Putusan Mahkamah Konstitusi

Sidang Pengucapan Putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak. Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka. Putusan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno diunggah pada laman MK (www.mahkamahkonstitusi.go.id atau www.mkri.go.id) dan dapat diakses oleh masyarakat.

 
 
 
 
26
Mar
2004
00:00 WIB
Nomor
:
014/PUU-I/2003
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susduk MPR, DPR dan DPRD
Pemohon
:
OC. Kaligis. Cs
Amar Putusan
:
TIDAK DAPAT DITERIMA
Status
:
-
Di Unduh
:
1053
Kata Kunci
:
Pengujian; konstitusional; legal standing; OC. Kaligis; kerugian; niet ontvankelijk verklaard; tidak dapat diterima; Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; UU Susduk; pemerintah; badan hukum ; warga; masyarakat; pejabat; peradilan; Penyidik;
File Pendukung
:
26
Mar
2004
00:00 WIB
Nomor
:
009/PUU-I/2003
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
Pemohon
:
ASPPATI
Amar Putusan
:
TIDAK DAPAT DITERIMA
Status
:
-
Di Unduh
:
1098
Kata Kunci
:
Pemerintahan Daerah; Pejabat Pembuat Akta Tanah; pertanahan; otonomi; kerugian; kekhawatiran; tidak dapat diterima.
File Pendukung
:
25
Mar
2004
00:00 WIB
Nomor
:
023/PUU-I/2003
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik
Pemohon
:
Drs. A. Zainal Abidin. Cs
Amar Putusan
:
PENARIKAN PERKARA (KETETAPAN)
Status
:
-
Di Unduh
:
1044
Kata Kunci
:
Ketetapan, penarikan permohonan; tidak dapat diajukan kembali.
File Pendukung
:
24
Mar
2004
00:00 WIB
Nomor
:
017/PUU-I/2003
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No.12 Tahun 2003 tentang Pemilu
Pemohon
:
Sumaun Utomo. Cs.
Amar Putusan
:
DIKABULKAN
Status
:
-
Di Unduh
:
1123
Kata Kunci
:
perorangan; kelompok masyarakat; badan hukum; kewenangan; Dewan Perwakilan Rakyat; Dewan Perwakilan Daerah; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; voting; Partai Komunis Indonesia; Rapat Paripurna; International Covenant on Civil and Poltical Rights; Hak Asasi Manusia; Keanggotaan; organisasi terlarang; diskriminasi; Partai Sosialis Indonesia; Partai Masyumi; non-discrimination principle; Fraksi; Materi dan Status Hukum; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara; raison d'etat; Thamrin Amal Tomagola; popular control system over collective decision making; state violence; ghetto-ghetto; Karl Marx; Deliar Noer; Ali Sadikin; Sri Bintang Pamungkas; Judilherry Justam; right to vote and right to be candidate; hak pilih pasif; hak pilih aktif
File Pendukung
:
03
Mar
2004
00:00 WIB
Nomor
:
007/PUU-I/2003
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu
Pemohon
:
Ir. H. Abdullah Hehamahua, M.Sc. Dkk
Amar Putusan
:
PENARIKAN PERKARA (KETETAPAN)
Status
:
-
Di Unduh
:
1067
Kata Kunci
:
Pemilihan Umum; Ketetapan; penarikan kembali permohonan; tidak dapat diajukan kembali.
File Pendukung
:
30
Dec
2003
00:00 WIB
Nomor
:
016/PUU-I/2003
Pokok Perkara
:
Permohonan Pembatalan Perkara Judicial Review
Pemohon
:
Main bin Rinan. Cs
Amar Putusan
:
MKRI TIDAK BERWENANG MEMERIKSA PERKARA (KETETAPAN)
Status
:
-
Di Unduh
:
1048
Kata Kunci
:
ketetapan; peninjauan kembali; mahkamah agung; bukan kewenangan; tidak berwenang
File Pendukung
:
30
Dec
2003
00:00 WIB
Nomor
:
015/PUU-I/2003
Pokok Perkara
:
Verifikasi Partai Persatuan Nasional Indonesia (PPNI)
Pemohon
:
H. Karimullah Ganda Bako, Cs
Amar Putusan
:
MKRI TIDAK BERWENANG MEMERIKSA PERKARA (KETETAPAN)
Status
:
-
Di Unduh
:
1059
Kata Kunci
:
Partai Persatuan Nasional Indonesia (PPNI); Bukan kewenangan; Ketetapan; Tidak berwenang
File Pendukung
:
30
Dec
2003
00:00 WIB
Nomor
:
004/PUU-I/2003
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
Pemohon
:
Machri, SH
Amar Putusan
:
TIDAK DAPAT DITERIMA
Status
:
-
Di Unduh
:
1071
Kata Kunci
:
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985; Mahkamah Agung;Machri Hendra;Hakim; Hakim Agung; sistem karir;Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003;diskriminatif
File Pendukung
:
14
Nov
2003
00:00 WIB
Nomor
:
008/PUU-I/2003
Pokok Perkara
:
Pengujian UU Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik
Pemohon
:
Dewan Perwakilan Pusat PPP Reformasi
Amar Putusan
:
PENARIKAN PERKARA (KETETAPAN)
Status
:
-
Di Unduh
:
1070
Kata Kunci
:
UU Nomor 31 Tahun 2002;Partai Politik; PPP Reformasi; Penarikan Perkara; Ketetapan
File Pendukung
:
< 1 ... 271 272 273 274