JAKARTA, (PRLM).- Sejumlah elit parpol masih menolak Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau dana aspirasi DPR Rp 11,2 triliun, meskipun usulan itu telah disetujui dalam rapat paripurna DPR, Selasa (23/6/2015) kemarin. Usulan tersebut dikhawatirkan dan dinilai adanya pembegalan APBN yang berwujud korupsi berjamaah.
Wakil Sekjen PDIP, Komaruddin Watubun menilai, usulan dana aspirasi Rp 11,2 triliun makin memperlebar kesenjangan dan ketidakadilan, karena wilayah yang jumlah kursi DPR-nya besar akan mendapat dana yang besar, sementara wilayah yang jumlah kursi DPR-nya kecil, akan dapat dana sedikit.
"Misalnya daerah Merauke, kursinya cuma 4 biji, berarti cuma dapat Rp 80 miliar sedangkan dapil Jawa yang jumlah kursinya banyak bisa dapat triliunan. Jadi, sistem ini akan memperlebar kesenjangan. Yang kaya semakin kaya, daerah yang maju semakin maju, sementara daerah yang miskin semakin miskin,'' kata Watubun, di gedung DPR, Rabu (24/6/2015).
Anggota Fraksi PDIP ini mengatakan, meskipun usulan itu sudah diketok di paripurna, tapi belum tentu bisa masuk APBN 2016. Kalau dana APBN tidak mencukupi untuk memenuhi aspirasi itu, maka tidak akan jalan.
"Jadi usulan dana Rp 11,2 T itu tidak otomatis masuk APBN 2016. Bahkan, kalau dana itu 'mengganggu' anggaran pembangunan yang diatur pemerintah, maka bisa mental. Jadi, tergantung pembahasannya," ujarnya.
Waketum Partai Demokrat, Syarief Hasan juga menolak dana aspirasi DPR, ia yakin pemerintah tidak menyetujui usulan itu masuk APBN 2016, karena kondisi ekonomi Indonesia sangat memprihatinkan.
"Sulit bagi pemerintah memenuhi usulan itu (dana aspirasi DPR sebesar Rp 11,2 T, red), karena ekonomi kita lagi turun san saya pesimis usulan itu disetujui pemerintah," kata Syarief Hassan.
Ketua DPP Partai Hanura, Miryam S Haryani mengatakan, saat buka puasa di rumah dinas Ketua DPR Setya Novanto, pihaknya pimpinan Fraksi Nasdem dan PDIP telah melobi presiden Jokowi agar menolak usulan dana aspirasi DPR.
"Kami sudah bicara dengan presiden Jokowi, tanggapannya sangat positif, presiden akan mempertimbangkan. Kami yakin, pemerintah akan menolak, kita akan lobi terus. Kami menganggap, program itu tidak memiliki dasar hukum yang tepat," kata Hayani yang anggota Komisi V DPR itu.
Anggota Fraksi Hanura di DPR ini khawatir, jika dana aspirasi DPR itu dilaksanakan akan memperbesar ketimpangan pembangunan infrastruktur.
"Bahayanya, kalau usulan dana aspirasi ini dijalankan dan lebih fokus pada percepatan, akan Jawa centris, kasihan rakyat yang di Papua, Maluku, Sulawesi, dan lainnya," kata Miryam.
Hayani mengancam, jika lobi-lobi yang dilakukannya belum berhasil, fraksi-fraksi yang menolak dana aspirasi akan menempuh jalur hukum lewat gugatan ke Mahkamah Konstitusi. "Kalau upaya kami mentok, jalan keluarnya kami akan gugat ke MK," kata Miryam. (Sjafri Ali/A-89)***
Sumber: http://www.pikiran-rakyat.com/politik/2015/06/24/332373/sejumlah-elit-parpol-masih-menolak-up2dp