Bertempat di ruang sidang pada Senin (12/6) mulai pukul 09.00-11.30 WIB, Ketua MK Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. yang didampingi hakim Dr. Harjono, S.H., M.CL dan Maruarar Siahaan, S.H. serta Sekretaris Jenderal MK Djanedjri M. Gaffar dan Panitera MK Drs. A. Fadlil Sumadi, S.H. M.Hum menerima rombongan Aliansi Bhinneka Tunggal Ika yang dipimpin Ratna Sarumpaet.
Acara audiensi dengan Ketua MK, sebagaimana dijelaskan Ratna Sarumpaet, dimaksudkan untuk menyampaikan keputusan dan hasil musyawarah Curhat Budaya Pancasila Rumah Kita yang diselenggarakan Aliansi Bhinneka Tunggal Ika pada 1-2 Juni 2006 di Hotel Nikko, Jakarta. Menurut Ratna, Curhat Budaya diselenggarakan agar bangsa Indonesia menjadikan budaya sebagai perwujudan nilai kemanusiaan dan persaudaraan antar insan se-Indonesia. Lebih jauh dikatakannya, melalui acara tersebut Aliansi Bhinneka Tunggal Ika menuntut kemauan semua pihak untuk kembali menghormati konstitusi dasar Pancasila sebagai kontrak sosial yang tak bisa ditawar-tawar. Disamping itu, aliansi juga menuntut adanya kebhinnekaan sebagai harga mati demi menjaga proses kreativitas bangsa. Kebhinnekaan adalah harga mati demi menjaga proses kreativitas bangsa, dimana berbagai kearifan lokal yang ada hendaknya mendorong kepada sikap rendah hati, toleransi, dan membangkitkan solidaritas, kata Ratna.
Sementara itu Ketua MK Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. menanggapi Aliansi Bhinneka Tunggal Ika yang mempersoalkan RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi (APP) mengatakan bahwa kebhinnekaan Indonesia adalah kodrat. Oleh sebab itu, kelompok-kelompok mayoritas di tengah situasi pancaroba ini dihimbau agar mengedepankan sikap toleransi. Menurut Jimly, Indonesia mempunyai lokalitas budaya namun bergaul rapat dengan peradaban besar dunia. Oleh sebab itu, rule of law harus ditegakkan dan UUD 1945 harus dijadikan alat pemersatu bangsa. Konstitusionalisme dan rule of law harus ditegakkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tandas Jimly. Selain itu, Prof. Jimly juga menghimbau kepada pemerintah agar belajar mengambil keputusan dan menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Pemerintah jangan ragu untuk mengambil keputusan-keputusan penting untuk bangsa dan negara, imbuh Jimly. (WS. Koentjoro)