BOGOR, HUMAS MKRI – Para hakim konstitusi menyampaikan harapan dan arahan terhadap dukungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan keadilan Pemilu Serentak 2019. Penyampaian arahan dan harapan ini dilakukan dalam pelaksanaan Rapat Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2019 yang berlangsung pada Jumat (22/2/2019) di Bogor.
Dalam kesempatan itu, Ketua MK Anwar Usman berharap agar hasil penyelenggaraan Pemilu Serentak tidak bermuara di MK. Ia pun menyebut para hakim konstitusi hadir dalam memberi dukungan moral kepada para pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dalam mempersiapkan Penyelesaian Hasil Perselisihan (PHP) Pemilu Serentak 2019.
Sementara Wakil Ketua MK Aswanto berharap MK sebagai lembaga peradilan yang diharapkan para pencari keadilan, MK harus mempersiapkan diri secara maksimal. Menurutnya, para pencari keadilan yang mengajukan perkara penyelesaian hasil Pemilu Serentak ke MK, karena para pencari keadilan yakin ada keadilan mereka yang diambil oleh penyelenggara negara. Untuk itu, lanjutnya, semua komponen mendukung lembaga peradilan yang menjadi harapan tadi untuk saling mendukung satu dengan lainnya. “Mereka yang membawa sengketa ke MK yakin bahwa kekalahan itu bukan karena penyelenggara pemilu. Tugas MK untuk membuktikan yang terjadi,” ujarnya.
Aswanto juga meminta agar ada kesepakatan terkait penilaian bukti-bukti yang memiliki nilai pembuktian dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Serentak 2019. “Penting agar semua komponen yang terlibat, perlu juga mempersiapkan diri dan pemahaman mengenai mekanisme dan bukti yang memiliki nilai pembuktian,” paparnya.
Evaluasi dan Rencana Kerja
Dalam sesi berikutnya, rapat kerja menggelar rapat pleno, yakni Pleno VI dan VII berupa pemaparan Kegiatan Prioritas TA 2019 dan Rencana Kerja dan Anggaran TA 2020 yang disampaikan unit kerja Biro Humas dan Protokol, Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi, dan Biro Umum.
Sebagai bagian dari Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal MK, setiap unit kerja memiliki peran dan porsi masing-masing. Misalnya, Biro Umum berperan memberikan segala pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan setiap unit kerja di MK, sedangkan Biro SDMO berperan memberikan pelayanan pada aparatur Negara yang terlingkup pada lingkungan MK. Adapun Biro Humas dan Protokol memiliki peran pada aspek layanan internal terutama pada pimpinan persidangan dan non-persidangan serta aspek ekternal berupa bidang kehumasan yang berkontribusi dalam mewujudkan citra dan reputasi positif MK.
Dalam paparan rencana kerja, Kepala Biro Umum Mulyono menyampaikan untuk mencapai suatu tujuan, maka perlu dibuat perencanaan yang baik dan terstruktur. Untuk itu, terkait dengan kesiapan MK dalam menghadapi Pemilu 2019, maka Biro Umum menerapkan sistem pengamanan lebih ketat dan berlapis bagi kesembilan hakim konstitusi. “Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pengamanan dan kenyamanan para hakim konstitusi dalam mengawal sengketa PHPU 2019,” sampai Mulyono dalam paparan yang dimoderatori Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri Fajar Laksono.
Dalam kegiatan rutin tahunan yang diadakan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK ini Kepala Biro Humas dan Protokol Heru Setiawan menyampaikan beberapa permasalahan yang harus ditanggulangi Biro HP guna menghadapi Tahun Politik 2019. Sebagai contoh, Heru menyebutkan perlunya Biro Humas melakukan pengelolaan informasi melalui media sosial yang diperlukan dalam pengawasan berbagai media yang ada di tanah air selama pelaksanaan Pemilu 2019 dan PHPU 2019.
Pada Pleno VII dibaha pula mengenai Kegiatan Prioritas TA 2019 dan Rencana Kerja dan Anggaran TA 2020 yang disampaikan unit kerja Biro Perencanaan dan Keuangan, Inspektorat, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, serta Pusat Pendidikan dan Pancasila.
Rapat kerja ini digelar dengan mengusung tema “Dukungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Keadilan Pemilu Serentak Tahun 2019”. Kegiatan rutin tahunan ini diadakan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK selama empat hari dari Kamis hingga Sabtu (21-24/2/2019) di Bogor. (Lulu Anjarsari/Sri Pujianti)