” diselenggarakan selama empat hari dari Kamis hingga Minggu (21-24/2/2019).
Di hadapan 327 peserta rapat kerja, Wahiduddin menyebutkan bahwa MK menjadi contoh dalam menjaga integritas tersebut tentu bukan perkara yang mudah dilakukan. Karena beragamnya latar belakang, komunitas, dan lingkungan sosial yang dapat saja mempersulit pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dalam berkomitmen. Melalui forum rapat kerja yang sudah dilaksanakan dengan perencanaan yang baik ini, Wahiduddin berharap MK dapat mematangkan persiapan PHPU 2019 dan agenda kerja lainnya yang menjadi prioritas MK pada 2019 dan 2020.
"Setelah belajar dari agenda PHPU pada masa sebelumnya, MK melalui rapat kerja initelah merancang yang terbaik dalam menghadapi pemilihan umum serta PHPU 2019, termasuk sejak setahun lalu pun MK yelah melakukan berbagai kegiatan untuk mematangkan persiapan ini," terang Wahiduddin yang hadir didampingi oleh Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah, Kepaniteraan MK Muhidin, serta pejabat struktural dan fungsional MK.
Kerja Sama Optimal
Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah dalam laporan kegiatan Raker 2019 ini menjelaskan bahwa rapat kerja telah menghasilkan hal-hal yang sangat bermakna bagi perencanaan kerja dan kinerja MK untuk menghadapi prioritas MK pada 2019 dan 2020. “Adanya perhatian serius dan komitmen mulai dari hakim konstitusi dan seluruh pegawai dalam berperan aktif menjalankan dan realisasi, perencanaan yang visioner sekalipun tidak akan ada artinya, apabila tidak ada eksekusi konkret dari berbagai pihak," jelas Guntur.
Guntur berharap melalui rapat kerja ini, MK siap bekerja sama secara optimal dalam menjalankan tugas masing-masing bagi pencari keadilan pemilihan umum mendatang. Selain itu, dalam penanganan PHPU 2019 diharapkan setiap individu di MK dapat melakukan pengawasan pada citra MK usai putusan perkara sehingga keberadaan MK sebagai peradilan konstitusi dapat tetap terjaga baik.
Optimalisasi Kinerja
Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Tatang Garjito dalam laporan hasil tim perumus rapat kerja MK 2019 menyampaikan beberapa hal, di antaranya bagi Komisi I yang terdiri atas Kepaniteraan dan Biro Hukum Administrasi Kepaniteraan bahwa untuk Penanganan PHPU 2019, akan disiapkan anggaran bagi pengadaan bimbingan teknis bagi gugus tugas sehingga setiap bidang yang bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dapat bekerja dengan optimal. Adapun terkait optimalisasi penyelesaian PUU dan SKLN yang juga menjadi kewenangan MK, tambah Tatang, maka Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara akan menyiapkan kurikulum pendukung guna peningkatan kualitas analisa putusan. Sedangkan bagi Komisi II yang terdiri atas Puslitka, Pusdik (Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, dan Pustik (Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi) bahwa terkait peningkatan putusan, maka Pusdik akan menyusun grand design penanganan informasi PHPU dan Peraturan Mahkamah Konstitusi perlu diselesaikan.
Adapun untuk semakin memaksimalkan sosialisasi pemahaman konstitusi warga negara, maka Pusdik akan melakukan seleksi terbuka untuk menjaring pegawai MK yang memiliki kemampuan substansi dan metodologi pengajaran yang baik. Sehingga akan dihasilkan tenaga pengajar yang kompeten di bidangnya yang mampu menciptakan kebaruan dalam peningkatan kesadaran konstitusi secara lebih luas dari kalangan terdidik hingga masyarakat secara luas.
Dipengujung paparan, Tatang berharap rapat kerja 2019 ini menjadi penyempurna sistem perencanaan kerja di MK."Semoga rapat kerja yang telah dilaksanakan selama beberapa hari ini, atas semua ide, kontribusi, dan sumbangsih peserta rapat dapat menjadi langkah untuk kemajuan MK," jelasTatang.
Pada kesempatan yang sama juga dilakukan secara simbolis Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas yang meliputi meliputi pejabat Eselon II, Panitera Muda, Eselon III, Panitera Pengganti Tingkat I, Eselon IV, dan Panitera Pengganti Tingkat II.
Kegiatan rutin tahunan ini diadakan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK selama empat hari dari Kamis hingga Sabtu (21-24/2/2019) di Bogor. Kegiatan tersebut merupakan persiapan final bagi keluarga besar Mahkamah Konstitusi dalam rangka menghadapi Pemilu Serentak 2019. Kegiatan raker ini juga membahas prioritas pelaksanaan kegiatan pada 2019, serta rencana kerja dan anggaran untuk kegiatan 2020. (Sri Pujianti/LA)