Putusan
Rekapitulasi Putusan
No Perkara Jumlah Persentase
1 PUU 1801 49%
2 SKLN 29 1%
3 PHPU 678 19%
4 PHPKADA 1136 31%
Total3644100%
Beranda > Informasi Persidangan > Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi

Sidang Pengucapan Putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak. Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka. Putusan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno diunggah pada laman MK (www.mkri.id) dan dapat diakses oleh masyarakat.

 
 
 
 
20
Jan
2014
17:26 WIB
Nomor
:
190/PHPU.D-XI/2013
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013
Pemohon
:
    Drs. Don Bosco M. Wangge, M.Si dan drg. Dominikus Minggu, M. Kes Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ende Tahun 2013, (Nomor Urut 2) Kuasa Pemohon: Suratman Usman, S.H., dkk
Amar Putusan
:
ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
229903
Kata Kunci
:
PHPUD; Tahun 2013;Kabupaten Ende;, Provinsi Nusa Tenggara Timur; Tahun 2013;Drs. Don Bosco M. Wangge, M.Si.;drg. Dominikus Minggu, M. Kes.;Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende;Berita Acara Nomor 04/BA/XII/2013;money politic;black campaign;DPT;
File Pendukung
:
20
Jan
2014
17:03 WIB
Nomor
:
189/PHPU.D-XI/2013
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Putaran Kedua
Pemohon
:
    Drs. H. Herman Abdullah, M.M dan dr. Agus Widayat, M.M Pasangan Calon Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Putaran Kedua, (Nomor Urut 1) Kuasa Pemohon: Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., MSc.,dkk
Amar Putusan
:
ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
229889
Kata Kunci
:
PHPUD; Provinsi Riau; Tahun 2013; Putaran Kedua;Drs. H.Herman Abdullah, M.M;dr. Agus Widayat, M.M.;Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau;Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 168/Kpts/KPU-Prov-004/2013;Pelanggaran; Terstruktur; sistematis; masif
File Pendukung
:
16
Jan
2014
16:03 WIB
Nomor
:
3/SKLN-XI/2013
Pokok Perkara
:
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 antara Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh (DPRA)
Pemohon
:
    1. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si; 2. Nasrullah, S.H; 3. Endang Wihdatiningtyas, S.H; 4. Daniel Zuchron; 5. Ir. Nelson Simanjuntak, S.H. masing-masing disebut sebagai Pemohon jabatan Ketua dan Anggota Bawaslu. 1.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh (DPRA)sebagai Termohon I; 2.Gubernur Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam sebagai Termohon II;
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
231455
Kata Kunci
:
File Pendukung
:
16
Jan
2014
16:01 WIB
Nomor
:
1/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Oei Alimin Sukamto Wijaya Kuasa Pemohon: Muhammad Sholeh, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Dikabulkan Sebagian
Status
:
Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
Di Unduh
:
230243
Kata Kunci
:
UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHAP; sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan; kehilangan kemerdekaan; distinctive; stigmatisasi; melindungi hak asasi; bertentangan dengan UUD
File Pendukung
:
09
Jan
2014
16:27 WIB
Nomor
:
25/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL Kuasa Pemohon: Admiral, SH., MH., dkk
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Sebagian (Tidak Dapat Diterima)
Di Unduh
:
230042
Kata Kunci
:
UU Mahkamah Agung; rekruitmen hakim agung; seleksi calon hakim agung; kewenangan kepada KY; persetujuan dari DPR; bukan dipilih oleh DPR; lobi politik; calon hakim agung dipilih oleh DPR; fit and propert test; memilih calon yang disukai; mengganggu independensi peradilan; ne bis in idem
File Pendukung
:
09
Jan
2014
00:00 WIB
Nomor
:
27/PUU-XI/2013
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. Dr. Made Dharma Weda, S.H., M.H. 2. Dr. RM. Panggabean, S.H., M.H 3. Dr. ST. Laksanto Utomo, SH., MH Kuasa Pemohon: Yuherman, SH., MH., MKn., dkk
