Jakarta - Praktisi hukum dan Advokat Togar Manahan Nero meminta dan mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) jangan membiarkan penjahat politik menjadi pemimpin di suatu daerah. Salah satu caranya, menurut Togar, adalah MK memeriksa semua perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) kepala daerah yang teregistrasi di MK.
\"Saya berharap MK memeriksa dan memutuskan semua parkara PHP yang masuk ke MK sehingga bisa diungkap kecurangan dan pelanggaran yang bisa saja dilakukan oleh pemenang pilkada. Dengan ini, MK bisa mencegah penjahat politik memimpin daerah selama 5 tahun mendatang,\" ujar Togar saat konferensi pers di Sate Senayan, Epiwalk, Rasuna Epicentrum, Kuningan, Jakarta, Kamis (14/1).
Karena itu, menurut dia, MK tidak perlu terjebak pada urusan waktu yang singkat dan selisih perolehan suara yang kecil dalam memeriksa dan mengadili perkara hasil pilkada. Demi kebaikan bersama, kata dia, MK bisa memperpanjang waktu pemeriksaan dan menghapus selisih perolehan suara sebagaimana diamanatkan UU Pilkada Pasal 158 dan PMK Nomor 5 Tahun 2015.
\"Untuk memperlebar selisih perolehan suara, paslon pilkada dapat saja melakukan berbagai cara untuk memperlebar selisih tersebut, misalnya dengan politik uang, manipulasi suara, dan pengerahan APBD dan PNS. Lalu, apakah MK menutup mata terhadap hal-hal seperti itu sehingga membiarkan penjahat politik jadi pemimpin?\" tandas dia.
Karena itu, dia berharap, MK harus memeriksa 145 perkara PHP sehingga bisa menemukan ada kecurangan dan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yang justru mempengaruhi hasil perolehan suara dalam pilkada.
Menurut dia, dalam Pilkada 9 Desember dan sebelumnya, banyak paslon khususnya incumbent menggunakan APBD dalam rangka pemenangan. Sehingga tidak heran di daerah-daerah yang menyelenggarakan pilkada, anggaran bansos dan hibah melonjak.
\"MK tidak boleh menutup mata terhadap kecurangan-kecurangan seperti yang telah saya sebutkan. MK sebagai Mahkamah tidak boleh hanya karena waktu dan peraturan yang dibuatnya, mengabaikan kecurangan dan membiarkan penjahat politik berkuasa,\" tegas Ketua Bidang Politik, Pemerintahan dan Ideologi Pemuda Pancasila ini.
Sumber: http://www.beritasatu.com/nasional/341411-mk-jangan-biarkan-pejahat-politik-jadi-pemimpin-daerah.html