Putusan Mahkamah Konstitusi

Sidang Pengucapan Putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak. Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka. Putusan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno diunggah pada laman MK (www.mahkamahkonstitusi.go.id atau www.mkri.go.id) dan dapat diakses oleh masyarakat.

 
 
 
 
23
Aug
2006
00:00 WIB
Nomor
:
005/PUU-IV/2006
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (selanjutnya disebut UU KY) dan Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU KK) terhadap Undang-Un
Pemohon
:
31 Orang Hakim Agung dari MA RI
Amar Putusan
:
Dikabulkan Sebagian
Status
:
-
Di Unduh
:
1073
Kata Kunci
:
Paulus Effendi Lotulung, S.H dkk, menguji Pasal 1 angka 5, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) huruf e dan ayat (5), Pasal 23 ayat (2)dan ayat (3);ayat (5), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat 93) dan Pasal ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, serta Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Hakim Agung; hakim Mahkamah Konstitusi; Pasal 24B; Pasal 25 UUD 1945; Komisi Yudisial; Kekuasaan Kehakiman; Pengawasan Hakim; Pengawasan peradilan; Melakukan Pengawasan hakim; Perilaku Hakim; kehormatan, keluhuran martabat; Pengawasan Hakim Agung; pengertian perilaku hakim;
File Pendukung
:
25
Jul
2006
00:00 WIB
Nomor
:
003/PUU-IV/2006
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan terhadap UUD 1945
Pemohon
:
Ir. Dawud Djatmiko
Amar Putusan
:
DIKABULKAN SEBAGIAN
Status
:
-
Di Unduh
:
1072
Kata Kunci
:
Pemohon Ir. Dawud Djatmiko, menguji Pasal 2 ayat (1), Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Penjelasan Pasal 3, dan Pasal 15 (sepanjang kata percobaan) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembnerantasan Tindak Pidana Korupsi Bertentangan terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Korupsi Jakarta Outer Ring Road (JORR); Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; Frasa "dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara".
File Pendukung
:
25
Jul
2006
00:00 WIB
Nomor
:
010/PUU-IV/2006
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945
Pemohon
:
Masyarakat Hukum Indonesia (MHI)
Amar Putusan
:
TIDAK DAPAT DITERIMA
Status
:
-
Di Unduh
:
1031
Kata Kunci
:
Political Corruption Indonesia, Commission for Eradication of Corruption in Indonesia - 2006, KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, Politik Korupsi; Pemohon Masyarakat Hukum Indonesia, Menguji konsiderans "Menimbang" huruf c, Pasal 1 ayat (3), Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 14, Pasal 20, Pasal 21 ayat (4), Pasal 26, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42 sampai dengan Pasal 49, Pasal 63 UU KPK bertentangan dengan UUD 1945; Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sesungguhnya lebih tepat jika dinilai sebagai kritik terhadap keberadaan maupun kinerja KPK, bukan terhadap konstitusionalitas UU KPK dalam konteks pengujian Undang-Undang; Permohonan Pemohon menjadi kabur karena terjadi pencampuradukan antara alasan judicial review dan legislative review.
File Pendukung
:
12
Jul
2006
00:00 WIB
Nomor
:
009/PUU-IV/2006
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap UUD 1945
Pemohon
:
A.Wahyu Purwana, S.H., M.H., M. Widhi Datu Wicaksono, S.H., A. Dhatu Haryo Yudo, S.H., Mohammad Sofyan, S.H.,
Amar Putusan
:
TIDAK DAPAT DITERIMA
Status
:
-
Di Unduh
:
1038
Kata Kunci
:
Pemohon A.Wahyu Purwana, S.H., M.H, dkk, Menguji Pasal 32 ayat (1) UU Advokat bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), dan ayat 92), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; Ketentuan peralihan lazimnya memuat azas hukum mengenai hak-hak yang telah diperoleh sebelumnya tetap diakui; Ketentuan peralihan diperlukan untuk menjamin kepastian hukum bagi kesinambungan hak, serta mencegah kekosongan hukum; Pasal 32 ayat (1) UU Advokat bukanlah bermaksud menyampuradukkan pengertian advokat, penasihat hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum, melainkan sekedar pengakuan atas suatu status hukum lama.
File Pendukung
:
11
Jul
2006
00:00 WIB
Nomor
:
004/SKLN-IV/2006
Pokok Perkara
:
Sengketa Kewenangan anatar Drs. H.M. Saleh Manaf & Drs. Solihin Sari terhadap Presiden RI, Menteri Dalam Negeri, DPRD Bekasi
Pemohon
:
Drs. H M. Saleh Manaf & Drs. Solihin Sari
Amar Putusan
:
TIDAK DAPAT DITERIMA
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
1040
Kata Kunci
:
Sengketa Kewenangan; Drs. H.M. Saleh Manaf; Drs. Solihin Sari; Presiden RI; Menteri Dalam Negeri; DPRD Bekasi; tidak dapat diterima; niet ontvankelijk verklaard; Bupati Bekasi; Wakil Bupati Bekasi; Kabupaten Bekasi; otonomi; Pengesahan Pemberhentian; Pengesahan Pengangkatan;
