Nomor |
Tahun |
Tentang |
Keterangan |
51 |
2004 |
SEKRETARIAT JENDERAL DAN KEPANITERAAN
MAHKAMAH KONSTITUSI
|
-
|
67 |
2002 |
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN PENETAPAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 81 TAHUN 2000 |
-
|
88 |
2000 |
KEADAAN DARURAT SIPIL DI PROPINSI MALUKU DAN PROPINSI MALUKU UTARA |
-
|
110 |
2000 |
PENETAPAN JUMLAH DAN TATA CARA PENGISIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAN KABUPATEN/KOTA YANG DIBENTUK SETELAH PEMILIHAN UMUM 1999 |
-
|
116 |
2001 |
HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
|
-
|
197 |
1998 |
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL |
-
|
303 |
1959 |
PEMBERIAN AMNESTI DAN ABOLISI KEPADA ORANG-ORANG YANG TERSANGKUT DENGAN PEMBERONTAKAN D.I./T.I.I. KAHAR MUZAKAR DI SULAWESI SELATAN, YANG TELAH MELAPORKAN DAN MENYEDIAKAN DIRI KEPADA NEGARA DIHADAPAN PENGUASA PERANG DAERAH SULAWESI SELATAN SEBELUM DITETAPKAN KEPUTUSAN INI |
-
|
49 |
2004 |
BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 2005
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
|
-
|
70 |
1999 |
PENGESAHAN AGREEMENT FOR THE ESTABLISHMENT OF THE CENTRE FOR SPACE SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION IN ASIA AND THE PACIFIC AFFILIATED TO UNITED NATIONS (PERSETUJUAN PENDIRIAN PUSAT PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI ANTARIKSA DI ASIA DAN PASIFIK ERAFILIASI PADA PERSERIKATAN BANGSA BANGSA)
|
-
|
71 |
2001 |
PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI NUKLIR |
-
|