Menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2018, Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar Rapat Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal di Bogor.
Ketua MK Arief Hidayat yang membuka kegiatan tersebut Jumat (2/1) pagi, menyampaikan bahwa rapat kerja merupakan momentum MK agar lebih mantap sebagai institusi ke depan. Dalam pembukaan tersebut, ia pun mengingatkan mengenai pilkada serentak 2018 yang dinilainya memiliki tensi politik sangat tinggi dibanding pilkada sebelumnya. Menurut Arief, meningkatnya tensi politik ini dikarenakan pilkada serentak 2018 digelar mendekati pemilihan umum legislatif serta pemilihan presiden dan wakil presiden 2019.
\"Keberhasilan pilkada, bisa menjadi tolak ukur pileg dan pilpres. Jika dilihat lingkup pilkada 2018, hampir 70% penduduk Indonesia, maka bisa jadi indikator pilpres dan pileg tahun 2019,\" ujarnya di hadapan 221 pegawai MK.
Selain itu, menurut Arief, dalam pilkada serentak 2018, terdapat daerah yang rawan termakan isu sensitif seperti yang terjadi pada pilkada sebelumnya. Ia menyebut isu sensitif tersebut akan melemahkan kohesi sosial daerah tersebut. \"Isu itu dapat digunakan untuk melemahkan kohesi sosial di daerah tersebut. Maka kita harus firm menangani PHP Kada 2018, jadi kita juga firm menangani pileg dan pilpres 2019,\" terangnya.
Menurut Arief, seluruh sumber daya manusia dan instrumen yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penanganan perkara PHP Kada 2018 harus ditingkatkan. Ia juga menegaskan agar peraturan yang ada harus dijalankan dengan konsisten dan tanpa adanya perlakuan yang berbeda. \"Aturan pasti diterapkan dengan baik, tidak ada diskriminasi dan perbedaan perlakuan,\" tegasnya.
Bahas Tugas dan Fungsi
Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah memberikan laporan terkait pelaksanaan rapat kerja yang berlangsung selama tiga hari tersebut. Rapat kerja, lanjut Guntur, merupakan kegiatan penting untuk membahas tugas dan fungsi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK. Selain itu, rapat kerja ini digelar sebagai evaluasi persiapan dan penanganan PHP Kada Serentak Tahun 2018.
\"Acara rapat kerja ini meskipun merupakan agenda rutin, namun setiap tahun ada tema pokok dan misi utama yang dituju. Untuk 2018, MK turut ambil bagian untuk melaksanakan agenda memutus PHP Kada Serentak, agar kewenangan tersebut diperlukan perencanaan yang baik. Raker kali ini kita juga mengharapkan perencanaan seperti menuju tempat baru dengan menggunakan peta,\" jelas Guntur.
Guntur menyebut ada 10 agenda yang dilaksanakan selama penyelenggaraan rapat kerja ini. Agenda tersebut, yakni penyampaian arahan dan kebijakan strategis; sosialisasi SOTK Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK; Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa MK melalui LPSE dan ULP; evaluasi dan persiapan penanganan Pilkada; evaluasi perjanjian kinerja; evaluasi Program Kerja 2017 dan Persiapan Program Kerja 2018 (kalender program dan kegiatan 2018). Kemudian adapula agenda evaluasi pelaksanaan Renstra Eselon II, Laporan Reformasi Birokrasi, dan Laporan Kinerja Unit Eselon II dan evaluasi LAKIP MK; evaluasi atas hasil audit keuangan dan kinerja; dukungan substantif terhadap hakim konstitusi; serta evaluasi dan rencana ICT dan infrastruktur MK. Pembahasan sepuluh agenda tersebut dibagi ke dalam beberapa sesi acara.
Sebelumnya pada Pleno I yang berlangsung pada Kamis (1/2), Guntur menyampaikan materi mengenai arahan dan kebijakan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK. Dalam pemaparannya, ia menyampaikan agar MK tidak bersikap lengah dalam menghadapi pelaksanaan PHP Kada Serentak Tahun 2018. Menurutnya, agenda nasional tersebut harus dikawal tanpa mengabaikan kalender kerja MK 2018 lainnya. (Lulu Anjarsari)