File Pendukung
:
20
Jun
2006
00:00 WIB
Nomor
:
007/PUU-IV/2006
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
Pemohon
:
F.X. Cahyo Baroto
Amar Putusan
:
TIDAK DAPAT DITERIMA
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
1042
Kata Kunci
:
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004; Mahkamah Agung; Komisi Yudisial; pemberhentian; SP-3;
File Pendukung
:
29
Mar
2006
00:00 WIB
Nomor
:
024/PUU-III/2005
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Pemohon
:
Drs. H. Muhammad Madel, M.M.
Amar Putusan
:
DITOLAK
Status
:
-
Di Unduh
:
1035
Kata Kunci
:
UU Pemda; Muhammad Madel; Muhammad Maddel; Bupati Sarolangun; Bishop Burchard van Worm; Paris Hodrianus; Jawahir Tantowi; Jawahir Thantowi; Rudy Satriyo; Dahlan Thaib; pemberhentian bupati; pemberhentian sebelum putusan pengadilan; UU 32 Tahun 2004; Provinsi Jambi; korupsi Bupati; Pasal 31 ayat (1); presumption of innocence; praduga tidak bersalah; pemecatan bupati; ubi eadem ratio, ibi idem jus; justice delayed justice denied;
File Pendukung
:
28
Mar
2006
00:00 WIB
Nomor
:
019/PUU-III/2005
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
Pemohon
:
APJATI, AJASPAC, HIMASATAKI,Sangap Sidauruk, SH
Amar Putusan
:
DIKABULKAN SEBAGIAN
Status
:
-
Di Unduh
:
1034
Kata Kunci
:
Tenaga Kerja Indonesia, Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, persyaratan administratif TKI, perekrutan TKI, penempatan TKI, pasca penempatan TKI; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004; Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri; Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI); Asosiasi Jasa Penempatan Asia Pasific (AJASPAC); Himpunan Pengusaha Jasa Tenaga Kerja Indonesia (HIMSATAKI); Soekitjo J.G; Dicky R. Hidayat; Kevin Giovanni Abay; Tenaga Kerja Indonesia; Luar Negeri; Perusahaan Jasa Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia; perekrutan; penempatan; TKI; perizinan; investasi; perwakilan luar negeri; pemberian izin; perwakilan pelaksana penempatan; TKI swasta; pendidikan dan pelatihan; pembekalan akhir pemberangkatan; pengetahuan dan keterampilan TKI; pembatasan tingkat pendidikan; lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP).
File Pendukung
:
28
Mar
2006
00:00 WIB
Nomor
:
020/PUU-III/2005
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
Pemohon
:
Soekitjo J.G., Dicky R. Hidayat, Kevin Geovanni Abay (Yayasan Indonesia Manpower Watch)
Amar Putusan
:
TIDAK DAPAT DITERIMA
Status
:
-
Di Unduh
:
1047
Kata Kunci
:
Tenaga kerja Indonesia; TKI; Penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri; PPTKI; Advokasi; Perlindungan advokasi; Niet ontvankelijk verklaard; SIPPTKI; Prima facie;; Izin penempatan TKI; Niet ontvankelijk verklaard; Dikabulkan untuk sebagian
File Pendukung
:
22
Mar
2006
00:00 WIB
Nomor
:
026/PUU-III/2005
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2006
Pemohon
:
H.M. RUsli Yunus (PB. PGRI), Prof.Dr.H. Soedijarto,MS.MA. (ISPI), Yayasan Nurani Dunia, Dkk.
Amar Putusan
:
DIKABULKAN SEBAGIAN
Status
:
-
Di Unduh
:
1041
Kata Kunci
:
UU APBN Tahun Anggaran 2006; UU 13 Tahun 2005; Persatuan Guru Republik Indonesia; PB PGRI; Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia; ISPI; Yayasan Nurani Dunia; Arif Pribadi Prasodjo; Oeng Rosliana; Muhammad Sibromulisi; Aang Djuanda; Sahiri Hermawan; Edi Permadi; Introko; Soenarko; Rustopo; Sri Suciati; Matadjit; Ichwan Sumadi; Tjok Istri Mas Ningguwathini; I Gede Weten Aryasuda; Arsyad; Muhammad Syubki; Octo Ouwpoly; Octavianus P Putyrulan; Jusuf Hasan; Gusrizal; Mukhlis; Effi Herman; Leftariasmi; Maznitos; Ade Kiswaya; Ali Imron; Lisnahayati; Abdul Latif; Zairin Rasul; Joni; Syarwani Ahmad; Magdad; Muhammad Marwani; Arifin; Musyarim; Sutomo Aris Wijayanto; Aunur Rahman; Husna Asmara; Massaire; Rukman Pallawa; Laode Parisa Syalik; Enos Taruh; Berthyn Lakebo; Hamzah Achmad; Sisdiknas; Sistem Pendidikan Nasional; UU 20 Tahun 2003; dua puluh persen; hak pendidikan; biaya pendidikan; anggaran pendidikan; dana pendidikan; 20% dari APBN dan APBD; sarana pendidikan; prasarana pendidikan; pendidikan dasar; provisionel handeling; permohonan provisi; pembahasan APBN; alokasi anggaran pendidikan; penghitungan anggaran pendidikan; menghitung anggaran pendidikan; organization standing; public interest advocacy; Ibrahim Musa; Arifin P. Soeria Atmadja; mencerdaskan kehidupan bangsa; concurring opinion; dissenting opinion; begrotingswet; Bellefroid; van Apeldoorn; anggaran belanja; kebijakan ekonomi keuangan; kebijakan Negara;
File Pendukung
:
< 1 ... 259 260 261 262 263 264 265 ... 274 >