Nomor

:

14/PUU-X/2012

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Dikabulkan

Status

:

Mengabulkan Seluruhnya

Di Unduh

:

230093

Kata Kunci

:

Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (DPP-APERSI); Eddy Ganefo; Anton R Santoso; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Masyarakat Berpenghasilan Rendah; Minimal Luasan Rumah

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

12/PUU-X/2012

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Status

:

Tidak Dapat Diterima

Di Unduh

:

230269

Kata Kunci

:

Adittya Rahman GS; Jefri Rusadi; Erlan Basuki; M Maulana Bungaran; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Pasal 22 ayat 3; Hak atas Perumahan

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

78/PUU-IX/2011

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Ditolak

Status

:

Menolak Seluruhnya

Di Unduh

:

230884

Kata Kunci

:

aliansi jurnalis independen; penyiaran; lembaga penyiaran; izin; badan hukum; frekuensi; sumber daya alam; kepemilikan; penguasaan; pemegang saham; pemindatanganan

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

50/PUU-IX/2011

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Status

:

Tidak Dapat Diterima

Di Unduh

:

230162

Kata Kunci

:

Pengujian Materiil; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Windu Wijaya; Pusat Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI); Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004; Diskriminasi; Pasal 27 ayat (1), pasal 28D ayat (1), dan pasal 28I ayat (2) UUD 1945; Pemerintah Daerah; Kepala Daerah; Presiden; Keistimewaan Hukum; pseudo yudisial; grasi; rehabilitasi; amnesti; abolisi; Prof.Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.; rechstaat; Democratisch Rechtstaat; Welfare Rechtsstaat; Pasal 4 ayat (1) UUD 1945; Pasal 37 UU 32/2004; Persetujuan Tertulis; Penyelidikan dan Penyidikan; asas praduga tak bersalah; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009; Perpu Nomor 2 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999; Bank Indonesia; Gubernur Bank Indonesia; Dewan Gubernur BI; Putusan MK Nomor 73?PUU-IX/2011; mutatis mutandis; Achmad Edi Subiyanto

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

44/PUU-IX/2011

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Ditolak

Status

:

Menolak Seluruhnya

Di Unduh

:

230160

Kata Kunci

:

Pengujian Materiil; Judicial Review; Pengujian Konstitusionalitas; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; Bupati Sumbawa Barat DR. KH. Zulkifli Muhadli, S.H., M.M.; Wakil Bupati Mimika Ir. Abdul Muis, M.M.; Bupati Murung Raya Ir. Willy M. Yoseph, M.M.; Bupati Halmahera Utara Ir. Hein Namotemo, M. SP.; Bupati Morowali Drs. Anwar Hafid; Rudy Alfonso,S.H., dkk; Cholidin Nasir; Pasal 160 ayat (2) huruf c UU 32/2004; Pasal 11 ayat (2) huruf c UU 33/2004; Pasal 31C ayat (1) UU 36/2008; Pasal 18A ayat (1) UUD 1945; Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/2000; Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2002; Pajak; Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh); PPh pasal 21; PPh pasal 25; PPh pasal 29; Dana Perimbangan; Dana Bagi Hasil (DBH); Dana Alokasi Umum (DAU); Dana Alokasi Khusus (DAK); frasa Orang Pribadi; PPh Orang Pribadi; PPh Badan

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

39/PHPU.D-X/2012

Pokok Perkara

:

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Ditolak

Status

:

-

Di Unduh

:

229879

Kata Kunci

:

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

82/PUU-IX/2011

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentangPerbankan

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Ditolak

Status

:

Menolak Seluruhnya

Di Unduh

:

230264

Kata Kunci

:

perbankan; pidana; penjara; terpidana; pidana perbankan; nasabah; bank; kasus konkret

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

73/PUU-IX/2011

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir denganUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Dikabulkan Sebagian

Status

:

Mengabulkan Sebagian (Ditolak)

Di Unduh

:

230251

Kata Kunci

:

pemerintahan daerah; izin dari presiden; persetujuan tertulis presiden; kepala daerah; korupsi; penyelidikan; penyidikan; tindak pidana; teten masduki; indonesia corruption watch

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

34/PUU-X/2012

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Dikabulkan

Status

:

Mengabulkan Seluruhnya

Di Unduh

:

230167

Kata Kunci

:

Jabatan fungsional; tugas teknis administratif; jabatan karier; Panitera; wakil panitera; panitera muda; panitera pengganti; Dian Puji Simatupang; rechtsvatstellende beschikking; dwaling in een subjuectief recht; adequacy of benefit; Maruarar Siahaan; leg of normativity; supra konstitusional norm; inconstiutional latest; pangkat

File Pendukung

:

Klik Disini

Nomor

:

9/PUU-X/2012

Pokok Perkara

:

Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

:

Amar Putusan

:

Tidak Dapat Diterima

Status

:

Tidak Dapat Diterima

Di Unduh

:

230246

Kata Kunci

:

Pengujian; konstitusional; Sistem Jaminan Sosial Nasional; legal standing; Abdul Halim Soebahar; Fathul Hadie Utsman; Abd. Kholiq Syafaat; Ahmad Nur Qomari; M. Hadi Purnomo; Hamdanah; Sumilatun; Sanusi Affansi; Imam Mawardi; Jaelani; Imam Rofii; Fathul Hadie Usman; pemerintah; iuran; wajib; pensiun; meninggal dunia; fakir miskin; kepastian hukum; peserta; warga negara; pajak; program; hak; pensiun; asuransi

File Pendukung

:

Klik Disini