Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva mengikuti pertemuan koordinasi Pimpinan Lembaga Negara, bersama Presiden, Wakil Presiden, dan pimpinan lembaga negara di ruang delegasi Nusantara IV Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah, Senin (7/7). Pertemuan kali ini mengambil tema “Mewujudkan Pemilihan Umum Presiden yang Demokratis dan Konstitusional“ dalam rangka mengawal agenda nasional Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014.
Ketua MPR, Sidarto Danusubroto, selaku tuan rumah pertemuan itu menyampaikan beberapa kesepakatan hasil pertemuan, yaitu Presiden, Wakil Presiden dan pimpinan lembaga negara sepakat untuk memberikan dukungan penuh sesuai tugas dan kewenangannya terhadap penyelenggaraan pemilihan presiden satu putaran agar terlaksana secara demokratis dan konstitusional serta aman dan damai.
Pokok kesepakatan lainnya adalah menghimbau kepada masyarakat untuk mensukseskan dengan hadir ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memberikan suaranya dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil, turut serta mengawasi pelaksanaan pemungutan suara.
Presiden, Wakil Presiden dan para Pimpinan Lembaga Negara juga menghargai putusan MK tentang pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam satu putaran dalam rangka mengisi kekosongan hukum dan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya.
Sementara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam sambutannya mengajak seluruh rakyat Indonesia memberikan hak suara untuk memilih putra-putra terbaik bangsa Indonesia. SBY meminta masyarakat Indonesia bisa menjaga perdamaian. Dalam kesempatan itu SBY juga berterimakasih kepada seluruh konstituen menjaga Pemilu 2004 dan 2009 berlangsung dengan damai dan tertib.
Pada akhir sambutannya, Presiden SBY juga meminta kepada insan pers dan media massa dapat menjadi solusi, karena peranan pers dan media massa yang konstruktif dapat meneduhkan suasana. Menurutnya, dengan peranan pers dan media massa diharapkan dapat meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. (Ilham/mh)