Sidang uji materi Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) - Perkara No. 25/PUU-XIII/2015 kembali digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (18/5) siang dengan agenda mendengarkan keterangan Ahli.
Pada kesempatan itu Pemohon dari Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) menyampaikan soal ketidakhadiran Ahli Pemohon. Semula Pemohon akan menghadirkan dua Ahli, yaitu Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gajah Mada (UGM) Prof. Eddy O.S. Hiariej serta Ahli dari Komnas HAM.
“Prof. Eddy tidak berkenan hadir karena sedang ada tugas di Yogyakarta. Sedangkan dari Komnas HAM pada awalnya bersedia menjadi Ahli, namun dalam perjalanannya pihak Komnas HAM menyatakan tidak bisa hadir,” ucap Viktor salah seorang anggota FKHK.
Sementara pihak Pemerintah juga menyampaikan kepada Majelis Hakim soal ketidakhadiran Ahli. Pihak Pemerintah memberikan surat permohonan kepada Majelis Hakim untuk menunda kehadiran Ahli dan meminta kebijakan Majelis Hakim untuk mendatangkan Ahli pada sidang berikutnya.
“Baik, karena dari Pemohon dan Pemerintah tidak bisa menghadirkan Ahli, maka sidang akan kami tunda sampai pada Rabu 27 Mei 2015. Dengan demikian sidang selesai,” ucap Ketua Pleno Anwar Usman.
Sebagaimana diketahui, Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 32 ayat (2) UU KPK. Pasal ini dinilai telah mengakibatkan tidak adanya kesamaan yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 terhadap KPK dibandingkan dengan penegak hukum lain, khususnya kepolisian. Hal ini terlihat dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang tidak mengatur tentang pemberhentian apabila pimpinan Polri menjadi tersangka.
Adanya Pasal 32 ayat (2) UU KPK mengakibatkan pimpinan KPK dengan mudah diberhentikan sementara oleh Presiden dengan adanya penetapan tersangka saja oleh Polri, padahal belum tentu status tersangka tersebut dinaikkan menjadi terdakwa. Proses penetapan tersangka oleh Polri dapat dilakukan hanya dengan bukti permulaan yakni laporan polisi dan satu alat bukti yang ada dalam Pasal 184 KUHAP.
Kewenangan tersebut dinilai Pemohon sangat besar dan dalam pelaksanaannya dapat memungkinkan terjadinya manipulasi kasus hanya untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka saja. Berlakunya aturan ini dinilai berpotensi mengakibatkan KPK tidak dapat berfungsi efektif dan optimal dengan adanya penetapan tersangka terhadap para pimpinan KPK. Terlebih, jika penetapan tersangka dilakukan kepada seluruh pimpinan KPK sehingga membuat KPK mengalami kekosongan posisi pimpinan. (Nano Tresna Arfana)