Putusan Mahkamah Konstitusi

Sidang Pengucapan Putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak. Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka. Putusan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno diunggah pada laman MK (www.mkri.id) dan dapat diakses oleh masyarakat.

 
 
 
 
04
Jul
2011
16:00 WIB
Nomor
:
15/PUU-IX/2011
Pokok Perkara
:
Pengujian UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik [Pasal 2 ayat (1), (1a), (4); Pasal 3 ayat (1), (2a), (2b), (2c); Pasal 4 ayat (1), (2), (3), (4); Pasal 5 ayat (1), (2), (3), (4); Pasal 19 ayat (3a); Pasal 32 ayat (5); Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1), (1a), (1b), (1c) (2), (4), (5)]
Pemohon
:
Pemohon : 1. PPD; 2. PBB; 3. PDS; 4. PKPI; 5. PDP; 6. PPPI ; 7. Partai Patriot; 8. PNBKI ; 9. PPI; 10. PMB; 11. Partai Pelopor 12. PKDI; 13. Partai Indonesia Baru; 14. PPDI; 15. PKPB; 17. PSI; dan 18. Partai Merdeka Kuasa Pemohon : H. Suhardi Somomoeljono, S.H., M.H., dkk
Amar Putusan
:
Dikabulkan
Status
:
-
Di Unduh
:
112089
Kata Kunci
:
Undang-Undang Nomor 2 Tahun; UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; Pasal 2 ayat (1), (1a), (4); Pasal 3 ayat (1), (2a), (2b), (2c); Pasal 4 ayat (1), (2), (3), (4); Pasal 5 ayat (1), (2), (3), (4); Pasal 19 ayat (3a); Pasal 32 ayat (5); Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1), (1a), (1b), (1c) (2), (4), (5) UU Partai Politik; Pengujian Materiil; Partai Persatuan Daerah (PPD); Partai Bulan Bintang (PBB); Partai Damai Sejahtera (PDS); Partai Demokrasi Pembaruan (PDP); Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI); Partai Patriot; Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK Indonesia); Partai Pelopor; Partai Nasional Indonesia Marhaenisme; Partai Perjuangan Indonesia Baru; Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI); Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB); Partai Merderka; Partai Indonesia Sejahtera (PIS); Verifikasi Partai Politik; Pemilihan Umum; Pemilu 2009; Pemilu 2014; Penyesuaian; Putusan MK Nomor 3/PUU-VII/2009; Undang-Undang Pemilu; UU No. 3/1999; Pasal 202 ayat (1), Pasal 8 ayat (2) UU No. 10/2008; Pasal 28, pasal 28D ayat (1), pasal 28C ayat (2), pasal 22A UUD 1945; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang; Bab. I Pasal 1 ayat(1), ayat (9), ayat (11); Pasal 2; Pasal 3 ayat (1); Pasal (4); Bab II. Pasal 5(a,c,d,e); Pasal 6 ayat (1); Bab III Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Pasal 5 ayat (1) UU No. 10/2004; Prof. Yusril Ihza Mahendra; Kementerian Hukum dan HAM; de facto; de jure; rechtpersoon; Pembubaran Partai Politik; Parpol; Pemerintah; DPR; Multy party; electoral threshold; parliamentary threshold; Saiful Anwar
File Pendukung
:
1