REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Partai Bulan Bintang (PBB) menilai pelaksanaan Pilkada Serentak 2015 sarat persoalan. Hal ini karena menurut mereka KPU sebagai penyelenggara Pilkada tidak melaksanakan tahapan sesuai aturan.
"Misalnya pada masa tahapan ada lembaga pengawasan, tapi ini realisasinya tidak ada," kata Sekretaris Majelis Syura DPP PBB Sahar L. Hasan dalam diskusi bertajuk 'Mengawal Pilkada Serentak' seperti keterangan pers yang diterima Republika.co.id, Kamis (29/10).
Sahar memprediksi akan banyak terjadi pelanggaran dalam Pilkada. Pelanggaran itu menurutnya bisa dilakukan KPU, calon peserta Pilkada, dan partai politik pengusung calon. Potensi-potensi pelanggaran tersebut diantaranya adalah permainan politik uang, daftar pemilih tetap, dan penggelembungan suara.
"Tapi saya berharap Pilkada serentak berjalan secara demokratis untuk meningkatkan kemakmuran rakyat," ujarnya.
Sahar berharap persoalan di Pilkada bisa segera dibenahi. Pengamat politik Universitas Al-Azhar Jakarta Supardji Achmad mengatakan kesuksesan Pilkada serentak tak bisa diukur dari besarnya anggaran yang diberikan kepada KPU. Keberhasilan Pilkada lebih ditentukan aturan, pelaksana, dan budaya politik.
Supardji sanksi perubahan UU Pilkada mampu merubah demokrasi prosedural menjadi demokrasi subtantif. Apalagi anggaran Pilkada serentak 2015 yang diajukan KPU justru lebih besar dari Pilkada-Pilkada tahun sebelumnya.
Sebelumnya, kata Supardji pada tingkat Kabupaten/Kota satu putaran pilkada menghabiskan anggaran antara Rp 5 sampai 28 milyar. Pada tingkat provinsi membutuhkan anggaran Rp 60 sampai 70 milyar. Jadi jika diakumulasikan biaya Pilkada di 269 daerah, anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 5 triliun.
"Tapi setelah didesain menjadi serentak, anggaran pilkada justru naik hingga Rp 6.745 triliun," katanya.
Diskusi “Mengawal Pilkada Serentak” diselenggarakan di kantor DPP PBB. Pembicara lain yang juga hadir ialah mantan Panitera Mahkamah Konstitusi, Zainal Arifin Hoesein, Anggota Komisi II DPR RI, Arteria Dahlan, dan budayan Betawi Ridwan Saidi.
Sumber: http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/pilkada/15/10/29/nwzksc354-pbb-pilkada-serentak-masih-banyak-masalah