Amar Putusan
:
Dikabulkan
Status
:
Mengabulkan Seluruhnya
Di Unduh
:
230311
Kata Kunci
:
Judges-Selection-Mahkamah Agung; Indonesia.-Dewan Perwakilan Rakyat-Powers and duties; Indonesia.- Dewan Perwakilan Rakyat; Indonesia.-Komisi Yudisial; Indonesia. Undang-Undang tentang Komisi Yudisial Tahun 2011; Seleksi Hakim Agung; Mekanisme Pengangkatan Hakim Agung; Pemilihan Hakim Agung; mendapatkan persetujuan DPR; independensi lembaga peradilan
File Pendukung
:
19
Dec
2013
15:55 WIB
Nomor
:
188/PHPU.D-XI/2013
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013
Pemohon
:
    Drg. Hj. Anita Bugiswaty Noerdin, M.Kes dan Drs. H. Abdul Chair A. Mahmud, M.Si. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2013, (Nomor Urut 8) Kuasa Pemohon: Sahrul, SH., dkk
Amar Putusan
:
ditolak seluruhnya
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
229919
Kata Kunci
:
Kabupaten Donggala;Tahun 2013; PHPUD;Drg. Hj. Anita Bugiswaty Noerdin, M.Kes;Drs. H. Abdul Chair A. Mahmud, M.Si;Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala;Pelanggaran; Berita Acara Rekapitulasi;terstruktur; sistematid; masif
File Pendukung
:
19
Dec
2013
15:30 WIB
Nomor
:
187/PHPU.D-XI/2013
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Putaran Kedua
Pemohon
:
    Agus Hamdani, G.S., S.Pd.I dan Dr. Ir. H. Abdusy Syakur Amin, M. Eng. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Garut Tahun 2013, (Nomor Urut 5) Kuasa Pemohon: Kisworo, S.H., dkk
Amar Putusan
:
ditolak seluruhnya
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230215
Kata Kunci
:
PHPU; Tahun 2013; Kabupaten Garut; Jawa Barat;Putaran Kedua;Agus Hamdani,G.S.,S.Pd.I.;Dr. Ir. H. Abdusy Syakur Amin, M. Eng;Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut;Rekapitulasi; Pelanggaran;SK KPU Garut; Nomor 62/Kpts/KPU-Kab-011.329062/Tahun 2013;
File Pendukung
:
19
Dec
2013
15:12 WIB
Nomor
:
111/PHPU.D-XI/2013
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten Tahun 2013
Pemohon
:
    Amir Hamzah dan Kasmin. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak, Provinsi Banten Tahun 2013, (Nomor Urut 2) Kuasa Pemohon: Abu Bakar J. Lamatapo, SH.,dkk
Amar Putusan
:
Putusan akhir
Status
:
-
Di Unduh
:
229967
Kata Kunci
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten Tahun 2013; Amir Hamzah; Kasmin. Pasangan Calon Bupati; Kabupaten Lebak, Provinsi Banten; Abu Bakar J. Lamatapo; Abu Bakar J. Lamatapo; Muhammad Suyuth; Ali Rizaly; Ibrahim Kopong Boli; Umar Hasan; Riki Ikrimal; Iti Octavia Jayabaya; Ade Sumardi; Pemilukada Kabupaten Lebak; Independent; Putusan akhir; Pasangan Calon; Rancangan Anggaran; Kebutuhan PSU;
File Pendukung
:
19
Dec
2013
14:56 WIB
Nomor
:
88/PUU-X/2012
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Dominggus Maurits Luitnan, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Seluruhnya
Di Unduh
:
230205
Kata Kunci
:
Undang-Undang tentang Bantuan Hukum; Undang-Undang tentang Advokat; Advokat; Pengacaral; Ikatan Advokat Indonesia; IKADIN; Asosiasi Advokat Indonesia; AAI; Ikatan Penasihat Hukum Indonesia; IPHI; Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia; HAPI; Serikat Pengacara Indonesia; SPI; Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia; AKHI; Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal; HKHPM; Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia; APSI; Perhimpunan Advokat Indonesia; PERADI; Kode Etik Advokat Indonesia; KEAI; Bantuan Hukum; Pengacara Praktik; Konsultan Hukum; Klien; Kode Etik; Organisasi Pofesi Advokat; Lembaga Bantuan Hukum; Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Cuma-cuma; Bantuan Hukum-Kontrol; Pendidikan Hukum Klinis; Probono republico; Legal aid; Legal aid standard; 67/PUU-II/2004; 006/PUU-II/2004; Clinical Legal Education.
File Pendukung
:
< 1 ... 235 236 237 238 239 240 241 ... 386 >