Mahkamah Konstitusi menerima Juara 2 kategori Utilisasi Barang Milik Negara (BMN) Award 2017 untuk kementerian/lembaga dengan 10 unit kerja. Penghargaan tersebut diserahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Kamis (2/11).
Dalam sambutannya, Sri Mulyani mengungkapkan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa banyak operasional pemerintah yang menggunakan dana pajak dan dana penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang menghasilkan aset-aset atau BMN yang digunakan pemerintah dalam kegiatannya sehari-hari. Dengan adanya penghargaan tersebut, Sri Mulyani menyebutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban. “Ini adalah bentuk pertanggung jawaban kita dalam menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani juga telah meminta kepada pengguna BMN untuk terus menginventarisasi BMN yang saat ini tidak digunakan. Menurutnya, BMN yang tidak digunakan justru memberikan kerugian terhadap negara, karena kita akan terus mengeluarkan biaya untuk merawatnya namun tidak memperoleh manfaat darinya. “Kalau BMN ini idle, maka dia menjadi cost center. Kalau BMN ini idle, maka dia tidak menghasilkan pendapatan. Dan kalau BMN ini idle, kita membiarkan aset yang begitu penting tidak bermanfaat bagi masyarakat,” tegas Mantan Direktur IMF itu.
Lebih jauh Sri Mulyani juga mengatakan bahwa banyak yang belum memahami BMN saat ini yang merupakan aset acuan penerbitan Surat Berharga Republik Indonesia serta Surat Berharga Syariah Negara. Sehingga kalau aset ini baik, nilainya bagus, dan terpelihara, maka kita dapat memanfaatkan sebagai surat berharga. Menurut Sri Mulyani, BMN Award ini merupakan bentuk penghargaan apresiasi terhadap pengelolaan BMN yang merupakan bagian kerja Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, sekaligus memonitor pengelolaan BMN agar terus dapat terus diperbaiki.
Kegiatan BMN Award 2017 ini sendiri telah dilaksanakan selama lima kali berturut-turut sejak 2012 lalu. Penilaian BMN Award 2017 tersebut dilakukan terhadap 87 kementerian/lembaga. (Ilham WM/LA)