1. Berdasarkan Pasal 20 ayat (3) PMK Nomor 6 Tahun 2020 dinyatakan bahwa dalam hal pemohon menarik kembali Permohonan sebelum dicatat dalam e-BRPK, Panitera menerbitkan Akta Pembatalan Penerimaan Permohonan Pemohon
2. Informasi mengenai kapan penerbitan akta tersebut akan disampaikan secara langsung kepada para pihak   

Yth.

Berdasarkan Alur perkara PHP, penerbitan BRPK (Buku Registrasi Perkara Konstitusi) direncanakan pada 18 Januari 2021. Selengkapnya dapat dilihat pada https://www.mkri.id/index.php?page=web.EFormDetail2020&id=5.

Salam Konstitusi!

Selamat Malam, Perbaikan Permohonan tidak dapat dilakukan secara on line atau melalui simpel MKRI, melainkan harus disampaikan langsung ke kantor MK. Waktu kerja operasional di MK hingga pukul 24.00 WIB. Terima Kasih. 

Walaikumsalam Wr. Wb. 

Pada prinsipnya setiap pasangan calon dalam kontestasi pemilihan kepala daerah memiliki hak untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah secara serentak dan menggugat hasil penetapan perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU Prov/Kab/Kota. Selanjutnya biarlah Mahkamah melaksanakan tugas konstitusionanya dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara dimaksud. Terima Kasih.

Persidangan akan dijadwalkan paling cepat 7 hari sejak suatu perkara diregistrasi dalam e-BRPK. Pencatatan dalam e-BRPK dilakukan secara serentak pada 18 Januari 2021.

Hai Karina,

Terkait pertanyaan yang Karina ajukan, kami sarankan Karina untuk menginput permohonan magang secara individu. Kami informasikan juga untuk magang di MK saat ini yang masih tersedia adalah untuk periode Oktober 2021. 

Demikian, semoga membantu. 

Selamat siang, Bapak Wahyu Handoko. Terima kasih telah menghubungi Bagian Konsultasi.

Terhadap pertanyaan tersebut, dapat kami informasikan dan sarankan untuk dapat melihat ketentuan dalam PMK 6/2020, terutama pada Pasal 10 sampai dengan Pasal 14 mengenai tata cara pengajuan permohonan serta perbaikan permohonan. Perlu untuk diperhatikan bahwa terhadap permohonan yang diajukan melalui daring (online), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya AP3 kepada Pemohon/kuasa hukum, hal ini sebagaimana telah diatur pada Pasal 13 ayat (2). Selain itu, perbaikan dan kelengkapan permohonan hanya dapat diajukan 1 (satu) kali selama tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan (Pasal 14).  

Bahwa sesuai dengan kewenangan MK, yakni sebagai badan penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Daerah terkait dengan perselisihan hasil pemilihan antara KPU/KIP dan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu dengan objek dalam perkara perselisihan adalah keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih. Dengan demikian, terkait dengan pelantikan bukan merupakan kewenangan MK.

Terimakasih atas pertanyaan yang telah diajukan.

Dapat kami informasikan berdasarkan Pasal 20 PMK 6/2020 disebutkan bahwa:
(1) Pemohon dapat mengajukan penarikan kembali permohonan secara tertulis paling lama sebelum perkara diputus oleh Mahkamah.

(2) Permohonan yang ditarik kembali oleh Pemohon sebagaimaan dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan kembali.

(3) Dalam hal Pemohon menarik kembali permohonan sebelum dicatat dalam e-BRPK, Panitera menerbitkan Akta Pembatalan Penerimaan Permohonan Pemohon.

(4) Dalam hal Pemohon menarik kembali Permohonan setelah dicatat dalam e-BRPK, Mahkamah menerbitkan ketetapan mengenai penarikan kembali permohonan.

Sedangkan terkait dengan waktu dikeluarkannya ketetapan,, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 bahwa Mahkamah mengeluarkan Ketetapan yang diucapkan dalam sidang Pleno terbuka untuk umum jika Pemohon menarik kembali permohonan, Mahkamah tidak berwenang mengadili, atau permohonan Pemohon dinyatakan gugur.

Dapat kami informasikan bahwa Mahkamah Konstitusi akan menindaklanjuti setiap permohonan penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Daerah 2020 sesuai dengan PMK 6/2020, PMK 7/2020, dan PMK 8/2020. Untuk dapat melihat perkembangan terhadap perkara yang bersangkutan, silakan untuk memantau perkembangan proses berperkara pada laman Berikut https://www.mkri.id/index.php?page=web.EFormDetail2020&id=4
Sekian. Terima kasih.