Delapan anggota Badan Kordinasi Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Bali berkunjung ke Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (6/2). Mereka disambut oleh Ketua MK Arief Hidayat di Ruang Delegasi MK. Isu peran perempuan di dunia politik menjadi bahasan selama kunjungan.
Ketua BKOW Provinsi Bali Anak Agung Ayu Nugrah Tini Rusmini Gorda menyebut ingin menggali ilmu lebih dalam pada MK terkait isu tersebut agar nantinya perempuan Indonesia semakin maju dalam konteks perpolitikan. Sebab, lanjutnya, kesadaran untuk partisipasi dalam dunia tersebut belum begitu tinggi. “Di Bali, mendorong perempuan untuk terjun ke politik masihlah sulit,” ujarnya mencontohkan.
Saat ini, ujar Tini, perpolitikan Indonesia sudah memberi kuota 30 persen bagi perempuan di struktur partai maupun di parlemen. Meski demikian, lanjutnya, dengan model perolehan suara terbanyak untuk DPRD, DPRD Provinsi, serta DPR RI, membuat perempuan menjadi semakin sulit. Ditambah lagi, lanjutnya, sering terjadi kecurangan dalam proses pemilu di Indonesia. Hal ini dinilainya membuat persentase perempuan dalam dunia politik menjadi tidak besar dan cenderung kecil. “Jadi, perempuan sudah sulit untuk diajak berpolitik. Ditambah lagi saat terjun politik, kondisinya banyak yang tidak ideal. Misal ada kecurangan di sana sini,” jelasnya.
Bagi Tini, kondisi orde baru lebih baik dibanding sekarang karena kuota untuk perempuan dalam politik sudah diberikan di awal sebesar 15 persen. Hal ini berbeda dengan kondisi reformasi yang menerapkan suara terbanyak. “Jumlah caleg perempuan memang 30 persen, namun yang berhasil lolos menjadi anggota legislatif belum tentu 30 persen,” tegasnya.
Selain itu, Arief menyebut semisal sudah diberikan di awal kuota untuk perempuan, maka akan bertentangan dengan pemilihan dengan pola suara terbanyak. Tentu tidak adil jika caleg perempuan sudah diberikan posisinya tanpa pemilihan langsung. Sedangkan di sisi lain, ada caleg lain yang mesti bertarung untuk merebut simpati rakyat.
“Bagi saya kondisi sekarang lebih baik dibanding zaman orde baru. Sebab saat ini semua diberikan kesempatan yang setara tanpa diskriminasi pada gender. Justru sekarang adalah tantangan bagi perempuan menunjukkan kwalitasnya. Dengan ini akhirnya mereka dapat dipilih rakyat,” jelasnya.
Arief menegaskan yang dibutuhkan kini adalah pendidikan politik yang utuh bagi perempuan Indonesia agar kesadaran berpolitiknya semakin tinggi dan mereka mau terjun ke dunia politik. MK, lanjutnya, siap bekerja sama dengan organisasi wanita manapun untuk memberikan pendidikan politik bagi mereka. “Bisa nantinya kita yang diundang ke daerah ataupun membuat pelatihan di Pusdik Pancasila MK,” tandasnya. (ARS/LA)