Putusan Mahkamah Konstitusi

Sidang Pengucapan Putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim dan para pihak. Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka. Putusan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno diunggah pada laman MK (www.mkri.id) dan dapat diakses oleh masyarakat.

 
 
 
 
09
Aug
2018
09:50 WIB
Nomor
:
50/PHP.BUP-XVI/2018
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kolaka Tahun 2018
Pemohon
:
    Dr. Hj. Asmani Arif, S.E., M.M. dan H. Syahrul Beddu, S.I.P., M.H.
Amar Putusan
:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
229956
Kata Kunci
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kolaka Tahun 2018
File Pendukung
:
09
Aug
2018
09:38 WIB
Nomor
:
17/PHP.BUP-XVI/2018
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Bantaeng Tahun 2018
Pemohon
:
    Dra. Hj. Andi Sugiarti Mangun Karim, M.Si. dan Andi Mapaptoba
Amar Putusan
:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
229948
Kata Kunci
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Bantaeng Tahun 2018
File Pendukung
:
09
Aug
2018
09:25 WIB
Nomor
:
65/PHP.BUP-XVI/2018
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Padang Lawas Tahun 2018
Pemohon
:
    H. Tondi Roni Tua dan H. Syarifuddin HSB.
Amar Putusan
:
Menyatakan permohonan Pemohon gugur.
Status
:
Gugur
Di Unduh
:
229972
Kata Kunci
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Padang Lawas Tahun 2018
File Pendukung
:
09
Aug
2018
09:18 WIB
Nomor
:
45/PHP.BUP-XVI/2018
Pokok Perkara
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Sinjai Tahun 2018
Pemohon
:
    H. Sabirin Yahya, S.Sos. dan A. Mahyanto Massarappi, S.H., M.H.
Amar Putusan
:
Menyatakan permohonan Pemohon gugur
Status
:
Gugur
Di Unduh
:
229985
Kata Kunci
:
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Sinjai Tahun 2018
File Pendukung
:
23
Jul
2018
14:20 WIB
Nomor
:
39/PUU-XVI/2018
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Sutanto Kuasa Pemohon: Sabela Gayo, S.H., M.H., Ph.D., CPL., CPCLE
Amar Putusan
:
Tidak Dapat Diterima
Status
:
Tidak Dapat Diterima
Di Unduh
:
229922
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
File Pendukung
:
23
Jul
2018
14:08 WIB
Nomor
:
38/PUU-XVI/2018
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Victor F. Sjair Kuasa Pemohon: Anthoni Hatane, S.H., M.H., dan Maat Patty, S.H., M.H.
Amar Putusan
:
Dikabulkan Sebagian
Status
:
Mengabulkan Sebagian (Tidak Dapat Diterima)
Di Unduh
:
229980
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
File Pendukung
:
23
Jul
2018
13:46 WIB
Nomor
:
34/PUU-XVI/2018
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI); 2. Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI); 3. Konferasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), dkk Kuasa Pemohon: Alghiffari Aqsa, S.H., dkk.
Amar Putusan
:
Ditolak
Status
:
Menolak Sebagian (Tidak Dapat Diterima)
Di Unduh
:
229926
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
File Pendukung
:
23
Jul
2018
13:25 WIB
Nomor
:
31/PUU-XVI/2018
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    1. Erik Fitriadi; 2. Miftah Farid; 3. A. Wahab Sunet, dkk Kuasa Pemohon: Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum., dkk
Amar Putusan
:
Dikabulkan Sebagian
Status
:
Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
Di Unduh
:
230727
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
File Pendukung
:
23
Jul
2018
12:12 WIB
Nomor
:
30/PUU-XVI/2018
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Muhammad Hafidz Kuasa Pemohon : -
Amar Putusan
:
Dikabulkan
Status
:
Mengabulkan Seluruhnya
Di Unduh
:
231328
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
File Pendukung
:
23
Jul
2018
11:12 WIB
Nomor
:
57/PUU-XVI/2018
Pokok Perkara
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
:
    Yayasan Bonaparte Indonesia Kuasa Pemohon : Ridha Sjartina, S.H., dkk
Amar Putusan
:
Gugur
Status
:
Gugur
Di Unduh
:
229998
Kata Kunci
:
Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
File Pendukung
:
< 1 ... 117 118 119 120 121 122 123 ... 386 >